Lhob Mate Corona (23): Covid-19 & “Keberuntungan” Aceh Karena Bukan Daerah Maju

Ahmad Humam Hamid. [Ist]

Oleh Ahmad Humam Hamid*

Perbincangan publik semenjak perdamaian Helsinki sampai dengan hari ini tentang pembangunan Aceh yang lambat, tidak terarah, dan berbagai atribut lain kini mempunyai jawaban dan hikmah tersendiri dengan kedatagan Covid-19.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya arus penanaman modal asing dan dalam negeri, lambatnya perkembangan dan pertumbuhan sektor wisata, dominannya peran ekonomi pemerintah dalam perekonomian daerah, sebagiannya kini terkonfirmasi dengan hadirnya wabah ini.

Bukti empirik yang telah ada menunjukkan,bahwa baik pada tingkatan global, regional, dan bahkan nasional Covid-19 ini “memakan” kawasan secara berlapis, dimulai dari kawasan paling maju, kemudian turun ke kawasan maju, kurang maju, dan seterusnya.

Fenomena merebaknya Covid-19 di Pulau Jawa dan sejumlah provinsi di luar Jawa dibandingkan dengan sejumlah provinsi yang relatif rendah dan lambat penularannya semakin membenarkan bahwa kurang majunya daerah atau kawasan adalah suatu “keberuntungan”. Yang dimaksud adalah setidaknya kawasan yang tertular belakangan mempunyai cukup waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi pandemi ini.

Tanpa harus merujuk kepada angka-angka statistik sekalipun, terlihat jelas bahwa 6 provinsi terbawah Covid-19 di mulai dari Aceh, NTT, Jambi, Sulawesi Barat, Kepuauan Bangka Belitung, dan Bengkulu, adalah propinsi-propinsi yang secara kasat mata dianggap relatif tertinggal di Indonesia, terutama dalam konteks kemajuan dan dinamika ekonomi daerah.

Para kepala daerah di provinsi-provinsi itu telah bekerja sekuat tenaga dan sudah sepantasnya diapresiasi, sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Persoalan besar yang dihadapi saat ini adalah bagaimana memanfaatkan “keberuntungan” tidak maju ini untuk menyelamatkan rakyat banyak dari korban pandemi.

Dengan meminjam instrument persamaan matematika, jika seluruh faktor lain diasumsikan konstan, maka semakin maju dan dinamisnya ekonomi suatu kawasan atau negara, akan diikuti pula dengan semakin cepat dan tinggi pula berkembangnya penyebaran Covid-19.

Lihatlah perjalanan Covid-19 dari Wuhan, Cina. Kenapa dua kawasan pertama yang paling banyak menderita karena pandemi itu adalah Eropa dan Amerika Serikat. Kenapa setelah itu berpindah ke Amerika Latin, dan selanjutnya ke Asia dan saat ini sedang menyerbu negara-negara Afrika.

Untuk kasus Indonesia, lihatlah provinsi-provinsi yang paling parah terkena Covid-19 pada tahap awal dan kemudian menjalar pada lapisan selanjutnya sesuai dengan dinamika ekonomi yang dimiliki. DKI Jakarta adalah titik sambung pertama Covid-19 dengan Wuhan, baik secara langsung atau via kota-kota lain di dunia. Kini kasus Covid tertinggi berada di jawa Timur menggantikan DKI yang kini di posisi kedua, diikuti oleh Jawa Tengah, dan Jawa Barat Di luar Jawa provinsi-propinsi yang tinggi kasus Covid-19 adalah adalah Kalimanatan Selatan, Sumatera Selatan, Papua, Sumatera Utara, Bali, NTB, dan Sulawesi Utara.

Jika dihubungkan dengan tingkat kemajuan dan pertumbuhan ekonomi, maka hampir dapat dipastikan semua propinsi itu mempunyai, satu, beberapa, atau semua faktor yang merupakan indikator perkembangan ekonomi daerah, seperti PDRB yang tinggi, investasi asing yang tinggi, jumlah kunjungan wisatawan manca negara dan domestik tertinggi, dan jumlah penerbangan domestik dan internasional tertinggi. Sekalipun hal-hal tersebut masih dalam terlihat dalam bentuk assosiasi, tanpa harus menjadi jenius pun dapat dijelaskan korelasi sederhana antara perkembangan Covid-19 dengan dinamika kemajuan ekonomi.

Seperti diketahui Covid-19 tidaklah dibawa oleh angin ataupun badai, Ia dibawa oleh manusia yang bisa saja namanya turis, pengunjung biasa, pelaku ekonomi, dan apapun namanya namun berstatus sebagai traveler -pejalan dari suatu tempat ke tempat lain, luar maupun dalam negeri.

