Lhob Mate Corona (27):Pandemi 100 dan Respons Kreatif Sumbar dan Sulawesi Selatan (IV)

Ahmad Humam Hamid. [Ist]

Oleh Ahmad Humam Hamid*

Dengan mengakui segala kinerja dan prestasi yang telah dicapai oleh Aceh saat ini dalam penanganan Covid-19, dan setelah melihat apa yang terjadi di Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan, ada sebuah pertanyaan besar yang dapat kita ajukan. Kenapa kita begini dan mereka begitu?

Dari berbagai pengamatan yang telah lalu, dua provinsi ini dalam segala hal selalu mempunyai “literasi” yang lumayan tinggi untuk semua masalah dan tantangan nasional, dan itu berakar dari munculnya elit daerah pada masa awal Orde Baru yang mampu menanam benih-benih “teknokratis” sebagai DNA pemerintah daerah. Aceh sesungguhnya juga mempunyai DNA itu dengan konsentrasi yang bervariasi dari waktu ke waktu sesuai dengan kapasitas dan wawasan pemimpin pada setiap periode.

Di Aceh hal itu tertanam kuat ketika periode Muzakir Walad, Majid Ibrahim, dan Ibrahim Hasan, yang kemudian terus berlanjut dengan pasang-surut yang silih berganti. Tradisi teknokratis yang berkembang di Aceh pada masa itu benar-benar mengacu kepada kebijakan yang tunduk kepada ilmu pengetahuan –policy follow science yang dalam dinamikanya dikombinasikan dengan kearifan lokal yang kemudian terbentuk menjadi sebuah rekayasa sosial yang unik.

Aceh pernah mencatat rekor tertinggi pembangunan nasional berkat DNA itu ketika kepemimpinan Allahyarham Profesor Ibrahim Hasan. DNA teknokratis Aceh pada masa itu mampu meyakinkan Pemerintah Pusat mengelontorkan APBN yang menempatkan Aceh sebagai juara nasional provinsi luar Jawa, termasuk dalam realisasinya. Bukankah hari ini, berbicara tentang pembangunan, setelah hampir 30 tahun, sekalipun telah banyak diterjang tsunami, di hampir di setiap sudut Aceh, bahkan di daerah paling terpencil sekalipun selalu ada Ibrahim Hasan di situ.

DNA teknokratis yang pernah dimiliki Aceh, dan juga dimiliki oleh Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan sebenarnya sangat gampang ditelusuri “asbabun nuzulnya”.Ketiga provinsi ini pada awal Orde Baru mempunyai pemimpin intelektual yang cukup andal, Profesor Amirudin di Sulawesi Selatan, dan Profesor Harun Zein di Sumatera Barat. Kedua mereka adalah ilmuwan hebat dan pernah menjabat Rektor- Amirudin di Unhas, dan Harun di Andalas. Barangkali, jika ditelusuri hari ini tentang seluruh kebijakan dan pekerjaan kedua pemda itu, pada masa itu tidak ada satu pun yang dilakukan yang tidak menganut kebijakan publik yang “berimam” kepada apa kata ilmu pengetahuan.

Dalam konteks Aceh, pada awal Orde Baru yang menjadi Gubernur adalah Muzakir Walad yang oleh kawan-kawanya dijuluki tidak “pandai”, namun ternyata “sangat pandai” memilih orang “terpandai untuk menjadi “lingkaran satu” nya. Ia dikelilingi oleh paling kurang tiga orang terpandai pada masa itu yang juga kemudian bergelar Profesor dan ketiga-tiganya pernah menjadi Gubernur. Majid Ibrahim, Ibrahim Hasan, dan Syamsudin Mahmud. Ketiga mereka inilah yang menjadi pemikir dan pekerja pembangunan Muzakir Walad pada masa itu yang membuat Aceh lekas terbangun, terutama ketelah mengalami tahun-tahun berdarah yang lumayan panjang sebelumnya. Ada cukup banyak bukti tentang kehebatan “tejnokratis” pada masa Muzakir Walad untuk ditulis, namun yang selalu menjadi “master piece” adalah Aceh Development Board yang kemudian diadopsi oleh Pemerintah Pusat menjadi Bappeda yang diterapkan secara nasional.

