Tantangan Keluarga Berencana di Tengah Covid-19

Irma Seriana

Oleh Irma Seriana, M. Keb.*

Pandemi COVID-19 telah menjadi masalah besar bagi sistem kesehatan, terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi wanita dan keluarga berencana (KB). Situasi ini telah menyebabkan hambatan bagi masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan di berbagai tingkat seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Masyarakat enggan dan tidak mau mengunjungi fasilitas kesehatan tersebut karena takut tertular virus. Padahal layanan kesehatan reproduksi dan KB menjadi kebutuhan penting bagi wanita terutama yang memerlukan pemakaian kontrasepsi meskipun dalam kondisi pandemi.

Akibat pandemi COVID-19, terjadi penurunan penggunaan kontrasepsi di seluruh dunia. Data dari United Nations Population Fund (UNFPA) 2020 menyebutkan bahwa terdapat sekitar 47 juta wanita di dunia tidak dapat mengakses alat kontrasepsi di tengah pandemi. Hal ini menyebabkan jutaan wanita dalam resiko tidak dapat merencanakan keluarga dan kehamilannya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan ber-KB adalah untuk perencanaan keluarga sehingga kualitas kehidupan berkeluarga yang bermuara kepada kesehatan dan kesejahteraan keluarga dapat terwujud. Berbicara tentang perencanaan keluarga, masyarakat kita tentunya masih belum begitu paham dengan istilah tersebut. Merencanakan keluarga artinya setiap keluarga mempunyai rencana jelas mengenai jumlah anak yang akan dilahirkan dengan jarak kelahiran sesuai rekomendasi medis. Dengan demikian dapat memudahkan keluarga untuk menata kehidupan menjadi bahagia dan sejahtera, serta melahirkan generasi penerus yang maju dan unggul.      

Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempunyai target untuk meningkatkan persentase pemakaian kontrasepsi nasional sebesar 61,78% dan menurunkan persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi atau unmeet need menjadi 7,4%. Namun, sampai saat ini pencapaian program tersebut masih belum memenuhi target. Di Aceh, angka pemakaian kontrasepsi adalah sebesar 51,81% sementara kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi sebesar 12,3%. Dari angka ini jelas terlihat bahwa pencapaiannya belum memenuhi target nasional.  

BKKBN memperkirakan bahwa akan terjadi penurunan pemakaian kontrasepsi di Indonesia dan meningkatnya angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi selama masa pandemi COVID-19 ini. Penurunan penggunaan kontrasepsi terjadi pada berbagai metode kontrasepsi, termasuk IUD/implan, suntikan, dan vasektomi. BKKBN juga menyebutkan bahwa sekitar 10% dari pengguna kontrasepsi di 34 provinsi Indonesia mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dan alat kontrasepsi.  

Akibatnya, kebutuhan akan kontrasepsi bagi pasangan suami-istri tidak terpenuhi. Keadaan ini akan meningkatkan risiko terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan bagi ibu. Kehamilan yang tidak direncanakan akan memberikan dampak langsung kepada kesehatan ibu dan bayi terutama pada ibu dengan risiko tinggi seperti ibu dengan 4 T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat). Kehamilan yang tidak direncanakan menyebabkan ibu dan bayi lebih rentan mengalami kekurangan gizi selama hamil, sakit, dan bahkan kematian.

Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), BKKBN, dan Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih sangat tinggi dibanding negara-negara lain di dunia yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih jauh dari target Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu menurunkan AKI di dunia sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup. Jika kejadian kehamilan yang tidak direncanakan meningkat terutama pada kondisi pandemi dapat dipastikan angka kesakitan dan kematian ibu akan meningkat juga dan target penurunan AKI di Indonesia tidak akan tercapai.

Di Aceh, AKI mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 172 per 100.000 kelahiran hidup dengan penyebab utama kematian adalah pendarahan dan hipertensi. Melihat kondisi ini perlu dilakukan berbagai upaya untuk menurunkan AKI tersebut yaitu dengan menjamin setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, perawatan setelah persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi dan layanan keluarga berencana.

Masalah kesehatan reproduksi wanita dan KB juga menjadi perhatian besar di dunia termasuk WHO. WHO merekomendasikan empat skenario penting dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan KB untuk wanita selama pandemi COVID-19 yaitu penggunaan berbagai metode komunikasi yang tidak memerlukan kontak langsung seperti SMS, WhatsApp, panggilan video, atau telefon, menyediakan bimbingan dan informasi bagi pasien seperti nasehat tentang kesadaran dan penggunaan kontrasepsi, mengoptimalkan akses metode kontrasepsi bagi pasien seperti memberikan lebih banyak stok obat kontrasepsi untuk meminimalkan perjalanan ke apotek/klinik, melatih menyuntik sendiri bagi peserta KB suntik dan kontrasepsi segera bagi wanita postpartum sebelum pulang dari rumah sakit. Rekomendasi ini penting dilakukan untuk memastikan kelanjutan pemakaian kontrasepsi.

Nah, di Indonesia sendiri WHO dan BKKBN telah merekomendasikan beberapa hal penting untuk pelayanan KB dan kesehatan reproduksi pada situasi COVID-19 yaitu :

Pertama, menunda kehamilan sampai kondisi pandemi berakhir. Kedua, tidak datang ke petugas kesehatan kecuali yang mempunyai keluhan dengan syarat membuat perjanjian terlebih dahulu dengan petugas kesehatan. Ketiga, peserta KB IUD/implan yang sudah habis masa pakai, jika tidak memungkinkan untuk datang ke petugas kesehatan dapat menggunakan kondom yang dapat diperoleh dengan menghubungi petugas melalui telefon. Jika tidak tersedia, dapat menggunakan cara tradisional seperti pantang berkala atau senggama terputus.

Keempat, peserta KB suntik diharapkan datang ke petugas kesehatan yang telah dijadwalkan dengan terlebih dahulu membuat janji. Jika tidak memungkinkan datang ke petugas kesehatan, dapat menggunakan kondom yang dapat diperoleh dengan menghubungi petugas melalui telefon atau menggunakan cara tradisional. Kelima, peserta KB pil dapat menghubungi petugas via telefon untuk mendapatkan pil KB. Keenam, ibu yang sudah melahirkan sebaiknya langsung menggunakan KB begitu selesai persalinan.

Bagaimana dengan di Aceh? Mengingat layanan KB dan kesehatan reproduksi wanita sangat penting. Layanan KB ini harus tetap berjalan dengan memperhatikan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Perlu upaya peningkatan layanan kontrasepsi dan penyediaan pasokan alat kontrasepsi secara gratis bagi pasangan usia subur (pasangan suami istri) di tengah COVID-19.

Selain itu perlu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terutama yang membutuhkan alat kontrasepsi seperti rekomendasi di atas serta mengoptimalkan penyuluhan KB melalui media sosial dan berkoordinasi dengan bidan desa untuk pelayanan kontrasepsi. Mengingat bidan desa merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dan paling dekat dengan masyarakat, oleh karena itu masyarakat jangan sungkan untuk berkonsultasi tentang kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga kepada petugas kesehatan atau bidan.

Sehingga bagi masyarakat atau pasangan suami istri yang tidak merencanakan kehamilan dapat menunda kehamilan sampai kondisi pandemi berakhir. Dengan demikian tujuan ber-KB seperti telah diutarakan penulis sebelumnya dapat terealisasi.[]

Dosen Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Aceh, Mahasiswa Doktor Matematika dan Aplikasi Sains (DMAS) Unsyiah

Editor : Ihan Nurdin