Perencanaan Daerah Berbasis Data

Oleh Dahrum, M.Pd.*

Perencanaan berbasis data sangat penting bagi penyusunan program kegiatan satuan kerja perangkat daerah. Seringnya perencanaan anggaran daerah yang tidak didukung oleh data valid berpotensi masalah. Hasil pembangunan akhirnya tak sempurna, asal bangun atau asal jadi, kurang tepat sasaran bagi penyelesaian kebutuhan rakyat. Keadaan ini menjadi opini buruk bagi kinerja stakeholder, terutama kepala/wakil kepala daerah yang sedang menjabat.

Pola kerja perencanaan akhirnya dituding tidak serius dalam melakukan seleksi usulan kegiatan. Terbukti banyaknya pembangunan yang kurang tepat sasaran, bila tak elok dikatakan tidak bermanfaat dan boros anggaran. Tampak onggokan bangunan-bangunan tua yang tidak fungsional menjadi pemandangan umum, mudah ditemui di banyak daerah. Problem ini diyakini terus berlanjut, bila database sebagai penunjang usulan kegiatan tidak dimiliki.

Dokumen database usulan kegiatan dan data dukung menjadi wajib disediakan SKPD. Tergantung pada bidang tupoksi masing-masing. Meskipun akhirnya tidak semua usulan dapat tertampung dalam dokumen anggaran daerah. Harus dimaklumi, sebab ada penyesuaian dengan visi-misi kepala/wakil kepala daerah dan kepentingan lainnya. Namun, setidaknya SKPD dalam mengusulkan kegiatan sudah sesuai fakta-fakta kebutuhan yang ada.

Kebutuhan Daerah

Berbagai kebutuhan daerah terhadap pembangunan tergambar dari usulan-usulan kegiatan. Proses pengusulan dilakukan lewat musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dimulai dari tingkat gampong, kecamatan, kabupaten, forum SKPD, usulan top down atau kepala/wakil kepala daerah dan para pemangku kepentingan. Semua usulan dibahas secara mendalam, untuk selanjutnya dikondisikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Prioritas daerah diarahkan sesuai kesepakatan tentang permasalahan pembangunan dengan memperhatikan gambaran umum kondisi daerah, keuangan, dan isu strategis. Tak jarang usulan SKPD justru terkesan tidak matang, bahkan sebagiannya lebih mengutamakan keinginan, memenuhi kuota floating anggaran. Harusnya faktor kebutuhan menjadi alasan utama agar benar-benar menyelesaikan permasalahan mendesak. Sesuai dengan tujuan perencanaan untuk mewujudkan pembangunan daerah. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah.

Banyak pendekatan dalam penyusunan perencanaan. Di samping secara teknokratik melalui metode dan kerangka berpikir ilmiah, aturan juga membolehkan adanya usulan melalui pendekatan politis dengan menerjemahkan visi misi kepala/wakil kepala daerah terpilih dalam dokumen RPJMD dibahas dengan DPRD. Penyusunan rencana juga melalui pendekatan partisipatif dengan prinsip melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pihak yang secara langsung atau tidak, mendapatkan manfaat dari perencanaan pembangunan Daerah.

Dalam ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017, pasal 1, menyatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah. BAPPEDA bertugas menampung seluruh usulan untuk selanjutnya disesuaikan dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam konteks perencanaan, dokumen RPJMD merupakan bacaan wajib bagi setiap kepala SKPD dan para pejabat, terutama yang membidangi penyusunan program. Dokumen RPJMD menjadi acuan dalam pengusulan kegiatan selama lima tahunan, jangka waktu kepala/wakil kepala daerah memimpin. Terlepas dari usulan secara politis, partisipatif, dan usulan dari para pemangku kepentingan. SKPD harus memainkan peran secara ilmiah dengan data lengkap dan akurat, dituntut agar lebih aktif mengusulkan program kegiatan. Di samping tetap menyesuaikan dengan arah kebijakan kepala/wakil kepala daerah agar tidak salah sasaran.

