ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh meminta proyek tahun jamak atau multiyears tetap harus dilanjutkan. Jika memang ada mekanisme yang dinilai cacat prosedur, menurutnya hal itu tinggal dikomunikasikan bersama antara eksekutif dengan legislatif.
“MoU antara legislatif dan eksekutif ini bagian dari lampiran qanun, jadi proyek multyears di tahun 2020 ini sudah diqanunkan, artinya sudah dilembardaerah kan. Kalau mau dibatalkan qanun tersebut maka dia ada mekanisme lanjutan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak, saya pikir begini ini persoalannya,” kata Ketua KNPI Aceh, Wahyu Saputra, di Kantor KNPI Aceh, Rabu sore (22/7/2020).
Baca: Minus Demokrat & PPP, DPRA Sepakat Batalkan MoU Proyek Multiyears
Menurutnya, legislatif dan eksekutif perlu melihat kepentingan yang jauh lebih besar dari keberlanjutan proyek itu yaitu kepentingan rakyat. Dalam hal ini, yang harus dipahami bahwa 12 ruas jalan dan 14 segmen yang menjadi rencana proyek tahun jamak ini betul-betul suatu kebutuhan bagi Aceh. Proyek monumental yang akan membuka keterisolasian masyarakat di sejumlah wilayah.
“Ini ada jalan dari Peunaron, Blangkejeren, Babahrot, dari Trumon ke Singkil, kemudian jalan Lamno, kemudian jalan di pulau Simeulu. Jadi jalan-jalan ini dibutuhkan sekali oleh rakyat, karena saya melihat ada persoalan komunikasi yang mungkin kurang baik antara legislatif dan eksekutif, sehingga menjadikan bahan-bahan ini, katakanlah tidak akan kita tahu sampai kapan akan berakhir.”
Wahyu mengatakan, kalaupun ada mekanisme yang belum sesuai aturan ia berharap eksekutif dan legislatif bisa duduk bersama. Sehingga proyek pembukaan ruas jalan yang sudah dirintis sejak masa gubernur Ibrahim Hasan, Abdullah Puteh, dan sekarang Nova Iriansyah, perlu tetap dilanjutkan.
“Jadi kita perlu ini dilanjutkan dengan catatan kalau ada yang kurang dikomunikasikan, itu harapan kita selaku organisasi pemuda,” kata Wahyu.
Wahyu menambahkan, meskipun yang dipersoalkan DPRA adalah mekanisme penganggarannya yang cacat prosedur, tapi untuk kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan rakyat di atas kepentingan segalanya, jadi harus harus tetap dilanjutkan kalau ada yang kurang ya diperbaiki.
“Untuk mekanismenya mereka harus duduk kembali, kitakan tidak paham, inikan urusan eksekutif dan legislatif. Inikan urusan Pemerintah Aceh karena dua-duanya adalah bagian dari Pemerintah Aceh, kita pikir begitu. Saya sempat menyimak secara online paripurna DPRA, bahwa memang di pihak yang menginginkan ini untuk dibatalkan juga proses mekanismenya,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Agenda Sidang Paripurna DPRA yang dihelat pada Rabu siang (22/7/2020) berlangsung penuh energi. Ada empat hal yang diputuskan di dalam rapat wakil rakyat tersebut. Yaitu Pansus Bank Aceh, Pansus Oncology RSUZA, Pansus Pengadaan Barang dan Jasa APBA-P2019 dan pembatalan MoU antara Legislatif dan eksekutif Aceh terkait 12 paket pembangunan yang dibuat dalam proyek multiyears contract.
Adapun ke-12 proyek tersebut yang dibatalkan oleh DPRA pada Rabu (22/7/2020), yaitu (1) Pembangunan dan Pengawasan Jalan Jantho-Batas Aceh Jaya; (2) Pembangunan dan Pengawasan Jalan Sp Tiga Redelong Pondok Baru Samar Kilang; (3) Pembangunan dan Pengawasan Peningkatan Jalan Peureulak Lokop Batas Gayo Lues; (4) Pembangunan dan Pengawasan Peningkatan Jalan Batas Timur Pining Blangkejeren; (5) Pembangunan dan Pengawasan Jalan Batas Aceh Timur Kota Karang Baru; (6) Pembangunan dan Pengawasan Jalan Blangkejeren Tongra Batas Aceh Barat Daya; (7) Pembangunan dan Pengawasan Jalan Babah Roet Batas Gayo Lues; (8) Pembangunan dan Pengawasan Jalan Trumon Batas Aceh Singkil; (9) Pembangunan dan Pengawasan Jalan Batas Aceh Selatan Kuala Baru Singkil Telaga Bakti; (10) Pembangunan dan Pengawasan Jalan Sinabang Sibigo; (11) Pembangunan dan Pengawasan dan Pengawasan Jalan Nasreuhe Lewak – Sibigo; (12) dan Pembangunan dan Pengawasan Bendung Daerah Irigasi Sigulai Kabupaten Simeulue. Total keseluruhan Rp2.658.431.261.000.[]
Editor : Ihan Nurdin