Tidak salah kalau DNA teknokratis Aceh dan Sumatera Barat juga dikaitkan dengan “punca-nya” yaitu Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang kemudian disambungkan dengan kelahiran Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan Universitas Syiah Kuala. Harun Zien, Majid Ibrahim, Ibrahim Hasan dan Syamsudin Mahmud adalah alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang mewarisi tradisi guru dan almamaternya sebagai “arsitek” pembangunan nasional berkelas. Sebut saja Prof. Sumitro Djoyohadikusumo, Prof. Wijoyo, Prof Emil Salim, dan Prof. Ali Wardhana, dan lingkaran mereka yang pada awal Orde Baru dominan mendampingi Presiden Suharto. DNA itu terbawa kepada generasi itu dan sempat disemaikan di Aceh dan Sumbar yang kemudian melahirkan banyak loncatan pembangunan. Dalam perjalanan sejarahnya DNA teknokratis di kedua provinsi ini berkembang bisa saja mengikuti salah satu komponen penjelasan hukum keturunan Mendel II, dominan -kuat, atau resesif-lemah yang mempengaruhi pembangunan daerah. Bahkan, bukan tidak mungkin peluang itu terbatas dan menjadi ancaman pada gen resesif saja, karena seperti makhluk hidup lain juga, daerah bisa mengalami “kepunahan” dalam artian abstrak secara sosial ekonomi.

Diam-diam ketika saya melihat cobaan besar pembangunan daerah, apalagi sebesar pandemi ini, saya seringkali membuka catatan harian lama pembangunan Aceh, terutama tentang tahun-tahun Profesor Ibrahim Hasan. Ada beberapa stabilo yang saya buat pada buku harian itu tentang kalimat dan kata bermakna yang ia ucapkan, yang pada saatnya nanti akan saya wariskan kepada mereka yang tahu dan mau membaca tentang sebuah mata rantai penting sejarah perjalanan daerah ini.

Saya teringat ketika diskusi kecil saat dia pensiun tentang peran kampus dalam pembangunan daerah dia berucap “ tugas kita di kampus membantu gubernur, membuat dia berhasil, dan bahkan menjadikan dia sebagai pahlawan.” Ketika saya bertanya bagaimana dengan “kita” ? dia menjawab “jangan pernah bermimpi jadi pahlawan, karena sehebat apapun kita, dia adalah gubernur, dan kalau kita, bukan dia jadi pahlawan, itu artinya dia bukan gubernur, cukup jadi kepala kantor gubernur saja.” Dia melanjutkan “Pak Muzakir dan Pak Majid bukan itu kelasnya,” cetusnya.

Ketika diskusi semakin berlanjut sambil menyantap pisang goreng di sore hari dia melanjutkan “logikanya kalau dia berhasil dan jadi pahlawan, kita akan menjadi kawan pahlawan, dan mungkin lama-lama juga akan diingat sebagai pahlawan,” sembari beliau tertawa terbahak-bahak. Diam-diam Irwan Prayitno dan dokter Andani, Nurdin Abdullah dan dokter Ridwan Amirudin sengaja atau tidak telah mebuktikan kalimat itu, paling kurang sampai dengan saat ini.

Pada kesempatan lain, dan pada suatu makan siang di sebuah pojok Blok M di Jakarta saya memuji beliau tentang keberhasilannya membangun daerah. Dengan rendah hati dia mengatakan dia tidak sendiri. Dia sangat memuji DPRD pada masa itu, Wagubnya, dan kepala daerah tingkat II, para bupati dan walikota. Dia menyatakan tidak pernah berhenti berkomunikasi, berdebat, tetapi tetap bersahabat dan berkawan “mesra” dengan teman dan bawahannya. Walaupun sekali dua ada perang dingin di antara mereka, namun dalam banyak kesempatan selalu ada yang mengalah.

Ketika saya menanyakan berapa kali dia mengalah dengan para bupati dan wali kota, sambil tersenyum ringan dia menjawab “ada satu dua kali.” Segera ia menyambung “tetapi jangan salah, kebijakan yang saya lakukan adalah kebijakan yang berdasar pengetahuan yang dipadukan dengan kearifan lokal kita, dan semua mereka- DPRD , bupati, walikota- setuju dan ikut.” Saya segera sadar karena pengalamannya dalam perencanaan yang cukup banyak, dia adalah alpha male kebijakan publik Aceh pada masa itu, yang dikelilingi cukup banyak beta male di sekelilingnya.

Walaupun apa yang dia sebutkan tentang kemampuan menyatukan berbagai aktor daerah sebagai rumus “generik” pemerintahan,akan tetapi “seni” mengerjakan hal itu sangat tergantung pada kapasitas kepemimpinan yang ada, dan itu yang dikerjakan dengan cukup baik oleh Gubernur Nurdin Abdullah. Ia mampu meyakinkan DPRD, mampu meyakinkan bupati dan wali kota dan bahkan mendapatkan perhatian pimpinan nasional untuk sebuah penyiapan formulasi strategi baru Covid-19 yang berbasis lokal.

