Pesona Rawa Lae Treup Singkil dan Runtuhnya Kuasa Masyarakat Hukum Adat

Penulis (kupiah Aceh) di atas robon menyusuri Sungai Singkil.

Oleh Teuku Muttaqin Mansur*

Setelah saya melakukan wawancara dengan beberapa responden untuk penelitian hukum adat di Kota Singkil pada Kamis (16/7/ 2020), mereka justru mengeluhkan konflik pengelolaan Rawa Lae Treup, Rawa Singkil yang kini berada di bawah pengawasan instansi pemerintah. Menariknya lagi, kala mereka bercerita, Rawa Lae Treup diketahui merupakan wilayah kelola masyarakat hukum adat yang sudah dikelola dan diambil sumber dayanya secara turun temurun.

Untuk mengetahui lebih dekat cerita tersebut, saya memutuskan menuju lokasi Rawa Lae Treup yang menurut mantan keuchik Gampong Teluk Rumbia, berjarak sekitar dua jam lebih perjalanan dari dermaga Teluk Rumbia, desa terdekat dengan rawa.

Perjalanan jelajah Lae Treup dikoordinasikan kolega saya, seorang pendamping desa di Kabupaten Singkil. Ia seorang perempuan tangguh, aktivis lingkungan bertahun-tahun, kini menjadi pendamping desa di Singkil. Ia pernah menjadi mitra saya dalam beberapa kali mendampingi masyarakat adat di beberapa wilayah lain. Akhirnya, disepakati keberangkatan menyusuri rawa Lae Treup pukul 14.30 melalui kampung Teluk Rumbia.

Kampung Teluk Rumbia merupakan salah satu kampung miskin di Kabupaten Singkil. Menyusuri sepanjang aliran sungai, saya menyaksikan bagaimana rumah-rumah kayu berukuran kecil hingga sedang yang mereka tempati berjejer di pinggiran Sungai Singkil. Toilet apung ukuran 2×2 meter yang juga terbuat dari kayu dengan dinding papan toilet setinggi dada orang dewasa hampir rata mengapung di air dekat dengan rumah warga.

Di sudut lain, dekat dermaga, anak-anak nelayan usia sekolah dasar sedang melakukan lompatan salto dari atas perahu yang tengah memuat bebatuan yang akan diangkut ke Pulau Banyak, sementara beberapa orang tua bertelanjang dada tampak kelelahan di samping tumpukan bebatuan yang baru dipikul dengan pundak mereka. 

Sesaat kemudian, saya mendengar suara mesin perahu robin (istilah perahu kecil yang mesinnya merk Robin–orang di sini menyebutnya perahu robin)–menderu mendekat ke dermaga Teluk Rumbia. Kami yang sedari beberapa menit sebelumnya telah berkumpul di dermaga, bergegas.

“Itu Pak, perahu kita,” kata pendamping kami. Saya pun menoleh, “Ayok!” jawab saya. 

Selain pendamping, juga ada beberapa warga yang akan berangkat ke Rawa Lae Treup. Kami berjalan melangkah pasti ke perahu robin yang akan membawa kami ke rawa. Satu per satu menaiki perahu yang sudah bersiap di dermaga. 

“Hati-hati Pak, ayok Bapak duduk dekat kemudi, biar nanti bisa tanya-tanya lebih banyak tentang kawasan rawa Lae Treup,” saran seseorang. Tikar pandan agak lusuh sudah terbentang pas di tengah tubuh perahu ukuran 1×4 meter. Saya berjalan dan duduk dekat kemudi sesuai saran tadi, diikuti teman-teman yang lain satu per satu naik ke perahu. 

Mantan kepala Desa Teluk Rumbia menjadi juru kemudi. Dari informasi yang ia sampaikan selama perjalanan menyusuri Sungai Singkil, saya menjadi sedikit tahu bahwa Rawa Lae Treup ternyata wilayah kelola masyarakat hukum adat. Masyarakat di kawasan tersebut, terutama yang berasal dari Desa Teluk Rumbia sudah secara turun temurun melakukan aktivitas mencari ikan lele di sana. Ia juga mengaku sejak kecil bersama orang tua mencari ikan dan terkadang harus tinggal di labah (pondok) di dalam rawa untuk bersitirahat dan malam tiba.

“Namun, setelah masuk orang ‘NGO’ dan instansi pemerintah kami tak bisa lagi bebas mencari ikan di sana, karena dilarang,” kata pria itu.

Larangan itu katanya, karena Rawa Lae Treup sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung sehingga masyarakat dilarang melakukan aktivitas di sana.  “Tiap hari juga ada patroli. Jika tak hati-hati, bisa ditangkap,” sambungnya gusar.

Guratan wajah mengkerut, sesekali menatap saya penuh harap yang duduk tidak jauh dari kemudinya. Saya merasa iba melihatnya. Saya membatin, andai saja semua tahu isi hati mereka, maka perlakuannya pasti akan beda. Pasti akan ada langkah-langkah persuasif sebelum semuanya ditegakkan. Perahu robin terus melaju membelah Sungai Singkil. 

