ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Anggota Komisi V DPRA mengaku kecewa karena Plt Gubernur Aceh tidak menghadiri pertemuan yang digelar oleh Komisi V DPRA siang tadi dengan agenda pembahasan bantuan 10 ribu paket sembako untuk warga Aceh di Malaysia, Jumat (7/8/2020).
Tak hanya Plt Gubernur Aceh selaku kepala pemerintahan, orang yang mewakili Plt Gubernur Aceh pun tidak ada yang hadir. Padahal, pihak DPRA sudah merencanakan rapat tersebut sejak beberapa hari lalu.
Ketua Komisi V DPRA, M Rizal Fahlevi Kirani mengatakan rapat itu digelar di Ruang Badan Musyawarah DPRA. Namun, setelah menunggu selama dua jam, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah atau yang mewakilinya tidak kunjung hadir. Padahal, pihaknya memanggil Plt Gubernur hanya untuk mempelajari apa kendala tekait janji pemberian sembako sebanyak 10 ribu paket untuk warga Aceh di Malaysia.
“Pada 27 April lalu gubernur telah mengeluarkan surat terkait (rencana) penyaluran bantuan 10 ribu paket sembako untuk masyarakat Aceh yang berada di Malaysia, tapi sampai detik ini dari konfirmasi dengan warga di Malaysia mereka belum menerima apa pun. Kalau misalnya Pemerintah Aceh memiliki kendala, maka datang kemari untuk kita bahas dan mencari solusi, tapi kalau seperti ini menjadi potret yang tidak bagus,” kata Rizal Fahlevi.
Menurutnya, hal seperti ini menjadi anggapan di masyarakat bahwa Pemerintah Aceh tidak bertanggung jawab seperti bicara tidak sesuai dengan perbuatan.
“Istilahnya cakap tidak serupa bikin, ini yang kami sayangkan tentang sikap dan kedewasaan Pemerintah Aceh dalam mencari solusi bagi masyarakat, termasuk kondisi tenaga medis. Makanya kita memanggil eksekutif untuk membicarakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Aceh khususnya yang berada di Malaysia,” katanya.
Menurutnya, Komisi V melalui rapat itu ingin mengajak Plt Gubernur untuk mendiskusikan dan mencarikan solusi tentang bansos rakyat Aceh di Malaysia. Dengan tidak hadirnya Plt Gubernur, melalui peran media menjadi salah satu cara untuk menyampaikan hal ini pada Plt.
“Padahal kita hanya mau berdiskusi terkait skema pemberian bantuan untuk 10 ribu paket sembako bagi warga Aceh di Malaysia, dan juga banyak hal yang mau kita diskusi dengan Pemerintah Aceh, karena menyangkut nyawa orang Aceh. DPRA ini juga bukan musuh pemerintah, tapi mitra untuk memberi yang terbaik bagi masyarakat, kalau misalnya terkendala dengan swab, Rp1,7 triliun dana refocusing bisa digunakan untuk pemulangan warga Aceh di Malaysia,” katanya.
Senada dengan itu, Sekretaris Komisi V DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky menyebutkan, rapat dengar pendapat ini dibuat dengan memanggil Plt Gubernur dalam rangka mempertanyakan janji Plt untuk 10 ribu paket bansos bagi warga Aceh di Malaysia.
“Kita juga secara intens berkomunikasi dengan mereka, berbagai keluhan mereka sampaikan termasuk menunggu janji bansos ini,” katanya.
Ia tambahkan, setelah sekian lama menunggu, tapi pihak Plt Gubernur tidak hadir, bahkan perwakilannya juga tidak ada yang diutus.
“Kami dari Komisi V sangat kecewa, dari sikap yang ditunjukkan oleh Pemerintah Aceh, di mana dari sikap ini menunjukkan tidak bertangung jawab atas apa yang disampaikan ke publik terkait janji 10 ribu bansos tersebut,” kata Iskandar.
Menurutnya, beberapa media sempat memuat soal 10 ribu sembako untuk warga Aceh di Malasia, tapi akhirnya melalui Juru Vicara Covid Pemerintah Aceh, telah membantah terkait janji 10 ribu bansos untuk warga Aceh di Malaysia.
“Melalui Jubir Plt menyatakan tidak pernah menjanjikan bansos kepada warga Aceh di Malaysia.”
Kemudian, lanjutnya, juga ada surat yang resmi ditandatangani oleh Plt Gubernur Aceh, terkait penyaluran bantuan sosial masa darurat untuk masyarakat Aceh di Malaysia, dengan paket 10 ribu sembako dan dengan nilai 50 ribu ringgit per paket. Surat itu juga ditembuskan kepada Duta Besar Republik Indonesia di Malaysia, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri, dan Direktur Jenderal dan Protokol Konsulat Luar Negeri.
“Solusi apa yang mesti dilakukan oleh Plt Gubernur, di meja inilah seharusnya, jangan berpolemik di media, kemudian Plt menyampaikan sendiri dan membantah sendiri, kita menggunakan hak pengawasan dengan memanggil Plt secara resmi, untuk meninndaklanjuti janji mereka, kalau ada kendala bisa dibahas di meja DPRA ini,” katanya.
“Kami juga sudah memprediksikan Plt gubernur tidak akan hadir, maka kami akan ambil sikap dengan membuat rapat kembali di Komisi V untuk memberikan pernyataan sikap yang akan kita sampaikan nanti. Kami akan bersikap secara kelembagaan dan menjadwalkan ulang terkait pemanggilan Plt Gubernur Aceh, apakah mereka serius atau tidak serius terkait persoalan ini,” katanya.
Iskandar menambahkan, terkait komunikasi dengan Pemerintah Aceh, memang sangat intens sekali, tetapi alasan tidak hadir hari ini menunjukkan bahwa pemimpin Aceh tidak bertanggung jawab.
“Kita juga berkomunikasi dengan warga Aceh di Malaysia, saat ini mereka sudah buat poster dan video, untuk mempertanyakan janji dari Pemerintah Aceh tersebut,” katanya.[]
Editor : Ihan Nurdin
