ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menolak secara tegas penggunaan anggaran Aceh untuk “Touring Moge” dengan mengambil momentum peringatan perdamaian Aceh.
“Ini kebijakan gagal paham dan sama sekali tidak waras ketika Pemerintah Aceh melakukan program yang tidak berkeadilan terhadap korban konflik. BRA yang dibentuk dengan Qanun No 6 Tahun 2015 tidak memiliki mandat sama sekali untuk bicara investasi Aceh sebagaimana diungkapkan oleh Ketua BRA,” ujar Koordinator MaTA, Alfian, melalui siaran pers yang diterima aceHTrend, Rabu (12/8/2020).
Dalam catatan MaTA, Pemerintah Aceh dalam tahun 2020 bukan kali ini saja mengeluarkan kebijakan berulang yang dinilai “tidak waras” dan patut dihentikan. BRA yang dibentuk dengan semangat perdamaian bagi korban konflik Aceh kata Alfian bukan alat untuk “penjarahan” anggaran yang mencapai Rp305,6 juta.
Secara tegas Alfian mengatakan, program touring moge dengan alasan memberikan rasa aman dan minat investasi sama sekali tidak relevan dengan tugas dan wewenang BRA. Oleh karena itu, program tersebut patut dihentikan segera dan baru kali ini tour moge menggunakan anggaran rakyat dan dinilai sangat memalukan.
BACAAN LAINNYA
![Hafidh, Koordinator Mata Bidang Advokasi Kebijakan Publik. [Taufan usataf/aceHTrend]](https://www.acehtrend.com/wp-content/uploads/2020/02/IMG20200205123330-scaled.jpg)
“Pemerintah Aceh sudah saatnya memikirkan program yang waras-waras saja, misalnya di momentum hari damai, bertemu dengan korban konflik, sejauh mana pemenuhan hak-hak korban, pemulihan ekonomi korban konflik dan memastikan hak pendidikan terhadap anak korban konflik dan ini seharusnya lebih ideal,” katanya.
Selanjutnya BRA memiliki mandat yang berasaskan keadilan yang dinilai berbanding terbalik dengan program touring moge yang tidak memiliki rasa keadilan. Karena di saat pemenuhan dan pemulihan korban belum tuntas, pemerintah malah menjadikan korban konflik sebagai objek untuk kepentingan penikmat kekuasaan dan ini sama sekali tidak dapat ditoleransikan.
“MaTA mendesak dewan pengarah BRA, yakni Wali Nanggroe, Ketua DPRA, Pangdam, Kapolda, Kejati, dan MPU Aceh untuk dapat menghentikan program touring moge sehingga tidak melukai mental bagi korban konflik yang saat ini belum ada kepastian terhadap keberlangsungan hidupnya. Dan dana tersebut dapat dialihkan pada program yang menyentuh langsung terhadap korban. MaTA sendiri sangat percaya terhadap kemampuan badan pengarah BRA untuk dapat memastikan pembatalan terhadap program tersebut karena memboroskan anggaran saja,” kata dia.[]
Editor : Ihan Nurdin
