Dalila M. Aron*
Strategi Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, sukses. “Strategi cuek” yang diterapkan oleh Pemerintah Aceh dalam merespon isu miring dari publik berhasil mangalihkan perhatian rakyat. Selama ini, Tim Pemerintah Aceh telah ceroboh dengan merespon setiap isu yang muncul dari netizen Aceh di ruang media sosial. Akibatnya, semakin banyak blunder yang dilakukan oleh timnya, semakin banyak pula bahan yang menjadi amunisi kritikan lanjutan. Perubahan pola komunikasi publik dalam tim Pemerintah Aceh berhasil membuat netizen kekurangan bahan dalam mengekspose kritikan kepada Pemerintah Aceh.
Lantas kemana larinya energi publik tersebut? Pertanyaan ini penting ditelusuri untuk melihat dinamika perpolitikan Aceh secara lebih luas. Tentu saja kita tahu, sedikit meredamnya-dengan tidak mengatakan sepenuhnya-perhatian publik kepada kinerja pemerintah Aceh berbanding lurus dengan meningkatnya arus kritikan kepada lembaga legislatif, khususnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), wabilkhusus Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin.
Ketika Pemerintah Aceh mengendorkan ikat pinggangnya dalam merespon kritikan netizen di media sosial, publik mencari pelampiasan atas bungkamnya Pemerintah Aceh. Rakyat frustasi menunggu respon Pemerintah Aceh. Sasaran yang paling realistis adalah lembaga legislatif selaku perwakilan rakyat yang sah, yang dipilih langsung oleh rakyat untuk menjadi corong mereka di parlemen.
Ada banyak kritikan publik yang sampai saat ini masih dicuekin sama Pemerintah Aceh. Sebut saja tuntutan transparansi anggaran refocussing APBA dalam merespon wabah COVID-19, pembatalan proyek multiyears, pengelolaan Blok B, janji kepada warga Aceh di Malaysia dan masih banyak tuntutan lainnya. Tuntutan publik tersebut dianggap angin lalu oleh Pemerintah Aceh. Lantas bagaimana publik tidak frustasi?
Untuk melampiaskan hasratnya, rakyat mengaharapkan wakilnya di parlemen agar dapat membuka mulut Pemerintah Aceh. Nyatanya, hal ini sama sekali tidak dilakukan oleh DPRA. Publik kecewa kehadiran DPRA tidak mewakili hasratnya dalam hal tuntutan-tuntutan di atas. Lembaga legislatif terlihat seperti macan ompong di depan keangkuhan Pemerintah Aceh. Lemahnya fungsi pengawasan DPRA ini dimanfaatkan oleh segelintir pihak yang memiliki nafsu politik di DPRA.
Lalu, mengapa Dahlan Djamaluddin yang menjadi sasaran? Pertama karena ia adalah pimpinan DPRA. Ditunjuknya Dahlan sebagai pimpinan DPRA memang sejak awal mengejutkan banyak pihak. Bahkan dalam internalnya sendiri sempat terjadi tarik ulur tipis-tipis. Kedua, penggiringan kritikan kepada Dahlan juga disinyalir ada kelompok yang ingin mengambil-alih kursi pimpinan DPRA. Ada pihak yang ingin Dahlan lengser dari kursi pimpinan, lalu kekosongan itu dapat diisi oleh ia yang merasa diri cukup pantas di kursi tersebut. Ada conflict of interest di sini.
Asumsi di atas hadir karena kritikan kepada Dahlan terkesan cukup dipaksakan. Banyak yang lupa kolektif-kolegial pola kerja legislatif. Dahlan tidak boleh mengambil keputusan atas kehendak pribadinya sendiri. Semua keputusan DPRA harus berdasarkan musyawarah sebagai prinsip kolektif-kolegial-nya lembaga DPRA. Kesalahan DPRA karena terlalu ciut di hadapan Pemerintah Aceh adalah kesalahan semua anggota DPRA yang tidak bisa mengendalikan forum untuk mengambil keputusan bersama.
Lantas, emangnya ada, sosok yang layak menggantikan Dahlan? Sampai saat ini siapa dari anggota DPRA yang berani mendorong parlemen untuk mengambil keputusan bersama? Nggak ada, Bro! Anggota DPRA hanya berani ngomong ke luar, ngebacot di media. Siapa sih anggota DPRA, khususnya dari Fraksi Partai Aceh yang benar-benar berani menyuarakan tuntutan publik di atas sebagai keputusan bersama atas nama lembaga DPRA? Kalau ada coba sebutin namanya!
*)Pemerhati isu sosial-politik Aceh. Saat ini berdomisili di Banda Aceh.
