Revitalisasi Ruangan Setda Aceh untuk Efektifitas Pelayanan

Karo Humas dan Protokoler Pemerintah Aceh Muhammad Iswanto.

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Rencana revitalisasi ruangan Sekretariat Daerah Aceh bertujuan untuk menunjang efektifitas pelayanan kepada masyarakat. Perencanaan revitalisasi ruangan Setda Aceh telah dilakukan sejak tahun 2019. Tahun 2020 ini, rencana konstruksi pun dilakukan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto, melalui siaran pers yang diterima aceHTrend, Selasa (14/7/2020).

“Perencanaan revitalisasi ruangan di Sekretariat Daerah Aceh ini sudah dilakukan sejak Tahun Anggaran 2019, dan rencana konstruksinya dilakukan pada tahun 2020 ini. Pelaksanaan Revitalisasi ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang efektif kepada masyarakat,” ujar Iswanto.

Iswanto juga menjelaskan secara singkat, tentang sejarah gedung Sekretariat Daerah Aceh. Sebagaimana diketahui, Setda Aceh atau biasa disebut oleh masyarakat sebagai Kantor Gubernur Aceh, sebelumnya berdekatan dengan Komplek Perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, tepatnya di Jalan Daud Beureueh.

“Saat ini, bangunan lama Kantor Gubernur Aceh itu telah dialihfungsikan menjadi Kantor Badan Kepegawaian Aceh. Sedangkan Pembangunan Gedung Kantor Gubernur yang ditempati saat ini, digagas pada masa Gubernur Ibrahim Hasan dan mulai dioperasionalkan pada tahun 1993,” ungkap mantan kabag Humas Pemkab Aceh Besar itu.

Setelah terjadi musibah gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004 hingga saat ini, Gedung Kantor Gubernur Aceh terus digunakan dan hanya dilakukan rehab parsial, untuk mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh guncangan gempa dan terjangan gelombang tsunami.

“Secara umum sejak tahun 2004 atau sudah 16 tahun, belum ada pembenahan maupun rehabilitasi signifikan di komplek Kantor Gubernur Aceh ini. Hanya rehabilitasi parsial dan menyelesaikan pembangunan gedung D dan F di area belakang kantor ini,” sambung Iswanto.

Iswanto menambahkan, seiring dengan meningkatnya aktifitas pelayanan di Kantor Gubernur dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, maka langkah pembenahan Gedung Kantor Gubernur serta fasilitas penunjang lainnya sangat diperlukan. Untuk menunjang kinerja pelayanan yang efektif, maka fasilitas yang ada di Setda Aceh ini tentu juga harus ditata dengan baik, rapi dan indah secara estetika.

“Untuk memenuhi standar dan menunjang kinerja, maka Setda Aceh melalui Biro Umum merencanakan untuk merevitalisasi Gedung Kantor Sekretariat Daerah seluas 2.380 meter persegi, yang meliputi Gedung B dan C, baik di lantai I, II, III dan IV, yang meliputi ruang kerja Sekda Aceh, ruang kerja Asisten dan Staf Ahli Gubernur serta ruang sejumlah Biro, dengan perkiraan biaya Rp4,3 Milyar,” ujar Iswanto.

Untuk diketahui bersama, selain ruang kerja Sekda, Asisten dan Staf Ahli Gubernur, gedung B dan C yang masing-masing terdiri atas 4 lantai itu terdapat sejumlah ruang yang akan direvitalisasi, yaitu Biro Hukum, Biro Tata Pemerintahan, Biro Umum, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Ekonomi. Tak hanya ruang kerja biro, di gedung B dan C juga terdapat aula atau ruang pertemuan.

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Transaransi Aceh (MaTA) Alfian, SE., mengatakan pengalokasian anggaran di dalam APBA 2020 sebanyak Rp4.350.000.089, untuk revitalisasi raungan sekretariat daerah, di saat semua mata anggaran lain direfocusing, merupakan tindakan yang tidak bijaksana. Revitalisasi itu, bukan hal yang mendesak dan tidak masuk skala prioritas pembangunan.

Dalam rilisnya, seperti diberitakan, Senin (13/7/2020) Alfian menyebutkan bilapun dipaksakan akan dilakukan, di tengah kondisi ekonomi Aceh yang kian megap-megap setelah ditimpa Covid-19. maka akan membuat citra Pemerintah Aceh semakin buruk di mata rakyat. Tindakan tersebut pun dapat dinilai sebagai upaya pemborosan anggaran daerah, di tengah upaya pemerintah melakukan pengetatan anggaran.

“Saya kira menempatkan anggaran yang sangat besar untuk merevitalisasi ruang kerja Sekretariat Daerah Aceh, untuk saat ini bukan tindakan bijak. Terlihat sekali bila di kalangan pejabat tinggi di Aceh, tidak ada sense of humanity. Kondisi lagi tidak baik, ekonomi terpuruk. Mata anggaran lain direfocusing, ternyata untuk revitalisasi ruang kerja Sekretariat Daerah Aceh tetap dilanjutkan,” ujar Alfian.

Alfian mengaku kaget, karena sejak Covid-19 menyerang, Pemerintah Aceh melakukan refocusing anggaran 2020 sebanyak 1.7 triliun. Akibatnya banyak kegiatan yang masuk skala prioritas tidak dilaksanakan. Akan tetapi konsekuensi tersebut tidak terjadi terhadap fasilitas di Sekretariat Daerah Aceh. Artinya jajaran elit birokrasi Pemerintah Aceh saat ini tidak menerima konsekuensi dari refocusing APBA 2020.

Aktivis antikorupsi itu juga mengatakan, melihat bahwa revitalisasi tersebut, menjadi bukti bila Sekda Aceh dr. Taqwallah, tidak bereh dalam menjalankan fungsinya sebagai pelapis Plt Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah. Seharusnya Taqwa adalah orang pertama di Aceh yang harus menunjukkan loyalitas dan contoh yang baik agar rakyat Aceh percaya bahwa pemerintah saat ini sedang bekerja untuk mereka.

“Ini soal mentalitas. Di saat seluruh dunia sedang diuji dengan Covid-19, Sekda Aceh justru menunjukkan sikap berbeda. Lebih mementingkan revitalisasi ruang kerja aparatur pemerintah, ketimbang hal lain. Padahal, akibat Covid-19, bantuan untuk UMKM di Aceh pun ikut dibatalkan. UMKM adalah pihak yang paling bisa diharapkan menggerakan roda ekonomi di akar rumput,” kata Alfian.

Dalam catatan MaTA, revitalisasi ruangan Sekda Aceh, merupakan blunder kedua Taqwallah di tengah Covid-19. Sebelumnya Sekda Aceh juga mengalokasikan anggaran pengadaan laptop ASUS ROG Strix Hero II GL504GMES170T dengan pagu Rp. 166.553.730. Saat itu publik menolak, karena menurut mereka laptop jenis tersebut bukan kebutuhan kerja tapi hanya untuk kebutuhan bermain game online.[]