Traveler itulah yang kemudian menjadi vektor Covid-19. dan seperti biasa traveler itu biasanya sangat banyak berurusan dengan dua hal utama, konsentrasi dan arus jumlah uang di kawasan itu yang sering terkait dengan perdagangan dan investasi, dan yang kedua adalah destinasi parawisata. Bahkan tidak berlebihan untuk menyebutkan angkutan penerbangan sebangsa Lion Air dan Air Asia telah menjelma menjadi vektor besar pembawa Covid-19 melalui ratusan ribu penumpangnya, sebagiannya merupakan pembawa Covid-19.

Di samping sejumlah indikator yang dekemukakan di atas, kecepatan perkembangan Covid-19, terutama di Pulau Jawa juga terakselerasi dengan fenomena kota besar, dan dinamika kehidupan urban-perkotaan yang menyangkut dengan konsentrasi manusia secara harían di pusat pasar dan mall,berbagai kegiatan industri, dan angkutan kota yang ramai dan padat. Hal ini menjadi lebih parah ketika kepadatan sebagian pemukiman kota berkelindan dengan sektor informal yang seringkali merupakan refleksi dari proporsi penduduk miskin perkotaan.

Dengan jumlahnya yang relatif banyak, ketika pandemi berkeliaran di kawasan penduduk perkotaan yang miskin persoalannya menjadi sangat kompleks. Inilah yang sedang terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Ini pula yang telah dan sedang terjadi di kota-kota besar Brazil, Meksiko, India, dan Bangladesh yang membunuh belasan ribu korban setiap hari.

Bila seluruh indikator kemajuan dan dinamika ekonomi dari provinsi tertinggi Covid-19 di kaitkan dengan propinsi-propinsi terendah kasus penularan, seperti Bengkulu, Sulawesi Barat, Jambi, NTT, Kepulauan Bangka Belitung, dan Aceh, hampir dapat dipastikan semua indikator itu menempati ranking rendah, dan bahkan untuk beberapa indikator berada pada posisi sangat rendah.

Hal ini pula yang sesungguhnya dapat menjadi pantulan cermin dari kejadian sejumlah negara kurang maju pada level global yang kecepatan penularan dan jumlah kasus Covid-19 relatif lambat dan rendah, paling kurang pada tahap awal. Penjelasan keterlambatan merebaknya Covid-19 di banyak negara Eropa Timur, sebagian negara bagian AS, Myanmar, Bhutan, Nepal, dan sebagian besar negara Pasifik adalah contoh nyata betapa status “ketertinggalan” mereka menjadi “keberuntungan” untuk perlambatan merebaknya pandemi di negara-negara itu.

Dengan menggunakan bahasa yang sangat akademik sebuah kesimpulan umum yang dapat ditarik adalah tingkat integrasi negara atau kawasan dalam sistem ekonomi global adalah faktor utama yang menentukan kecepatan dan kepadatan penyebaran Covid-19, dengan beberapa pengecualian tertentu.

Untuk kasus provinsi-provinsi di Indonesia ukurannya juga serupa, dimana provinsi-provinsi yang terintegrasi dengan ekonomi global dalam hal uang, barang, orang dan jasa berhubungan positif dengan dengan kecepatan penularan dan jumlah penderita pandemi.

Angka-angka statistik tentang aliran uang, barang, orang, dan jasa dari sejumlah provinsi tinggi Covid-19 cukup memberi keyakinan bahwa kejadian yang ada di Indonesia juga mempunyai logika yang sama dengan apa yang terjadi pada negara-negara di tingkat internasional.

Tingkat integrasi status negara atau kawasan dengan ekonomi global tidak selamanya pula dapat dijadikan sebagai alat penentu semata dalam hal penyebaran pandemi ini. Taiwan, Korea Selatan, Singapore, New Zealand, Jerman, dan Slovakia, bahkan Vietnam sering dijadikan contoh betapa menjadi bagian, bahkan menjadi bagian penting dari sistem ekonomi global tidak harus berasosiasi dengan tingginya kasus Covid-19. Semua negara-negara itu sampai dengan hari ini dianggap relatif berhasil menangani pandemi ini.

Kunci keberhasilan negara-negara itu sesungguhnya tertumpu pada kapasitas negara, tingkat kepercayaan publik, dan kepemimpinan (Fukuyama 2020). Dengan kata lain negara yang berstatus “sehat “ secara sosial politik, walaupun sangat terintegrasi ke dalam sistem ekonomi global tetap saja lebih siap dan kuat dalam menghadapi pandemi.