Selang 30 menit kemudian, perahu sudah berada di muara Rawa Lae Treup. Kini, perahu robin perlahan-lahan naik menyusuri Rawa Lae Treup. Air rawa berwarna hitam berbeda dengan air sungai yang keruh yang kami lalui sebelumnya. Sepanjang perjalanan dalam rawa, saya menyaksikan anugerah Tuhan yang luar biasa kepada hamba-hamba-Nya. Kiri kanan tampak pohon bakung berjejer rapi sepanjang perjalanan kami. Pepohonan nan rindang di tepi rawa juga terlihat indah dan segar. Lebih takjub lagi, kala sempat melihat bunga vanda hookeriana, burung rangkong. Sayangnya, orangutan Sumatera yang katanya juga ada di sekitaran rawa tidak tampak saat itu.   

Berdiskusi di atas labah

Perjalanan kami, akhirnya terhenti di sebuah labah (pondok) kelabang (sejenis penyu) di tengah-tengah rawa. Biasanya, nama labah diberikan sesuai dengan kawasan yang didiami. Kemungkinan besar, dulu saat pemberian nama, ada penyu di kawasan tersebut.

Salah seorang perangkat Desa Teluk Rumbia, mengajak kami semua naik ke labah. Labah ditopang oleh empat batang kayu seukuran tangan orang dewasa di keempat sudutnya. Labah seperti rangkang (pondok) peladang biasanya, namun berada di air, dan tidak memiliki dinding seperti rangkang. Setelah kami naik dan duduk, ia mulai bercerita panjang lebar tentang kawasan Lae Treup yang sejak dulu dikelola dan diambil hasilnya oleh masyarakat sekitar.

“Sejak usia sepuluh tahun, saya sudah dibawa oleh orang tua mencari ikan di kawasan ini, airnya sudah seperti ini, hitam, kemungkinan dipengaruhi oleh getah-getah pohon bakung atau lahan gambut di sepanjang rawa,” terangnya.

Bahkan ia, pernah menghabiskan masa kecilnya di kawasan rawa.

“Seingat saya dan cerita orang-orang tua kami, sejak ratusan tahun silam, bahkan sebelum Indonesia merdeka, kakek-nenek kami sudah berada dalam kawasan Lae Treup, mereka membangun labah-labah sebagai tempat tinggal atau tempat persinggahan,” ia kembali berkisah.

“Ke hutan kami dilarang tebang pohon, ke rawa Lae Treup tak bisa menangkap ikan. Padahal, orang tua kami sejak dulu, turun temurun membiayai sekolah kami dari hasil mencari ikan secara tradisional pakai bubu atau pancing di rawa Lae Treup. Kini dibatasi dan dilarang.”

Mendengar cerita ini, saya teringat pada bunyi konstitusi kita Undang-undang Dasar tahun 1945, Pasal 18B ayat (2), negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Kemudian Pasal 28I ayat (3) konstitusi, menyebutkan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Selain itu,  Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat, yang menyatakan bahwa, Masyarakat  Hukum  Adat  adalah  Warga  Negara  Indonesia  yang  memiliki karakteristik  khas,  hidup  berkelompok  secara  harmonis  sesuai  hukum  adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang  menentukan  pranata  ekonomi,  politik,  sosial, budaya,  hukum  dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

Angka 2 Permendagri 52 tahun 2014 menyatakan, Wilayah  Adat adalah  tanah  adat yang  berupa  tanah, air, dan  atau  perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  masyarakat  yang  diperoleh  melalui  pewarisan  dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

Kesan saya, apa yang mereka cerita dan sampaikan ke saya kala menyusuri Rawa Lae Treup masih memenuhi ketentuan konstitusi dan Permendagri di atas. Sebenarnya, jika cerita pelarangan melakukan aktivitas di kawasan Rawa Lae Treup itu benar, seharusnya instansi Pemerintah Kabupaten Singkil terlebih dahulu membentuk panitia masyarakat hukum adat untuk mengidentifikasi, verifikasi, dan validasi serta penetapan masyarakat hukum adat.

Bupati melalui camat melakukan identifikasi terhadap lima hal pokok, yaitu sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Dan menurut warga yang menyusuri Rawa Lae Treup, mereka belum pernah diajak mengidentifikasikan masyarakat hukum adat dan wilayah adat Rawa Lae Treup.

Menurut hemat saya, pemerintah Kabupaten Singkil dan jajaran terkait perlu memperhatikan suara masyarakat hukum adat, sehingga pelarangan melakukan aktivitas di Rawa Lae Treup yang secara tiba-tiba tidak justru mematikan ekonomi masyarakat hukum adat yang memiliki hak dan juga dilindungi peraturan perundang-undangan.

Perahu robin yang kami tumpangi mulai memutar haluan, satu per satu kami turun dari labah menaiki perahu. Tak terasa sudah satu jam kami duduk berdiskusi di labah. Seterusnya, kami kembali menyusuri lorong-lorong kecil yang kiri-kanan dibatasi pohon bakung. Hari mulai gelap, cuaca pun mulai mendung, tetapi Rawa Lae Treup Kabupaten Singkil dengan sejuta pesona memacu andrenalin siapa pun yang menyusurinya. Tepat pukul 18.30 dalam hujan rintik-rintik kami tiba kembali di dermaga. Terima kasih atas semua pengetahuan yang diberikan.[]

Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Unsyiah dan Peneliti Hukum Adat

Editor : Ihan Nurdin