ACEHTREND.COM, Lhoksukon – Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara telah menerima surat pemberitahuan dimulai penyelidikan(SPDP) untuk dua kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dan tiga perkara kepabeanan dalam satu semester terakhir sejak Januari-Juli 2020 yang ditangani oleh Seksi Tindak Pidana Khusus.
Selain itu, Seksi TPK juga telah menerima enam bekas perkara yakni satu bekas perkara tipikor dan lima bekas kepabeanan lainnya. Dari lima berkas kepabeanan itu dua berkas limpahan dari Kejati Aceh.
“Dari enam perkara itu masih dalam proses persidangan dan belum ada yang diputus oleh Pengadilan Tipikor Banda Aceh maupun Pengadilan Negeri Lhoksukon,” kata Kejari Aceh Utara, Pipuk Firman Priyadi, saat konferensi pers di Kantor Kejaksaan Aceh Utara, Rabu (22/7/2020).
Dalam kesempatan itu, Pipuk menjelaskan tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada bidang pembinaan. Dia menyebutkan, pendapatan dari hasil lelang barang rampasan sebesar Rp147.808.460; hasil denda tilang sebesar Rp49.968.000; dan pendapatan dari biaya perkara sebesar Rp327.000.
Sementara, di Seksi Tindak Pidana Umum telah menerima SPDP sebanyak 187 perkara, penerimaan berkas 156 perkara dan dinyatakan lengkap (P-21) sebanyak 157 perkara (termasuk perkara yang sebelumnya).
Pipuk menjelaskan, pelimpahan berkas ke pengadilan sebanyak 159 perkara, proses persidangan 135 pekara dan sudah diputuskan pengadilan negeri dan mahkamah syariah sebanyak 95 perkara. Sementara yang melakukan banding sebanyak 5 pekara, kasasi 3 pekara, dan sudah dilakuakn eksekusi sebanyak 93 perkara.
Sedangkan sejak 27 Maret 2020, telah dilakukan pelelangan barang rampasan pada tanggal 27 Maret 2020 bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe dan laku terjual sebanyak dua unit mobil dan empat unit sepeda motor.
“Untuk barang rampasan yang masih dalam tahap proses pengajuan untuk dilakukan pelelangan yakni 2 unit kapal motor, 3 unit mobil, dan 11 unit sepeda motor,” katanya.[]
Editor : Ihan Nurdin
