Oleh Ahmad Humam Hamid*
Publik Aceh dalam dua dua tiga hari ini beramai- ramai nonton Youtube tentang testimoni Abu Mudi perihal kesembuhan beliau dari pandemi Covid-19 dan pernyataannya bahwa pandemi itu ada, nyata, benar, dan bukan rekayasa. Pernyataan itu adalah penyuluhan kesehatan yang “eksplosif” sekaligus “penetratif” ke seluruh pelosok, dan “no cost” – nir biaya.
Saat hari-hari awal viral itu, saya berada di kawasan pedesaan Pantai Utara Timur Aceh, bersilaturahmi dengan keluarga dan sahabat. Kami mengikuti protokol Covid-19 yang sangat ketat. Kelakuan kami dan permintaan duduk di halaman depan, salaman ala film India, minta air dan sabun untuk cuci tangan, tidak ada cipika cipiki, segera menjadi topik pembicaraan dalam silaturrahmi.
Diskusi menjadi hangat ketika sesama “mukimin” berbeda pendapat, sementara kami yang menjadi pemicu debat diam saja sambil tertawa nyengir. Dalam beberapa kejadian, ketika pihak yang pro kebenaran Covid-19- biasanya sangat terbatas, terdesak, segera mengeluarkan senjata pamungkas. “Saya sudan nonton Abu Mudi di hape dan dia bilang Covid-19 itu bukan rekayasa,“ kemudian ia menjelaskan permintaan Abu kepada umat untuk mendengar dan mengikuti arahan kesehatan dari petugas.
Kadang di satu dua tempat, kebiasaan Aceh yang tak mau berhenti sampai menang mutlak dalam debat kecil terhadap yang sudah terpojok, dilanjutkan. Pihak yang merasa di atas angin biasanya melanjutkan dengan kalimat sarkastik “Kiban, mantong apit awé?” sebuah ungkapan pukulan akhir yang telak. Terpojok seperti itu lawan debatnya sering mengatakan, “meunyo ka Abu Mudi peugah, nyan ka kupateh, kabeutoi, hana dawa lé.”
Ada cerita lain yang terjadi beberapa tahun lalu, dalam sebuah kesempatan terjadi sebuah dialog penting antara ilmuwan kampus dan ulama dayah. Hal itu terjadi ketika pemerintah meminta kepada para ulama dan cendekiawan mencari solusi tentang suatu perkara penting. Ketika sebuah kesimpulan dicapai kemudian terjadi pertanyaan, tentang siapa yang akan menyampaikan kepada publik. Diskusi kemudian berkembang tentang strategi komunikasi publik.
Adalah Waled Nu- panggilan kepada Tgk. Haji Nuruzzahri, Pimpinan Pesantren Ummul Ayman Samalanga yang berdiskusi tentang strategi komunikasi itu dengan almarhum Profesor Dr.Ahmad Daudi,MA. Serta merta Prof. Daudi langsung “menyerah” kepada Waled Nu, sambil mengatakan bahwa apapun dan betapapun penting dan baiknya pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat, maka saluran yang paling ampuh adalah “ureung meuija krông”, bukan orang yang bercelana panjang. Profesor Daudi telah mengubah judul “komunikasi publik” Aceh menjadi “komunikasi ummat.”
Profesor Daudi adalah guru besar IAIN Arriniry-UIN Ar-Raniry hari ini, dan juga Guru Besar Filsafat di Universitas Brunai Darusalam sekitar 10 tahun. Di samping itu beliau juga ilmuwan yang diakui kehebatannya di kalangan pakar keislaman internasional, paling kurang di Asia Tenggara.
Statemen beliau tentang “meuija krong” itu adalah kata kunci inti yang tidak habis dibahas dalam ratusan, mungkin ribuan buku. ini adalah topik kajian yang tak terbatas dari dulu sampai hari ini, dan akan terus berlanjut di masa depan. Statemen itu adalah sebuah afirmasi penting tentang kedudukan sentral ulama dalam masyarakat yang tidak hanya terbatas pada soal ibadah saja, tetapi menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan keseharian mereka.
Sejarah memberitahu kita, tidak ada tempat penaklukan dan penjajahan Belanda lain di Indonesia yang kombinasi penggunaan senjata fisik dan senjata non fisik terjadi secara sangat kokoh dan padu, kecuali di Aceh. Banyak orang terpaku tentang penaklukan Aceh dengan inovasi Belanda membangun pasukan elite “marsose”-kopassusnya Belanda untuk perang Aceh. Tetapi ada “marsose” lain yang tidak punya pasukan, hirarkhi, apalagi barak, namun sangat membantu Belanda dalam penaklukan Aceh.
