Shabela Absen, Proses Mendamaikan Bupati dengan Wakil Bupati Aceh Tengah Tertunda

Wakil Bupati Aceh Tengah, Firdaus, saat memberi keterangan di Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh di Banda Aceh, Senin, 7 Juli 2020. @aceHTrend/Taufan Mustafa

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Usaha untuk mendamaian perseteruan yang terjadi antara Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar, dengan Wakilnya, Firdaus, yang dijadwalkan berlangsung hari ini di Kejaksaan Tinggi Aceh terpaksa ditunda. Padahal persiapan yang dilakukan pihak Kejati Aceh selaku fasilitator sudah cukup maksimal, tetapi gagal dilakukan lantaran Sabhela Abu Bakar tidak datang dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung di Aula Rapat Kejati Aceh, Senin (6/7/2020).

Amatan aceHTrend di lokasi, Firdaus sudah stand by menunggu kedatangan Shabela sejak pukul sembilan pagi. Namun, Shabela absen dengan alasan sakit yang dibuktikan dengan adanya surat dokter. Firdaus pun hanya duduk bersama Kepala Kejati Aceh Muhammad Yusuf, sebelum bertemu dengan para wartawan.

Firdaus kepada sejumlah wartawan mengatakan, hari ini ia sengaja datang untuk melakukan perdamaian antara dirinya dengan Bupati Shabela yang telah dipersiapkan oleh Kejati Aceh dengan Forkopimda Aceh Tengah.

“Dalam hal perdamaian ini telah melalui proses di forkopimda, artinya draf yang diajukan kepada saya, saya setujui, Bupati Shabela juga menyetujui, draf yang diajukan oleh forkopimda ini, kita menghargai niat baik ini, dari dulu kita sudah punya niat ini, hari ini bupatinya tidak hadir, saya juga dengar dia sakit,” kata Firdaus.

Dengan tidak hadirnya Shabela pada acara penandatanganan perdamaian yang difasilitasi Kejati Aceh tersebut, Firdaus mengaku sedikit kecewa.

“Saya kecewa sekali tidak, karena kita hanya bisa berencana, tapi Allah Swt yang menentukan, maka kecewa sekali tidak,” kata Firdaus.

Terkait draf perdamaian yang diajukan, salah satu poin itu permohonan maaf untuk masyarakat baik darinya dan dari Bupati Aceh Tengah.

“Salah satunya saya meminta maaf kepada masyarakat, dan Bupati juga minta maaf, kami sama-sama minta maaf kepada rakyat kami, mungkin selama ini masyarakat kebingungan,” katanya.

Tekait awal ketidakharmoisan ini kata Firdaus, awalnya dipicu oleh pembagian wewenang.

“Pembagian wewenang ini mungkin nanti setelah proses perdamaian, karena yang kita utamakan perdamaian dulu, sebenarnya ini juga keinginan dari masyarakat, semua tokoh elemen masyarakat mengunginkan kita berdamai dulu,” katanya.

Sebelumnya upaya perdamaian juga sempat dilakukan di tingkat DPRK Aceh Tengah, namun kandas karena ada poin dalam draf yang tidak disetujui oleh Shabela. Jika nanti ada poin yang masih ditolak, Firdaus berharap agar Shabela mau berdamai.

“Mungkin ke depan saya rasa, bupatinya pun kita harapkan maulah bersepakat, saya pun mau bersepakat demi perdamaian ini, karena  kita bukan menuntut 100 persen seperti kemauan kita juga, karena kalau begitu tidak ada pertemuan yang terjadi, semua harus lenturkan diri, kalau dia mundur saya pun mundur,” katanya.

Soal kewenangan itu kata Firdaus, ia mengaku kurang difungsikan sebagai wakil.

“Saya ini kurang difungsikan sebagai wakil bupati, akibat sudah terakumulasi sehingga terjadilah spontanitas seperti yang terjadi kemarin itu, dan kita yang paling perlu adalah kesejahteraan rakyat, jadi ketika wakil bupati tidak difungsikan, bagaimana kita melakukan untuk rakyat, walaupun ada niat baik kepada rakyat, jika tidak difungsikan bagaimana kita bekerja,” katanya.

Rencana mediasi ini kata Firdaus telah dikabarkan oleh forkopimda sejak empat hari lalu. Ia sendiri mengaku sudah lama tidak bertemu bupati, paling tidak secara virtual, karena kalau berjumpa langsung dikhawatirkan bisa terjadi respons yang tidak terduga.

“Kalau dekat-dekat nanti, takut kita kan bisa konsleting lagi, maka kita berharap seperti harapan masyarakat juga, istilahnya harus tercipta harmonisasi, kalau tidak harmonis bagaimana kita membangun daerah kita, dan dengan bawahan juga terkendala, kalau sendiri gak mungkin, maka harapannya kita ciptakan kekompakan untuk bangun daerah,” kata Firdaus.

Sementara, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Aceh, Munawal Hadi mengatakan, pihaknya sudah menjadwalkan proses perdamaian ini, termasuk mengundang Forkopimda Aceh, karena ini juga inisiasi dari Forkopimda Aceh Tengah, agar terlaksana perdamaian antara orang nomor satu dan dua di Aceh Tengah itu.

“Namun, hari ini kita mengalami kendala karena ada surat sakit dari Bupati Shabela, yang ditandatangani oleh dokter Hardiyanis, yang menerangkan bahwa bupati perlu istirahat dari tanggal 5 Juli hingga 8 Juli, kita juga dapat surat dari DPRK Aceh Tengah tanggal 5 Juli, agak sedikit rancu tentang perihal mediasi tim pansus, ini surat kita terima kemarin, namun surat ditandatangani hari ini tanggal 6 Juli,” katanya.

Sementara, lanjutnya, kesiapan dari Kejati Aceh sudah sangat maksimal untuk melakukan penandatanganan perdamaian antara Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah ini.

“Segala yang duperlukan untuk proses perdamaian ini sudah kita siapkan semuanya, termasuk kedatangan Plt Gubernur Aceh, Polda Aceh, dan Pangdam Iskandar Muda serta Ketua DPRA. Sementara Wakil Bupati Firdaus sudah berada di Kejati Aceh sejak pukul sembilan tadi pagi,” katanya.[]

Editor : Ihan Nurdin