Penyesuaian dengan arah kebijakan harus pula di-backup dengan data. Kepala SKPD harus menjamin tersedianya data pada instansi masing-masing dan di-update secara berkala agar tidak basi atau kedaluwarsa. Konsep ini menjadi pedoman bagaimana mengelola seluruh sumber daya untuk pencapaian tujuan rencana yang bernilai guna tinggi. Database merupakan kunci bagi perencanaan pembangunan yang baik.

Kebutuhan SKPD terhadap database sangat terasa bila ada banyak sumber pendanaan yang dikelola. SKPD yang memperoleh pendanaan dari banyak sumber, seperti DAU, DOKA, DAK, dan APBN sangat dianjurkan tersedianya database. Jika tidak, maka sangat kelimpungan saat proses usulan kegiatan dilakukan. SKPD yang menangani pendidikan dan kesehatan memperoleh banyak sumber anggaran yang setiap tahunnya berjumlah besar.

Selain pada pada bidang pendidikan dan kesehatan, anggaran DAK juga diperoleh oleh SKPD lain seperti Pekerjaan Umum, Disperindagkop dengan petunjuk teknis yang diterbitkan setiap tahunnya. Penyediaan fasilitas kebutuhan dasar rakyat berupa sanitasi dan air bersih menjadi prioritas, termasuk pembangunan dan rehabilitasi pasar rakyat yang seringkali tampak terbengkalai menjadi persoalan lainnya.

Begitulah permasalahan perencanaan pembangunan, padahal tidak sedikit yang membutuhkan penanganan tapi tidak teratasi sebagaimana mestinya. Perencanaan program kegiatan tidak boleh asal bunyi, berbasis data dan kebutuhan daerah yang mendesak untuk diselesaikan. Kepala SKPD juga akan lebih mudah menyampaikan argumentasi usulan bila memiliki database perencanaan secara tepat dan ready.

Database dan Konsistensi

Database usulan rencana harus dibuat sedetail mungkin dan diperbaharui secara berkala baik manual ataupun digital. Dokumen ini sangat penting, menggambarkan kondisi sebenarnya SKPD hingga pada satuan unit kerja. bila perlu ada video yang memuat kondisi terkini keadaan unit kerja secara menyeluruh, disandingkan dengan data usulan berikut disebutkan potensi sumber pendanaannya. Semua harus dipilah secara rapi masing-masing sumber pembiayaan, merujuk pada masing-masing juknis anggaran.

Selain penguatan pada database SKPD teknis, ada beberapa persoalan lain yang harus diselesaikan agar perencanaan pembangunanan sesuai dengan kebutuhan daerah. Pertama, peningkatan peran BAPPEDA untuk mampu menyediakan data primer sebagai pedoman perencanaan. Kedua, peningkatan efektivitas pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan agar tercapainya tujuan dari pembangunan.

Ketiga, harus adanya rujukan satu data bersama sebagai sumber informasi daerah yang dikelola oleh bidang data dan informasi pada BAPPEDA. Keempat, konsistensi dari kepala/wakil kepala daerah dalam melaksanakan indikator pembangunan yang termuat dalam dokumen RPJMD, sehingga tahapan pencapaian pembangunan terlihat progress yang jelas.

Database dan konsistensi stakeholder memudahkan kepala SKPD melaksanakan dan mengevalusi ketercapaian program kegiatan. Berdampak positif bagi pembangunan dengan nilai manfaat optimal. Tanpa data akan sulit dalam bekerja, belum lagi mewujudkan visi-misi kepala/wakil kepala daerah yang berpotensi tidak sinkron ke mana arahnya. Semoga![]

Penulis bekerja pada Bagian Perekonomian Kota Lhokseumawe dan dosen pada Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

Editor : Ihan Nurdin