Marsose lain itu adalah Christian Snouck Hurgronye, orang Aceh menyebutnya Haji Abdul Ghafar atau Haji Putéh. Dia adalah ilmuwan spesialis Hindia Belanda yang fokus pada studi Islam yang sangat kompleks. Ia pura-pura masuk Islam, belajar di Mekkah, dan datang dan tinggal di Aceh, dan belajar Islam Aceh.
Selama hidupnya ia menulis sekitar 1.400 naskah tentang Hindia Belanda,terutama tentang Islam, yang sebagiannya didapatkan selama dia di Aceh. Ia memberikan resep non senjata-fisik penaklukan Aceh kepada Belanda, dan bahkan nasehat-nasehat lainnya kepada pemerintah penjajahan Belanda dalam memerintah. Tanpa kehadiran pikiran-pikiran Snouck,sejarah penjajahan, terutama sejarah penjajahan terhadap Aceh akan lain narasinya.
Apa sebenarnya yang dipelajari Snouck tentang Aceh sehingga pemerintah Belanda agak sedikit terbantu, walaupun perlawanan mujahidin yang dipimpin oleh banyak Ulama terus berlanjut. Dalam konteks Aceh, Snouck mendalami peranan agama Islam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga kajian itu tidak akan pernah terlepas dari peran para ulama.
Pertanyaan kritis yang kemudian muncul adalah jika Snouck memperhitungkan ulama sebagai variabel penting dalam “mengalahkan” Aceh. Kenapa kita sekarang tidak memperhitungkan keberadaan ulama dalam “memenangkan “ Aceh ? Benar bahwa Aceh mempunyai Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai cermin dari sebuah pengakuan eksistensi dan peran mereka dalam kehidupan kemasyarakatan, pemerintahan, dan pembangunan. Tetapi pertanyaannya apakah MPU telah dioptimalkan bersama pemerintah dan rakyat dalam menghadapi ancaman Covid-19 ini?
Memang benar keberadaan ulama diakui dalam legislasi nasional, dan memang benar juga ulama sudah sering diajak untuk memecahkan persoalan daerah. Namun pertanyaan penting untuk saat ini, selama lebih dari empat bulan publik mendengar tentang corona, ditambahkan dengan perkembangan nasional dan internasional yang mencekam, pernahkan para ulama diajak duduk secara lebih terencana dan terorganisir untuk menyamakan persepsi tentang pandemi ini?
Memang ada sejumlah penjelasan yang direspons oleh MPU tentang corona. Respons itu dalam beberapa isu sekunder, namun tidak beranjak dari sebuah platform bersama yang berasal dari pemahaman pandemi yang menyeluruh. Pernahkan para ulama dipertemukan dengan para ilmuwan kesehatan dan kebijakan publik dari berbagai kampus di Aceh sehingga penanganan pandemi akan menjadi sebuah rajutan kokoh di antara elemen-elemen inti masyarakat?
Menghadapi tantangan Covid-19 saat ini, betapapun hebat dan kuatnya pemerintah, betapapun banyak sumber daya yang tersedia, tanpa keterlibatan masyarakat, terutama ulama dan imuwan dipastikan akan lebih banyak menghasilkan cerita gagal daripada cerita berhasil. Sementara itu, kejadian penularan Covid-19 di Aceh hari ini baru akan memasuki tahapan serius, karena ada tahapan-tahapan di depannya yang masih panjang, mencekam, dan sangat melelahkan.
Istilah ija krông yang disebut oleh almarhum Profesor Daudi sebagai pengakuan terhadap pengaruh dan peran ulama dalam masyarakat Aceh sebenarnya sudah banyak terbukti dalam rekaman sejarah. Tanpa harus menyebutkan satu persatu, para ulama dalam kesehariannya telah mengurus persoalan di luar dirinya dan dayah, diminta atau tidak mulai dari kasus individu, keluarga, komunitas, dan juga daerah.
Pandemi Covid-19 akan terselesaikan dengan baik, jika pemahaman publik terbangun dengan baik terhadap penyakit, berikut dengan persespi risiko yang terkait dengannya. Pengalaman yang ada di tempat lain menunjukkan hal itu benar adanya. Tanpa harus menyesali bulan-bulan yang telah dilewati yang tidak tergunakan untuk penyuluhan intensif Covid-19, kini saatnya penyuluhan besar-besaran itu dilaksanakan.
