ACEHTREND.COM, Banda Aceh — Ombudsman RI Perwakilan Aceh menerima kunjungan kerja Kepala Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Telmaizul Syatri, beserta jajaran yang diterima langsung oleh Kepala Ombudsman RI Aceh Dr Taqwaddin Husin, Senin (20/7/2020).
Kunjungan tersebut merupakan silaturahmi antara kedua instansi yang sudah melakukan perjanjian kerja sama di tingkat pusat.
“Ini merupakan kunjungan pertama saya ke Ombudsman selama saya memimpin di Imigrasi Banda Aceh yang baru saya emban seminggu ini,” sebut Telmaizul.
Pertemuan ini untuk mendapatkan input dari Ombudsman Perwakilan Aceh mengenai kinerja Kantor Imigrasi Banda Aceh sebagai salah satu instansi yang melayani langsung kebutuhan publik.
Dalam pertemuan tersebut ikut dibahas mengenai kesiapan pihak Imigrasi menangani permasalah Virus Corona Disease (Covid-19) di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang.
Selain itu, dibincangkan pula mengenai kesiapan Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh terkait Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pelayanan publik di salah satu jajaran Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tersebut.
“Kami juga berharap, jika ada pengaduan warga masyarakat ke Ombudsman nantinya terkait pelayanan di Imigrasi silakan disampaikan langsung untuk kemudian kita perbaiki,” kata Telmaizul.
Pihak Ombudsman berharap, agar pelayanan publik di Imigrasi makin ditingkatkan kualitasnya demi terciptanya pelayanan yang prima.
“Dengan adanya silaturrahmi ini, kita berharap hubungan antara Ombudsman dan Imigrasi akan lebih bagus, demi peningkatan kualitas pelayanan publik,” harap Taqwaddin.
“Selanjutnya penting kami sampaikan juga bahwa pelayanan harus lebih ditingkatkan demi pelayanan yang lebih prima. Dengan hadirnya Pak Zoel sebagai pimpinan baru di Imigrasi Banda Aceh, kami harap pula adanya ide untuk paradigma baru pelayanan publik prima, yang berbasis IT dengan mengadopsi revolusi 4.0. Hal ini penting dilakukan demi mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian di Kota Banda Aceh. Hemat saya, Kantor Imigrasi Klas I Banda Aceh, sudah layak sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK),” ujar Taqwaddin.[]
Editor : Ihan Nurdin
Komentar