Bukti nyata dari tesis Fukuyama adalah kejadian di tiga negara hebat dan besar- AS, Inggris, dan Italia, yang mempunyai kapasitas negara yang berlebih, namun rendah dalam kepercayaan publik, dan kepemimpinan yang amburadul, mengakibatkan mereka menjadi tidak sehat dalam menghadapi serangan pandemi ini. Itulah yang membuat korban di negara-negara itu lebih tinggi karena kepimimpinan yang jelek Trump di AS, Boris Johnson di Inggris, dan Giuseppe Conte di Italia.

Adalah penting untuk tidak membiarkan Vietnam telepas dari observasi ini dan juga mungkin dapat menjadi pelajaran bagi kita dalam menghadapi pandemi dalam saat-saat kritis seperti ini. Vietnam adalah negara yang “tahu diri” tidak hebat secara kapasitas negara, masih tergolong dalam kelompok “calon” negara akan maju, berstatus menengah bawah dan sekelas dengan Indonesia, namun mempunyai tingkat integrasi dengan sistem ekonomi global yag relatif tinggi.

Tahu diri Vietnam dicerminkan dengan sejumlah gerakan sigap pada masa awal dengan berbagai pengetatan seperti karantina kawasan, kampanye besar-besaran protokol pandemi, penggunaan aplikasi teknologi informasi muda dan murah, test, penelusuran, dan pencarian jaringan individu terinfeksi yang dilakukan dengan sungguh dan sangat intensif. Intinya Vietnam menginvestasikan tenaga dan sumberdayanya secara sangat optimal dalam periode awal untuk kegiatan preventif untuk mencegah merebaknya pandemi yang tak terkendalikan.

Penanganan korban Covid-19 dilakukan dengan cara yang sangat serius dan saksama terhadap siapapun yang menjadi pasien positif di bumi Vietnam, baik warga negara ataupun orang asing. Hasilnya? Sampai dengan tanggal 10 Juli, jumlah pasien positif 369 orang, belum ada yang meninggal, dan dari seluruh pasien positif, 347 telah selesai perawatan dan sudah meninggalkan rumah sakit (Vietnam Briefing ,July 10,2020). Untuk diketahui Vietnam mempunyai garis perbatasan dengan Cina sekitar 1.500 kilometer dan mempunyai sejumlah pintu masuk-keluar dari dan ke Cina. Kerja keras ASN Vietnam, kepercayaan publik yang tinggi terhadap negara, dan kepemimpinan Presiden Nguyễn Phú Trọng menjadi penjelas kenapa Vietnam menjadi negara “sehat” dalam menghadapi wabah parah ini.

Tentu saja salah kalau mendudukkan Aceh setara dengan Vietnam dengan dalam menangani pandemi, walaupun sebenarnya DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan mempunyai referensi “lesson learned” yang lumayan dari kota-kota yang relatif berhasil di dunia dalam menangani ledakan pandemi Covid-19. Sikap Anies yang terus menerus menjadi “pembelajar” tentang Covid-19 telah membuat DKI sedikit berbeda. Sekalipun mendapatkan serangan Covid-19 yang tinggi, sekaligus dengan serangan “udara” dari beberapa komponen otoritas tertinggi pada tahap awal pandemi, tetap saja DKI tahu apa yang dapat dan mesti dikerjakan.

Agak sukar untuk menjiplak strategi Vietnam untuk kasus kita di Aceh, namun dengan melihat kepada waktu, energi, dan kesigapan Vietnam dalam masa “golden period” – masa emas” awal yang memberikan perhatian secara sangat runut dan runtut dengan strategi preventif besar-besaran. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah semenjak kedatangan Covid-19 beberapa bulan yang lalu kita telah cukup optimal melakukan upaya-upaya preventif?

Jika belum, sebaiknya kita bergegas, mungkin kita masih berada dalam masa atau paruh akhir dari “golden period”. Mari kita kembali buka manual strategi preventif yang ditulis dan yang dikerjakan oleh orang lain yang telah menunjukkan keberhasilan dalam menangani wabah ini. Kalau mereka bisa mengerjakan, kita juga seharusnya bisa.

Sekali ini kita harus mengambil hikmah dari “ketertinggalan” pembangunan ekonomi kita. Semestinya kita harus “menang” dari “kekalahan” sementara yang sedang kita alami. Kalau saja kita menang melawan pandemi terburuk abad ke 21 ini, akan terbangun “psikologi baru” kita bahwa kita bisa, kita mampu, dan kita berhasil berbuat yang terbaik yang bahkan negara besar sekalipun kewalahan mengadapinya. Peluang itu masih ada, dan mungkin tinggal sedikit lagi. Sebaiknya kita bergegas.

*)Penulis adalah akademisi Universitas Syiah Kuala, juga Sosiolog Aceh.