Ada beberapa hal yang membuat posisi ulama menjadi penting dan strategis dalam penyebar luasan informasi tentang pandemi yang mematikan ini. Tidak dapat disangkal bahwa ulama adalah elit masyarakat non politik yang sekaligus seringkali dianggap sebagai opinion leaders yang relatif netral dam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Informasi dan validasi terhadap berbagai hal aktual yang terjadi dalam masyarakat, terutama yang berasal dari media selalu menjadi tugas “tambahan” para ulama untuk memberi penjelasan kepada masyarakat. Sekalipun ulama tidak mempunyai posisi sebagi pemimpin formal, terutama di kawasan pedesaan, namun masyarakat selalu bertanya ataupun menjadikan ulama sebagai referensi dalam menyikapi berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Tidak semua anggota masyarakat, bahkan pemimpin formal sekalipun dapat menjadi pembentuk opini dalam masyarakat. Tidak mudah dan tidak bisa seketika seseorang akan menjadi panutan dan contoh, apalagi ketika ulama itu lokal dan telah menjalani kehidupan dengan masyarakat dalam suka dan duka.
Informasi tentang pandemi Covid-19 yang telah ditambah dengan berbagai misinformasi melalui media sosial mempunyai persoalan tersendiri dengan masyarakat. Bahkan dalam banyak kasus, penerangan yang diberikan kepada masyarakat selama ini lebih banyak dilihat oleh masyarakat bawah sebagai cerita tentang bau tidak enak “kandang ayam” yang sampai kiamat diterangkan akan tidak mudah dimengerti.
Ketika berbagai informasi tentang Covid-19 diceritakan dalam bahasa rakyat sehari-hari oleh ulama, rakyat akan mudah mengerti. Apalagi ketika diselaraskan dengan perintah agama tentang kesehatan, kebersihan, ikhtiar, menjemput takdir, dan berbuat baik kepada orang lain. Penggunaan bahasa rakyat yang seringkali dipadukan dengan pesan agamis tentang Covid-19 oleh para ulama akan lebih mudah dimengerti dan diresapi oleh masyarakat. Lebih jauh, persoalan seperti pandemi ini tidak berhenti hanya di tingkat kemampuan menerangkan, karena bagi rakyat, pihak yang menerangkan harus masuk dalam kriteria dapat dipercaya. Dalam banyak kasus ulama-ulama kita di Aceh adalah sosok yang dipercaya oleh masyarakat.
Hal yang tidak kalah penting adalah bahwa para ulama mempunyai jaringan yang sangat kuat dan tersebar dari paling atas ke lapisan paling bawah. Banyak orang tidak sadar bahwa di Aceh, hampir semua gampong di kawasan pedesaan mempunyai imam meunasah yang berhubungan dengan dayah, sebagai alumni, atau menjadikan dayah sebagai tempat bertanya ketika ada persoalan. Inilah kekuatan yang sangat dahsyat bila dapat dimanfaatkan dengan baik.
Berbeda dengan lulusan sekolah umum yang ketika lulus terikat dengan almamaternya dengan sangat lentur, para alumni dayah tidak akan pernah berhenti “bersetia” dengan almamaternya, dengan gurunya, bahkan dengan keturunan gurunya sampai kapanpun. Bayangkan saja ketika seorang pimpinan dayah menyatakan pendapat atau seruan tentang sesuatu yang penting, pendapat atau seruan itu akan bersambut sampai ke jenjang yang paling bawah.
Tidak salah kalau pemerintah daerah “menyerah” kepada para ulama senior yang tidak perlu kita sebutkan di sini untuk menyelesaikan sebuah upaya besar menyelamatkan ummat dari ancaman pandemi yang mematikan ini. Keadaan terakhir serangan Covid-19 di Aceh menunjukkan kecenderungan yang tidak akan berkurang. Aceh memerlukan edukasi kilat, massal, dan sistemik tentang pandemi ini. Bila saja ulama diajak dan diminta bersama dengan pemerintah untuk menghadapi serangan Covid-19, kecepatan dan ketepatan informasi akan menjadi sebuah kenyataan.
Tidak salah sinyalemen almarhum Prof. Daudi tentang potensi dayah dalam bahasa simbolik “ija krông” dalam komunikasi pesan-pesan pembangunan kepada Waled Nu. Tidak salah kalau kita menambahkan “keupiah”. Ija Krông dan keupiah kemudian akan menjadi sebuah simbol identitas yang melekat dengan dayah Aceh, dan itu harus menjadi kebanggan kita. Oleh karena itu kita tidak usah risih untuk mengatakan kekuatan sosial besar yang dimiliki oleh dayah. The power of keupiah and ija Krông telah banyak terbukti, kali inipun kalau diajak, dan jika para ulama mau, Insya Allah juga akan terbukti dan berhasil.
*)Penulis adalah Sosiolog Universitas Syiah Kuala.
Dari redaksi: Lhob Mate Corona (LMC) adalah serial tulisan dari Ahmad Humam Hamid, Sosiolog Universitas Syiah Kuala yang ditujukan untuk sharing dan edukasi publik dan pihak- pihak terkait untuk topik Covid-19. Dipublikasikan setiap Selasa dan Sabtu.
