BPKS: Harapan atau Bualan?

Pemandangan Kota Sabang dari atas @detik

Oleh Rajasa*

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (disingkat BPKS) adalah salah satu lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2000.

Semangat menggelar kembali wilayah Sabang sebagai free port sekaligus free trade, tentunya tidak terlepas dari letak posisi Sabang yang strategis dari sisi geopolitik dan geoekonomi untuk kepentingan nasional Indonesia dan domestik Aceh.

Namun, seiring perjalanan waktu 20 tahun, ternyata belum cukup bagi Sabang untuk bangkit menjadi sumber energi yang mampu mendongkrak ekonomi Aceh dan nasional. Bahkan yang terjadi malah ironi,     semakin besar dana yang dikucurkan pemerintah pusat, justru membuat Sabang pulas tertidur dan malas untuk bangun.

Apa yang telah terjadi selama 20 tahun BPKS? Mungkin yang paling spektakuler adalah kasus megakorupsi serta pembangunan yang tak kunjung selesai. Kini saatnya untuk tidak lagi saling tuding dan saling hujat, harus berani katakan persoalan utama BPKS akibat salah urus dan salah menempatkan SDM, tapi mengapa ketika simpul kekeliruan sudah diketahui, masih saja  terjadi hal yang sama berulang kali? Mungkin tidak ada political will dari para pemangku kepentingan di Aceh untuk melihat Aceh maju dan sejahtera.

Rasanya amat naif  jika hal ini yang terjadi, marilah kita berpikir positif ke depan, masih terbuka kesempatan untuk Sabang menjadi sumber energi bagi kesejahteraan rakyat Aceh, sehingga Aceh tidak perlu ngotot untuk eksplorasi pertambangan yang memiliki dampak buruk bagi lingkungan dan budaya  Aceh. Cukup BPKS dikelola secara profesional dan terukur, dapat memberi sumbangan luar biasa bagi Aceh.

Tidak ada waktu lagi untuk Pemerintah Aceh tidak bertindak cepat dan tepat, demi kelangsungan BPKS sebagaimana diamanatkan dalam misi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dalam periode Rencana Strategis 2020-2024 sebagai berikut:

–  Meningkatkan fungsi Kawasan Sabang sebagai pusat ekonomi regional
–  Menyediakan sarana dan prasarana  pendukung fungsi Kawasan Sabang
– Mengembangkan kerja sama para pihak dalam diversifikasi intensifikasi pendapatan dan pendanaan
–  Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengusahaan Kawasan Sabang.

Merujuk uraian misi tersebut, tentunya untuk menempatkan SDM yang mengawasi BPKS, adalah figur yang memiliki kemampuan seorang entrepreneur. BPKS harus dipimpin oleh seorang enterpreneur yang memiliki motivasi mewujudkan mimpi rakyat Aceh, melalui sebuah perencanaan pengelolaan modal yang matang serta berani melakukan inovasi untuk “menjual sabang” dan bertanggung jawab atas semua tindakannya.

Pemerintah Aceh harus berani mengambil sikap untuk tidak lagi menempatkan birokrat atau politisi sebagai komandan BPKS, jika ingin mimpi rakyat Aceh terwujud![]

Penulis adalah pemerhati pembangunan Aceh

Editor : Ihan Nurdin