ACEHTREND.COM, Lhoksukon – Anggota Komisi III DPRK Aceh Utara, Zubir HT, menilai pencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berkali-kali oleh Pemkab Aceh Utara terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintan daerah (LKPD) merupakan hal biasa. Bukan prestasi yang perlu diapresiasi secara khusus.
“Pemberian opini WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Aceh kepada Pemkab Aceh Utara hal biasa dan tidak perlu dapat aspresiasi, karena penghargaan itu belum memberi dampak untuk rakyat,” kata Zubir HT, Selasa (30/6/2020).
Zubir mengatakan, opini WTP merupakan opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
Menurut Zubir, laporan keuangan daerah hanya mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di mana penyusunan laporan keuangan yang disusun seperti neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
Dia menambahkan kewajiban itu hanya untuk memenuhi kebutuhan informasi dari stakeholders seperti masyarakat, DPRK, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, dan pemerintah pusat yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu.
“Justru bila laporan keuangan tidak baik maka daerah akan menerima implikasi buruk baik dari lembaga pengawas maupun pemerintah pusat. Bahkan selama ini BPK yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit, justru membimbing dan mendampingi penuh semua daerah agar penyajian data laporan keuangan tidak bermasalah,” katanya.
Maka dari itu, Zubir pun mempertanyakan dengan meraih WTP berkali-kali, apa dampaknya untuk rakyat dan masyarakat Aceh Utara, bagaimana indeks pembangunan manusia dan pembangunan daerah khususnya Aceh Utara, apakah naik atau menurun.
“Jadi yang harus dipahami pemberian penghargaan opini WTP sama sekali bukanlah sebuah keberhasilan yang patut diapresiasi, melainkan kewajiban baik daerah tertentu,” katanya.
Zubir berharap dengan penerimaan WTP kinerja pemerintah ke depan harus semakin diperbaiki, sistem penganggaran dan tata kelola keuangan daerah harus dibarengi dengan kerja-kerja SKPK secara lebih kontinyu dan pro rakyat. Proses penyusunan anggaran wajib diselaraskan dengan sebuah pengkajian dan analisis untuk menetapkan suatu indeks atau indikator yang dapat mencerminkan status dari kemajuan Aceh Utara, dan indikator tersebut sebaiknya mempunyai sifat terukur sehinga dapat diperbandingkan antarwaktu ataupun antardaerah.
“Jangan setiap tahun kita WTP, tapi angka kemiskinan bertambah, angka pengangguran membeludak dan kesenjangan sosial semakin tinggi,” pungkasnya.[]
Editor : Ihan Nurdin
