Mengajak KNPI Aceh Bertindak Revolusioner

Muhajir Juli. (Ist)

Oleh Muhajir Juli

Sebagai sebuah industri, sepak bola merupakan sektor yang paling kejam. Manusia dilihat dari kemampuannya menghadirkan kemenangan. Fair play, hanya jargon kosong. Selama wasit tidak melihatnya, maka semua pelanggaran menjadi sah dan tidak tabu.

Kita tentu saja masih ingat dengan tragedi gol tangan tuhan Maradona ke gawang Inggris pada perempatfinal Piala Dunia 1986. Gol itu tercipta dari hasil kecurangan sang legenda. Hanya saja wasit tidak sempat melihatnya. Maradona menjebol gawang England dengan tangannya;sesuatu yang haram di dalam dunia sepak bola, tapi menjadi halal karena sang pengadil tidak sempat melihat peristiwa itu.

Di dalam sepak bola, sejauh kamu masih bisa mengelabui wasit, perbuatan curang merupakan hal alamiah. Sesuatu yang benar atas nama sportifitas [yang tentunya] salah kaprah.

Ketika teknologi VAR dipernalkan ke dalam sepak bola dan kemudian dipergunakan secara penuh, para “pengagum” sepak bola tradisional menolak. Menurut mereka kehadiran pengawas berbasis video, akan merusak gaya tradisional–kecurangan yang terabaikan– yang selama ini mereka nikmati sebagai seni dalam dunia sikulit bundar.

Hal-hal ideal demi tegaknya keadilan, kerap dianggap sesuatu yang asing dan aneh karena menganggu zona nyaman.

Pun demikian, ada satu hal yang menarik di dunia sepak bola. Hal yang menarik adalah tentang usia. Seorang pemain berusia 18 tahun sudah bisa masuk tim senior yang mengikuti kompetesi reguler di berbagai liga di negara-negara di dunia. Di usia tersebut pemain bola dianggap sudah pantas berlaga di lapangan hijau dengan target utama mengalahkan tim lawan. Rata-rata kiprah mereka di sepak bola profesional tidak lebih dari 13 tahun. Di usia 30 tahun, seorang pemain bola sudah dianggap tua. Bila pun ada yang masih bertahan di atas usia itu di liga-liga top dunia, bisa dihitung dengan jari. Mungkin tidak mencapai 30 orang.

Efek positifnya apa? Para pemain yang berhasil mengelola keuangannya dengan baik, di usia 35 tahun sudah memiliki waktu menikmati hidup secara lebih layak, tanpa harus berdarah-darah lagi di lapangan hijau. Tentu kesempatan mereka menata kehidupan untuk masa depan akan lebih besar.

Di sepak bola tidak ada hal yang lebih dibutuhkan selain energi. Selegenda apapun seorang pemain, bila ia tidak lagi sanggup berlari sesuai dengan limit yang telah dihitung oleh rumus sepak bola, maka dia harus angkat kaki. Tidak ada istilah hana mangat. Karena bagi industri sepak bola, kemenangan adalah tujuan. Tidak ada selain itu.

***
Bila sepak bola [profesional] membatasi usia pemain hanya sampai 30 tahun, maka berbeda pula di dunia politik. 30 tahun masih [dianggap] usia yang sangat muda. Biasanya di usia tersebut seseorang masih harus berjuang sebagai pasukan ikat spanduk. Hanya satu dua dilibatkan dalam hal yang lebih serius. Itupun seringkali merupakan putera-puteri tokoh pemuda sebelumnya yang kemudian menjelma menjadi orang besar di daerahnya.

Sulit mengukur sportifitas di dunia politik. Pemuda yang selalu digadang-gadang sebagai agent of change, iron stock dan pelanjut pembangunan, kerapkali –bila bukan bagian dari oligarkhi– hanya menjadi pelengkap suara ketika ada orkestra politik. Secara mayoritas hanya menjadi peserta acara seminar wirausaha, yang ketika ikut acara hanya dapat nasi kotak, sertifikat dan uang bensin. Setelah pulang ke rumah tidur lagi tanpa tahu harus berbuat apa.

Apa yang saya sampaikan di atas, tidaklah mewakili perilaku seluruh Indonesia. Tapi setidaknya sudah mewakili kondisi pemuda di Aceh. Kaum muda yang hingga usia 30 tahun dianggap belum bisa apa-apa, kerap hanya sebatas angka di dalam pembangunan. Ikut dihitung sebagai statistik semata. Tidak lebih dari itu.

Bila pun ada kegiatan untuk pemuda, hanya sebatas event sepak bola jelang tahun politik, selebihnya menjadi panitia-panitia seminar, anggota berbagai oganisasi sebagai pelengkap divisi/departemen bidang kepemudaan. Bahkan pemuda dan pemudi masih juga dipisah dalam kotak yang berbeda. Seakan-akan pemuda dan pemudi dua entitas yang berbeda, tidak bisa disatukan dalam gerakan yang sama.

