ACEHTREND.COM, Jantho – Dalam dua pekan terakhir, jumlah orang yang terpapar virus Covid-19 di Kabupaten Aceh Besar semakin meningkat. Peningkatan ini terjadi akibat masyarakat melanggar protokol kesehatan.
Kondisi tersebut membuat Pemkab Aceh Besar mulai panik dan kewalahan dalam penanganan pasien, baik yang terpapar maupun masih dalam terduga Covid-19.
“Kepanikan ini terjadi karena Pemkab Aceh Besar di bawah kepemimpinan Bupati Mawardi Ali terkesan tidak memiliki road map penanganan orang yang terpapar Covid-19. Contoh nyata, sejumlah orang terpapar Covid-19 ditempatkan menyatu dalam pemukiman warga sehingga menimbulkan keresahan publik,” kata akademisi Universitas Abulyatama Aceh Besar, Usman Lamreung, Jumat (14/8/20).
Usman mengaku mendapatkan laporan ada rumah dalam Kompleks Bulog Pagar Air yang dijadikan sebagai tempat isolasi pasien terpapar Covid-19. Para pasien terkesan dibiarkan bebas, tanpa pengawalan, dan tak benar-benar diisolasi.
BACAAN LAINNYA
“Inikan aneh sekali. Ketidakbecusan penanganan pasien positif covid dipertontonkan secara gamblang. Inti isolasi kan menjauhkan orang terpapar covid dari masyarakat sampai orang tersebut dinyatakan negatif covid. Ini kok malah membawa pasien menyatu dalam pemukiman warga?” gugat Usman Lamreung.
Pemkab Aceh Besar yang menempatkan isolasi pasien positif covid di dalam kawasan perumahan warga harus dihentikan segera.
“Kami dapat laporan, warga mulai resah karena dilaporkan pasien covid sering berbelanja di kedai pinggir jalan raya Medan-Banda Aceh, di depan perumahan Bulog,” lanjut Usman yang mengaku ikut mengamati ke lokasi.
Usman menyarankan agar istana Wali Nanggroe yang terletak di kawasan Aceh Besar dan jauh dari pemukiman warga untuk dijadikan sebagai tempat isolasi pasien positif Covid-19.
“Istana WNA yang luas dan jauh dari pemukiman warga kan ada, dapat dijadikan untuk tempat isolasi orang yang terpapar covid-19. Pemimpin harus cerdaslah, jangan buat masalah dan kegaduhan,” katanya.
“Pemkab Aceh tak becus tangani covid. Kasihan warga Aceh Besar kalau manajemen pemerintahan seperti ini. DPRK Aceh Besar harus menegur Pemkab,” saran Usman.
Usman menyebutkan, Pemkab Aceh Besar belum ada fasilitas isolasi yang terintegrasi dengan rumah sakit. Ini terjadi akibat belum ada road map penanganan Covid-19, sehingga begitu tiba-tiba terjadi peningkatan positif Covid-19, menjadi panik, menyebabkan pasien yang harus isolasi tersebar di berbagai tempat dan gampong.[]
Editor : Ihan Nurdin
Komentar