ACEHTREND.COM,Jakarta– Pemerintah dinilai harus memiliki langkah politik terobosan dalam upaya menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 25 tahun 2020-2045 Indonesia Emas di tengah ancaman resesi global dengan melakukan format ulang kebijakan ekonomi jangka panjang.
“Pemerintah harus melihat urgensinya, harus ada langkah politik terobosan. Ini kesempatan pemerintah memformat ulang kebijakan ekonomi jangka panjangnya. Saat ini semua negara sedang mengalami krisis ekonomi. IMF menamai krisis saat ini sebagai ‘Great Lockdown’, belum pernah dilihat di dunia sebelumnya,” kata ekonom senior dan pendiri CORE Indonesia Hendri Saparini dalam keterangan di Jakarta, Jumat, (21/8/2020).
Menurut Hendri, resesi dan krisis ekonomi kini menjadi perhatian seluruh negara. Beberapa negara bahkan sudah mengalami resesi akibat terdampak pandemi COVID-19.
Paling tidak ada sejumlah negara yang sudah jatuh ke dalam resesi antara lain Amerika Serikat (AS), Jerman, dan Korea Selatan, termasuk Hong Kong. Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat pada kuartal I 2020 masih berada di posisi 2,97 persen, tetapi di kuartal II 2020 minus 5,32 persen.
BACAAN LAINNYA
Oleh karena itu, Hendri menilai kini saatnya pemerintah menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun 2020-2045. Saat ini, ada RPJP 2005-2025, di mana di dalamnya termasuk rencana pembangunan dalam memanfaatkan era bonus demografi (2020-2030).
RPJP itu, tegasnya, harus disepakati oleh semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, MPR, DPD, DPR menjadi UU prioritas sehingga menyegerakan dalam penyusunan dan pembahasan.
Usulan Program Strategis
Sementara itu, Pemerintah tengah menyiapkan beberapa usulan program strategis guna mempercepat realisasi belanja pemerintah di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Tujuannya adalah untuk mempercepat laju pemulihan ekonomi agar pertumbuhan bisa kembali positif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini percepatan belanja pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2020 dan secara keseluruhan. “Tidak lupa, kami juga menyiapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang rutin dan secara regular dilaksanakan koordinasi untuk percepatan realisasi belanja ini,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (21/8/202).
Airlangga menjelaskan beberapa usulan program strategis yang tengah digodok antara lain penambahan kuota alokasi program Kartu Prakerja, padat karya peremajaan sawit rakyat, serta pengembangan desa dan UMKM digital. Kemudian, program gerakan belanja di pasar rakyat dan padat karya dalam pembangunan proyek strategis nasional.
Selain itu, ada juga beberapa program lain yang sedang disiapkan pemerintah seperti pinjaman pemulihan ekonomi nasional daerah yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2020. Lalu, ada tambahan dana insentif daerah untuk program PEN. Dari sisi ketenagakerjaan, program Kartu Prakerja kini telah memasuki gelombang kelima yang pendaftarannya akan ditutup pada Minggu, 23 Agustus 2020. Dari empat gelombang sebelumnya, terdata lebih dari 13 juta orang dari seluruh provinsi di Indonesia melakukan pendaftaran.
Sementara, sebanyak sembilan juta orang telah melakukan verifikasi email dan tujuh juta orang telah melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tak hanya dari sisi ketenagakerjaan, upaya akselarasi belanja pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi diupayakan dari berbagai aspek. “Dari aspek pangan dan pertanian, pemerintah telah berhasil mendorong produk domestik bruto sektor pertanian kuartal II 2020 memasuki jalur pertumbuhan positif 2,19% secara tahunan,” ujarnya.
Selain mempersiapkan beberapa program tersebut, sejumlah kementerian dan lembaga mengajukan usulan program baru lainnya. Program yang dimaksud antara lain program bangga buatan Indonesia, program beli karet untuk aspal 2020-2021, serta program beli bahan baku industri kecil dan menengah.
Kemudian, program beli atau diskon produk UMKM, program beli produk rakyat melalui Pegadaian dan program padat karya penyangga wisata. Usulan-usulan program tersebut diajukan karena memenuhi kriteria mendorong pemulihan ekonomi, yakni berdampak signifikan terhadap penyerapan pekerja atau padat karya maupun share pertumbuhan ekonomi, serta memiliki nilai program cukup besar.[]
Sumber: Warta Ekonomi & Katadata.
Komentar