Komisi IV DPRA Tagih Komitmen Ketua Terkait Proyek Multi Years

Zulfadhli. [Kabar Bireuen]

ACEHTREND.COM,Banda Aceh- Ketua Komisi IV DPRA Saifuddi Yahya, dalam suratnya kepada Pimpinan DPRA bertarikh 24 Maret 2020, menyampaikan persetujuan pembatalan proyek tahun jamak 2020-2022 yang lahir diduga cacat prosedur.

Politisi Partai Aceh itu menyebutkan persetujuan tersebut disampaikan pihaknya sebagai tindak lanjut hasil keputusan Badan Musyawarah (Banmus) DPRA bertanggal 23 Maret 2020, yang salah satu rekomendasinya yaitu sepakat agar 12 paket proyek multi years dibatalkan pelaksanaannya, karena tidak pernah dibahas di dalam rapat. Paket-paket itu termaktub dalam APBA 2020, karena hasil lobi dengan sejumlah Pimpinan DPRA periode lalu.

Pun demikian, pada Jumat (7/2/2020) Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin mengatakan pihaknya akan mengkaji kembali keberadaan 12 paket proyek tahun jamak senilai Rp2,7 triliun. Hanya saja kala itu, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum terbentuk, sehingga Dahlan belum bisa mengambil keputusan.

“Penganggaran APBA 2020 itukan pengesahan dan diketuk palu oleh DPRA periode tahun 2014-2019 lalu, maka sejak awal concern kita pada periode yang baru ini, untuk melihat urgensi penganggaran tahun 2020 ini, sejauh mana efektivitas dan efisiensinya,” kata Dahlan Jamaluddin, kala itu.

Pada saat itu Dahlan juga mengatakan,banyak hal yang perlu menjadi pertimbangan terkait proyek multi years itu. Mulai dari dokumen perencanaan Aceh; baik RPJM, RPJP dan juga rencana kerja dinas. Termasuk urgensi proyek.

“Kita perlu melihat urgensinya dengan berbagai dokumen perencanaan, baik renja di SKPA tersebut, dan juga RPJM yang ada. Ada tidak bunyi yang menyebutkan kebutuhan terhadap proyek tersebut. Itu yang pertama. Kedua, dalam konteks penganggaran multi years, tentu ada banyak prosedur dan mekanisme yang harus terpenuhi sebagai sebuah kesepakatan antara Pemerintah Aceh dengan DPR Aceh,” katanya.

Kini, AKD DPRA telah terbentuk. Banmus dan Komisi IV pun sudah bersuara meminta proyek-proyek itu tidak dilaksanakan. Bahkan DPRA pun sudah memutuskan bahwa akan digelar rapat khusus untuk membahas itu. Tapi jadwalnya belum ditetapkan.

Kondisi tersebut memantik Sekretaris Komisi IV DPRA Zulfadhli, A.Md., angkat bicara. Politisi Partai Aceh itu mempertanyakan kelanjutan komitmen DPRA. Khususnya komitmen Pimpinan DPRA.

“Saya terus mendesak agar rapat khusus segera digelar. Ini sudah lumayan berlarut-larut. Dulu alasannya belum terbentuk AKD. Sekarang AKD sudah ada. Banmus sudah menerbitkan keputusan, Komisi IV juga sudah menyatakan dukungan secara tertulis. Apalagi yang ditunggu oleh Pimpinan DPRA?”tanya Zulfadli, Jumat (3/7/2020).

Zulfadli mengatakan, Pimpinan DPRA jangan membisu, karena 12 paket multi years tersebut lahirnya prematur. Diduga cacat prosedur dan juga tanpa pembahasan bersama.

“Ini akan berdampak hukum. Saya hanya mengingatkan saja. Pimpinan harus tegas. Bila dipaksakan, ke depan yang jadi korban justru pelaksana di lapangan, termasuk ASN di dinas terkait,” kata Zulfadli.

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, hingga saat ini belum dapat terhubung. Walau nomor teleponnya aktif, dia tidak mengangkatnya. Demikian juga ketika aceHTrend menghubungi “orang dalam” meminta Dahlan memberikan jawaban. Hingga kini belum ada pernyataan apapun dari sang ketua.

Adapun ke-12 proyek tersebut, yaitu: Pembangunan dan Pengawasan Jalan Jantho-Batas Aceh Jaya; Pembangunan dan Pengawasan Jalan Sp Tiga Redelong Pondok Baru Samar Kilang; Pembangunan dan Pengawasan Peningkatan Jalan Peureulak Lokop Batas Gayo Lues; Pembangunan dan Pengawasan Peningkatan Jalan Batas Timur Pining Blangkejeren; Pembangunan dan Pengawasan Jalan Batas Aceh Timur Kota Karang Baru; Pembangunan dan Pengawasan Jalan Blangkejeren Tongra Batas Aceh Barat Daya; Pembangunan dan Pengawasan Jalan Babah Roet Batas Gayo Lues; Pembangunan dan Pengawasan Jalan Trumon Batas Aceh Singkil; Pembangunan dan Pengawasan Jalan Batas Aceh Selatan Kuala Baru Singkil Telaga Bakti; Pembangunan dan Pengawasan Jalan Sinabang Sibigo; Pembangunan dan Pengawasan dan Pengawasan Jalan Nasreuhe Lewak – Sibigo; dan Pembangunan dan Pengawasan Bendung Daerah Irigasi Sigulai Kabupaten Simeulue. Total keseluruhan Rp2.658.431.261.000.[]

[]