Lihatlah ibukota Provinsi Aceh hari ini, lihatkah ibukota kabupaten, ibukota kecamatan dan “makgampong”. Apa yang sedang dialami oleh kaum muda? Tidak lebih hanya sekadar tim hore yang tidak pernah benar-benar bahagia. Pemuda adalah kelompok yang akan dilaga di medan perang para kanda, sebatas orang upah harian, tanpa kejelasan nasib setelah laga selesai. Artinya, pemuda di Aceh, hingga hari ini masih sebatas komoditas politik para kanda yang basisnya dibangun tapi tidak pernah dijadikan menjadi kekuatan besar yang kelak bisa menjadi pemimpin mandiri di komunitasnya masing-masing.

Peran KNPI Aceh

Hari ini, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) telah berusia matang, 47 tahun. Di dalam Islam, usia ideal untuk menjadi pemimpin sebuah komunitas adalah 40 tahun. Artinya umur KNPI telah surplus 7 tahun untuk sebuah rentang waktu. Tapi, di sini [Aceh], banyak yang berusia 47 tahun tapi hana meuho tajo lom. Mereka masih tercatat sebagai pengacara alias pengangguran banyak acara– sibuk ikut seminar, pelatihan cara bikin kuah leumak dan gotong royong– dan tidak punya pekerjaan tetap. Modal hanya dengkul. Bukan karena mereka malas dan bodoh. Tapi ini soal kesempatan.

Sebagai sebuah wadah, KNPI Aceh dan di seluruh kabupaten di Serambi Mekkah, sudah harus bergerak. Tidak boleh lagi sibuk dengan seremonial dan menjaga perasaan kanda-kanda di media sosial. Tugas KNPI adalah harus berhasil mengintervensi kebijakan Pemerintah Aceh agar melakukan pemberdayaan untuk seluruh lapisan pemuda di Aceh. Tapi bukan dengan menyelenggarakan pelatihan satu minggu dan kemudian dipadatkan tiga hari di akhir tahun. Itu sudah dilakukan dan tidak pernah berhasil.

KNPI harus mampu mendorong Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten dan kota, agar menyediakan slot anggaran yang besar untuk mengirim pemuda (inong ngon agam) Aceh ke luar negeri sebagai tenaga magang di berbagai sektor yang masih ada hubungannya dengan Aceh. Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, otomotif ringan, pertambangan, pariwisata. Ke sektor itulah para pemuda kita harus dilatih. Mungkin, Jepang, Selandia Baru, Taiwan, Australia, dan negara -negara lainnya bisa menjadi tujuan.

Tujuan mengirim kaum muda ke luar negeri, tentu bukan saja sekadar menjadikan mereka sebagai calon tenaga kerja terampil. Tapi juga sebagai wahana memberikan pencerahan agar mindset mereka melihat dunia bisa berubah. Sekaligus menjadi peluang bagi mereka memperluang jejaring.

Mungkinkah hal itu dilakukan? Masih sangat mungkin. Aceh masih memiliki anggaran yang cukup besar untuk melakukan itu.

Percayalah, bila setiap tahun Aceh mampu mengirim peserta magang ke luar negeri sekitar 5000 orang, dan dilakukan sampai dana otonomi khusus berakhir, berapa orang yang kelak akan menjadi kekuatan bagi Aceh di masa depan? Ada 35 ribu pemuda Aceh terampil di bidang masing-masing. Anggap saja 30 ribu di antaranya tidak memiliki jiwa entrepereneur, maka Aceh masih punya stok calon pengusaha sekitar 5000 orang. Mereka yang 5000 itu kemudian akan memulai usaha sebagai pengusaha muda dan lambat laun akan menjadi toke bagi industri-industri yang mereka dirikan. Duh, betapa luar biasanya Aceh di masa yang akan datang.

Tapi, angka-angka itu, segala hal manis itu tidak pernah terjadi, andaikan gerakan bersama kaum muda Aceh tidak pernah kita lakukan. Percayalah kalau keberadaan kita di KNPI tidak melakukan sesuatu yang revolusioner, maka sebanyak apapun uang yang diberikan kepada Aceh, akhirnya akan menjadi kotoran. Menjadi sesuatu yang tidak berguna dan kelak di masa depan, generasi kita di sana, akan memaki kita sebagai indatu pal*h yang tidak pernah menyediakan waktu untuk memajukan Aceh.

Kita tidak pernah bisa memperbaiki masa lalu. Tapi masih ada waktu untuk memperbaiki masa depan. Mari kita mulai. Na darah, Ketua? Kalau ada, saya siap berdiskusi lebih lanjut. Tahun 2021 sudah harus jalan. []