Kepedulian terhadap tantangan daerah sesungguhnya ada di semua kalangan di Aceh dan secara tidak kita sadari juga sangat besar di kalangan milenial kita. Perhatian seringkali itu terbersit dalam komunikasi Facebook, Instagram, Twitter, dan Whatsapp. Seorang mahasiswa PPDS Fakultas Kedokteran Unsyiah yang rajin membaca dan dan sangat update dengan massalisasi test Covid-19 di puskesmas di seluruh Indonesia, dalam sebuah WA-nya kepada gurunya yang sedang dalam perjalannya ke luar daerah- kebetulan teman baik saya, menyatakan keprihatinan dan kekhawatirannya. Diam-diam, dia mungkin mewakili generasinya melihat ketimpangan dalam hal pelayanan test antara Aceh dan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Dia menulis tentang kapasitas test swab laboratorium Unsyiah yang sudah teruji dan berpeluang untuk melahirkan dokter Andani di Aceh dan potensi jumlah test Covid-19 puluhan ribu yang tidak termanfat dan dimanfaatkan. Dia menulis tentang kapasitas Dr. Harapan, lelaki ganteng berambut panjang yang menamatkan master dan doktornya di Sekolah Biomedcine, dari The University of Western Australia yang sangat tekun dan cerdas. Dia juga menambahkan tentang profil belantara penelitian,pengalaman, dan berbagai publikasi dan pengakuan journal internasional dalam bidang epidemologi, pengobatan tropis, dan kesehatan publik yang perlu waktu sepuluh menit untuk membacanya. Paling kurang he is not too bad untuk kasus ini, tulisnya.

Dia juga menulis profil dokter Ihsan yang yang telah menyelesaikan master-nya dan saat ini sedang menunggu ujian doktoralnya untuk ilmu Biologi Molekuler di George August University di Goettingen Jerman. Dia menambahkan bahwa Ihsan pernah bertahun-tahun menghabiskan hidupnya bekerja di Laboratorium di Insitute of Medical Microbiology pada Universitas yang sama . “Sayang laboratorium Unsyiah yang sudah terbukti dapat menangani test swab dengan baik, bahkan jauh melebihi dari laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah daerah tidak diminta untuk ikut, tukasnya.

“Tragis, kepiawan dokter Harapan, dokter Ihsan dan kawan-kawanya, tak termanfatkan “ lanjut sang mahasiswa itu

Ia telah menyindir dengan nada marah tentang “kegagalan” Unsyiah tidak mengambil peran, tidak berbuat untuk menjadikan pemimpin Aceh berhasil dan menjadi pahlawan seperti filsafat Ibrahim Hasan. Saya terpukul, tersentak, dan pikiran saya jadi menerawang sepanjang hari. Nurani saya terganggu, mahasiwa PPDS yang harusnya fokus untuk menyelesaikan spesialisasinya kok kini melangkah jauh ke wilayah kebijakan daerah. Saya berpikir dia atau saya yang sedang “gendeng”. Benarkah demikian?

Kontemplasi saya menjadi rileks ketika sang guru itu “mem-forward” lagi WA lanjutan dari mahasiwa PPDS-nya, dan kali ini “hilarious”. Ia menulis kekhawatirannya tentang seandainya Gugus Covid-19 Pusat dan Presiden Jokowi tahu bahwa pelayanan test Covid-19 di Provinsi Aceh sampai hari ini hanya ada di Balitbangkes, RSUZA Banda Aceh, dan sejumlah kecil RSU kabupaten yang mengurus pandemi untuk lima juta penduduk. Jumlah yang kurang lebih-sama dengan Sumatera Barat. Dugaan saya katanya “betapa kita semua yang ada di Aceh akan mengalami “aib nasional” yang tidak terperikan”. Walaupun kalimat itu kocak, saya berusaha tidak tertawa, saya hanya menunduk.

Sulit untuk menyebutkan julukan apa yang cocok kepada kepada Irwan Prayitno dan Nurdin Abdullah. Apakah akademisi yang politisi atau politisi yang akademisi, karena kedua-duanya memegang jabatan publik dari sebuah proses politik kontestasi yang dipilih rakyat. Dua-dua mereka Ph,D dan profesor, pengajar, peneliti, dan penulis buku. Apapun yang didahulukan terserah saja, tetapi isi awal kepala kedua mereka penuh dengan prinsip-prinsip akademik yang terus mereka percaya, pegang, dan jalankan dalam memimpin daerah.

Tetapi itu bukan monopoli mereka berdua saja. Muzakir Walad, overste TNI Angkatan Darat yang sederhana, salah satu gubernur yang monumental, dalam riwayatnya pernah “mengkulikan” tiga orang Profesor untuk mencari basis ilmiah dari apapun yang dibuatnya dalam pembangunan daerah. Hasilnya tidak sia-sia, ketiga mereka kemudian pernah menjadi Gubernur Aceh. Pikiran saya kembali menerawang, teringat kepada allahyarham Profesor Ibrahim Hasan. Allahummaghfirlahu Warhamhu.

*)Penulis adalah Guru Besar Unsyiah.