Bagaimana Skenario Pendidikan di Era Kenormalan Baru?

Ilustrasi sekolah online @detik

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Menyambut tahun ajaran baru sekolah pada 13 Juli 2020 yang tinggal beberapa hari lagi, Dinas Pendidikan Aceh berpedoman pada peraturan yang dikeluarkan pemerintah secara nasional. Namun, karena saat ini sedang dalam situasi pandemi Covid-19 maka ada skenario/persiapan khusus. Dalam hal ini pihaknya tetap berpegangan pada regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh Gugus Penanganan Covid-19 baik dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Sementara untuk SLB ditunda hingga September 2020.

Hal itu disampaikan Kasubbag Tata Usaha Tekkomdik Dinas Pendidikan Aceh, Zulkarnain, dalam diskusi bertajuk Skenario Pembelajaran Tatap Muka di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru: Menakar Kesiapan Guru, Tenaga Pendidikan, Siswa, dan Orang Tua yang digelar Unicef bersama Forum Aceh Menulis dan Yayasan Darah Untuk Aceh secara virtual pada Jumat siang (10/7/2020).

“Dalam hal ini terutama sekali gugus penanganan Covid-19 di kabupaten/kota selaku yang terdekat dengan sekolah yang berperan langsung terhadap persiapan proses pembelajaran apakah layak dilakukan secara tatap muka atau tidak,” ujar Zulkarnain.

Untuk sementara ini kata Zulkarnaini, ada tiga skenario yang dipersiapkan, yaitu belajar tatap muka secara penuh, belajar daring/online, dan belajar luring/offline. Setiap satuan pendidikan diharapkan dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar ini tetap melakukan kerja sama, konsolidasi, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti dengan Dinas Kesehatan, gugus tugas Covid-19, termasuk dengan Dinas Perhubungan.

Pada 31 Juni-3 Juli 2020 lalu kata dia, tim dari Dinas Pendidikan Aceh sudah diturunkan ke setiap kabupaten/kota untuk sosialisasi dan melihat langsung kesipakan sekolah dalam menghadapi tahun ajaran baru ini. Pada prinsipnya kata dia, semua sekolah siap melaksanakan sekolah pada tahun ajaran baru ini dengan tiga skenario di atas tadi.

“Artinya, kalau suatu kabupaten sudah zona hijau dan gugus tugas Covid-19 di daerah itu sudah menilai dan merekomendasikan sekolah itu bisa melakukan proses belajar mengajar secara tatap muka, maka bisa tatap muka,” katanya lagi.

Skenario lain kata Zulkarnaini, memberlakukan sistem shif untuk mengantisipasi banyaknya jumlah siswa dalam satu kelas dalam satu kali pertemuan. Hanya diperbolehkan sebanyak 18 siswa dalam satu kelas apabila dilakukan sistem tatap muka. Dengan sistem ini siswa akan melakukan belajar tatap muka di sekolah secara selang-seling.

Di sisi lain, pihak sekolah juga diwanti-wanti agar patuh menerapkan protokol kesehatan seperti menyediakan sarana untuk mencuci tangan, hand sanitizer, hingga masker. Diharapkan seluruh pihak di sekolah baik guru maupun tenaga kependidikan dan pihak terkait lainnya seperti orang tua maupun pengawas sekolah bisa saling bekerja sama untuk memaksimalkan proses pendidikan di masa pandemi ini.

Sementara itu, School Safety Consultan Unicef Indonesia, Wahyu Agung Kuncoro, dalam pemaparannya menjelaskan, menghadapi tahun ajaran baru ini yang menjadi fokus pihaknya ialah pada kesehatan dan keselamatan pesert didik. Penting dipahami oleh orang tua peserta didik katanya, dimulainya tahun ajaran baru ini bukan berarti sekolah dibuka dan proses belajar mengajar secara normal seperti sebelum pandemi.

“Untuk penyelenggaraan tatap muka hanya diprioritaskan untuk wilayah zona hijau, yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama oleh gugus tugas penanganan Covid-19. Tolok ukurnya adalah tingkat kabupaten/kota, walaupun ada beberapa wilayah yang melakukan zonasi sampai ke level keluharan, tetapi yang menjadi penekanan untuk zonasi Covid-19 ini tingkat kabupaten/kota,” kata Agung.

Selain jumlah siswa yang diperbolehkan berada dalam satu kelas hanya maksimal 18 orang, yang diprioritaskan untuk tatap muka ini juga berjenjang mulai dari sekolah menengah atas dan seterusnya hingga tingkat PAUD.

Agung juga sempat menjelaskan, apabila di zona hijau tersebut kemudian ditemukan kasus Covid-19 maka secara regulasi sekolah tatap muka harus dihentikan dan berlanjut belajar dari rumah. Namun, hal ini menjadi keputusan atau wewenang di daerah masing-masing sesuai pertimbangan gugus tugas Covid-19 di daerah itu.

Wakil Ketua PGRI Aceh, Muhibbul Khibri, yang juga menjadi narasumber dalam webinar ini menyampaikan pentingnya membentuk gugus tugas Covid-19 di sekolah yang beranggotakan pihak terkait mulai dari koramil, polsek, hingga puskesmas, tak terkecuali dengan Ikatan Dokter Indonesia maupun Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tim inilah yang nantinya akan membuat analisis-analisis mengenai SOP praktik belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19 atau new normal.

Menurutnya ini penting untuk menghasilkan koordinasi dan kesepakatan bersama mengenai protokol sekolah yang selaras dengan protokol kesehatan.

“Di satu sisi sekolah siap, tapi di sisi lain ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nanti jangan hanya menyalahkan sekolah,” kata Muhibbul.

Apabila tim gugus tugas Covid-19 ini berfungsi, sekaligus menjadi pengendali yang akan mengatur tugas guru dan siswa.[]