ACEHTREND.COM, Lhoksukon – Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Samudera Pase melakukan penyegaran pengurus dengan mengisi sejumlah bidang-bidang yang selama ini masih kosong. Proses tersebut berlangsung dalam rapat yang diikuti para eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Pasee di Kantor KPA/PA di Gampong Mancang, Kecamatan Samudera, Aceh Utara, Minggu (5/7/2020).
“Susunan pengurus ini dilakukan untuk mengisi bidang-bidang yang masih kosong dikarenakan ada yang sudah meninggal dunia,” kata Panglima KPA Wilayah Samudera Pase, Tgk H Zulkarnaini bin Hamzah, kepada awak media.
Dia menyebutkan, adapun susunannya antara lain, dewan penasihat, tuha peut, tuha lapan, muna wilayah, panglima wilayah Samudera Pase, ulee wilayah (gubernur wilayah), dan sejumlah perangkat struktur lainnya.
“Selain memenuhi susunan struktur kepengurusan KPA Wilayah Pase, namun hal pertama dalam pertemuan bertujuan untuk bersilaturrahmi antarsesama KPA wilayah Pase semuanya,” katanya.
Tgk Nie berharap kepada pengurus baru agar bersemangat serta bekerja keras untuk lebih baik ke depan. Ia juga mengingatkan agar para pengurus menjalin hubungan dengan masyarakat agar lebih akrab supaya jangan terjadi hal-hal bersifat kriminal dan sebagainya.
Dia menyebutkan kepengurusan KPA Wilayah Pase ini berkisar seratusan orang, semua itu dari kalangan eks GAM, adapun strukturnya meliputi tuha peut, tuha lapan, panglima wilayah, dan lainnya.
Selain itu, Tgk Ni menyebutkan, pascadamai Aceh dengan Pemerintah Pusat kondisi ekonomi kombatan GAM masih karut-marut, sehingga ada sebagian kombatan mengambil sikap untuk mencari rezeki di laut maupun berkebun.
“Sementara dalam MoU Helsinki sudah ada disebutkan suatu ketentuan bagaimana reintegrasi dalam masyarakat, dan akan dibenahi ekonomi melalui dengan pembagian lahan dua hektare per satu orang GAM, itu sampai saat ini belum terealisasikan,” katanya.
Sementara itu, Juru Bicara KPA Wilayah Pase, M Jhony, mengatakan penyegaran ini bukan struktur KPA/GAM terbaru, tapi struktur turun-temurun dari perjuangan GAM hingga sampai saat ini.
“Terkait perdamaian Aceh, artinya GAM bertanggung jawab dengan perjanjian perdamaian tersebut. Maka kami akan selalu mengawal dan melihat langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk tercapainya poin perjanjian MoU Helsinki,” katanya.
Jhony juga menegaskan pihaknya tidak akan menerima jika ada pihak yang mengkhianati perjanjian yang telah disepakati untuk Aceh. “Pertemuan seperti ini rutin dilakukan untuk memperkuatkan satu hakikat, salah satunya bendera bulan bintang, karena salah satu perjanjian MoU Helsinki yang bahwa Aceh berhak memiliki bendera sendiri, aka itu juga sebagian tanggung jawab dari pada GAM karena sebagai pihak yang berdamai,” katanya.
Jhony menambahkan, GAM hingga sampai hari ini masih ada dan masih bertanggung jawab terhadap perjuangan yang telah dicetuskan dan perjuangkan. Jadi pihaknnya memohon dukungan masyarakat supaya apa yang telah diupayakan tercapai sehingga masyakarat bisa merasakan dampaknya.
“Kita juga memohon kepada seluruh GAM untuk bersatu, mudah-mudahan ini semua menjadi terbaik untuk kita semua,” pungkasnya.[]
Editor : Ihan Nurdin
