Memaknai Putusan MA Soal Pilpres 2019

Oleh Hesphynosa Risfa, S.H., M.H.*

Isu soal pilpres kemarin kembali muncul dalam perbincangan publik. Saya pun banyak mendapatkan pertanyaan tentang hal ini. Bagaimana sebenarnya konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang baru saja keluar terhadap pasangan Prabowo-Sandi? Apakah mungkin kondisi akan berbalik?

Hal ini bermula dari putusan MA tentang uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.  

Saya mencoba untuk menyampaikan narasi hukum ini dengan pendekatan yang sederhana agar pemahaman kita pun menjadi terang benderang. Ceritanya begini, Pilpres 2014 antara Jokowi dan Prabowo yang pertama menimbulkan suatu problema konstitusi. Karena konstitusi atau UUD 1945 tidak menyebutkan jika pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya diikuti oleh dua pasangan.

Apabila kita membaca ketentuan UUD 1945 dapat dipastikan bahwa pasangan calon yang akan berkompetisi lebih dari dua pasangan (bisa tiga, empat, dan seterusnya). Makanya norma UUD 1945 mengantisipasi kemungkinan adanya putaran kedua.

Logika ini memiliki korelasi yang kuat di mana UUD 1945 memberikan kesempatan kepada semua partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden terlepas dari perdebatan presidential threshold. Maka harus diantisipasi kemungkinan adanya putaran kedua dalam pemilihan calon presiden dan wakilnya.

Pasal 6A UUD 1945
1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Kembali pada cerita Pilpres 2014 tadi, ternyata calon yang akan bertanding hanya diikuti oleh dua pasangan calon, bagaimana untuk menjawab persoalan ini? Sementara baik UUD 1945 dan UU Pilpres yang lama  (UU No. 42/2008) tidak menyediakan landasan hukum yang jelas jika calonnya hanya dua pasangan.

Agar adanya kepastian hukum akhirnya persoalan ini diujimaterikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK pun mengakui UU Pilpres tersebut tidak menjawab persoalan jika calonnya hanya dua pasangan. Maka dalam penalaran yang wajar tidaklah masuk akal jika dua pasangan calon yang bertanding kembali berkompetisi pada putaran kedua. Pastinya walupun tipis suara salah satu pasangan akan mengungguli pasangan lainnya.

Akhirnya MK memberi tafsir bahwa putaran kedua hanya dimungkinkan jika pasangan calonnya lebih dari dua (bisa tiga, empat, dan seterusnya). Sementara jika pasangan calon hanya dua cukuplah hanya satu putaran, yang kita ingat bersama bahwa Pilpres 2014 dimenangkan oleh Jokowi-JK.

Sekarang kita masuk ke cerita Pilpres 2019, yang jalan ceritanya tidak jauh berbeda dengan Pilpres 2014. Di mana calon presidennya Jokowi dan Prabowo juga, yang bermakna diikuti oleh dua pasangan calon. Kalau begitu dapat kita pahami bahwa sudah pasti pilpresnya satu putaran juga sesuai dengan putusan MK tadi.

Putusan MK ini sebenarnya sudah diadopsi dalam Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019, yang selengkapnya berbunyi: “Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih”.

Jika membaca ketentuan Pasal 3 ayat (7) tersebut secara tegas telah mengikuti putusan MK. Namun, ada sedikit soal yang menggelitik, mengapa pasal tersebut diuji kembali ke MA? Padahal pasal tersebut merupakan pelaksanaan dari putusan MK jika calon presidennya hanya ada dua pasangan. Diskursusnya semakin menarik ternyata MA membatalkan ketentuan pasal tersebut. Hal ini dapat kita lihat dalam Putusan MA No. 44 P/PHUM/2019. Dalam kalimat yang agak sedikit ekstrem berarti ‘MA membatalkan putusan MK’. Padahal seperti yang masyarakat ketahui pemenang Pilpres 2019 kemarin adalah pasangan Jokowi dan Ma’ruf Amin sesuai putusan MK.  

Di sini dapat kita maknai bahwa dibatalkannya Pasal 3 ayat (7) oleh MA tidak berdampak apa pun terhadap kemenangan Jokowi dan Ma’ruf Amin, setidaknya dengan beberapa alasan: pertama, tahapan pemilu sudah selesai tidak mungkin diundur kembali. Kedua, kewenangan memutuskan hasil pemilu merupakan kewenangan dari MK bukanlah lembaga lain (bukanlah MA). Ketiga, kalaupun kita ingin berandai-andai untuk mengikuti putusaan MA tersebut juga tidak memiliki dampak apa pun terhadap hasil pilpres 2019, karena kenyataanya persebaran suara Jokowi-Ma’ruf Amin melebihi setengah dari seluruh jumlah provinsi yang ada di negeri ini sebagaimana yang diamanahkan oleh konstitusi. 

Apabila kita memaknai putusan MA tersebut secara lebih mendalam lagi, dengan dibatalkannya Pasal 3 ayat (7) PKPU tersebut itu artinya MA berpandangan bahwa calon presiden yang akan bertarung tidak boleh hanya dua pasangan tetapi harus lebih dari dua. Bagaimanakah pendapat pembaca? Masih relevankah presidential threshold?[]

Penulis adalah advokat dan praktisi hukum, e-mail: hesphy_nosa@yahoo.co.id

Editor : Ihan Nurdin