ACEHTREND.COM,Banda Aceh– Rektor Universitas Syiah Kuala Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng., mengatakan kualitas sumber daya manusia di Aceh untuk lulusan SMA tahun 2020, berada di peringkat tidak menggembirakan. Untuk jurusan IPS Aceh berada di nomor urut 24 dan IPA di peringkat 25 dari 34 provinsi se-Indonesia.
Angka ini merupakan data yang diambil dari hasil Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2020 yang baru saja selesai digelar beberapa waktu lalu. “Anak-anak kita kalah jauh dari generasi muda lulusan SMA dari provinsi-provinsi lain. Ini catatan penting bagi Pemerintah Aceh. Bahwa kualitas lulusan SMA di Aceh masih sangat lemah,” ujar Samsul Rizal pada pekan terakhir Agustus 2020, di Banda Aceh.
Menurut Rektor Unsyiah, dengan kualitas yang masih sangat rendah, mayoritas generasi muda Aceh yang berkeinginan kuliah di universitas berakreditasi A, akan sangat sulit. Karena ketika berhadapan dengan kompetisi intelektual, akan kalah dengan putera-puteri Indonesia dari berbagai provinsi lainnya.
“Mereka tidak akan mampu bersaing merebut kursi di fakultas-fakultas favorit di berbagai universitas terbaik, termasuk di Unsyiah. Karena di fakultas favorit tingkat persaingannya sangat tinggi,” ujar Samsul Rizal.
Intelektual Aceh asal Aceh Timur itu mengatakan, beberapa tahun lampau, gejala itu sudah terlihat. Hanya alumni beberapa SMA favorit di Banda Aceh yang dapat bersaing di jurusan dan fakultas yang diminati oleh banyak kalangan. Sedangkan alumni di SMA 1 di berbagai kabupaten dan kota di Aceh, banyak pula yang tidak dapat bersaing karena kalah dalam berbagai hal.
Sebagai upaya menjaga benteng, Unsyiah jauh-jauh hari sudah menerapkan sistem “keadilan” dengan konsep afirmasi. Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) Unsyiah masih bisa memberikan porsi bagi putera-puteri Aceh agar berkesempatan mengecap pendidikan di fakultas favorit dan unggulan. Hanya saja upaya Unsyiah akan tidak maksimal bila tidak mendapat dukungan dari Pemerintah Aceh.
“Dengan BLU, surat keputusan Rektor Unsyiah masih berlaku untuk hal-hal demikian. Tapi kalau sudah Badan Hukum Pendidikan (BHP) apa yang selama ini saya lakukan akan sulit bila tidak mendapatkan sokongan dari Pemerintah Aceh.
Samsul Rizal mengatakan pula, lemahnya daya saing lulusan SMA di Aceh harus menjadi perhatian para pihak. Khususunya stakeholder pendidikan yang mendapatkan mandat dari pemerintah menyelenggarakan pendidikan formal. Bila kekurangan tersebut tidak kunjung diperbaiki, ke depan Aceh akan bermasalah di bidang sumber daya manusia.
“Pilihannya ada di tangan pemerintah. Mau melakukan perubahan atau tidak. Unsyiah hanya bisa memberitahu saja. Tidak memiliki kewenangan membenahinya,” imbuh Samsul. []
