![Purnama Setia Budi. [Muhajir Juli/aceHTrend]](https://asset.acehtrend.com/media/uploads/2020/09/20200911_073403.jpg)
ACEHTREND COM,Banda Aceh– Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dr. Purnama Setia Budi, SpOG, yang juga anggota DPRA, Kamis (10/9/2020) malam, mempertanyakan roadmap penanganan Covid-19 di Aceh. Juga sejumlah tindakan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan beberapa rekening yang mennyimpan uang Aceh.
Di dalam rapat paripurna penentuan hak interpelasi DPRA, Purnama yang menyampaikan pandangan fraksi memberikan masukan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Nova Iriansyah selaku Pelaksana Tugas Gubernur Aceh setelah Irwandi Yusuf ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Menurut Purnama, selama ini Nova Iriansyah terlihat berjalan sendiri menangani Covid-19 yang dari hari ke hari semakin mengganas di Aceh. Padahal Aceh memiliki forkopimda yang terdiri dari Kajati, Kapolda, Pangdam, plus sejumlah instansi besar lainnya.
“Lalu mengapa Pak Plt Nova Iriansyah berjalan sendiri menangani Covid-19. Padahal di Aceh memiliki forkopimda. Mengapa Plt meninggalkan Pak Kapolda, Pak Kajati dan Pangdam?” tanya dokter kandungan itu.
Pada kesempatan itu, Purnama juga mengatakan saat ini di Aceh telah lebih 200 tenaga medis terpapar Covid-19. Satu di antaranya telah meninggal dunia. Ruang pinere juga mulai gelagapan menerima pasien Covid karena semakin banyak warga Aceh yang terpapar virus Corona-19.
Di dalam rapat yang ikut dihadiri Sekda Aceh Taqwallah, M. Kes, Purnama juga menyinggung janji Pemerintah Aceh yang akan membeli mobile unit PCR yang kelak akan dipergunakan untuk melakulan swab ke berbagai pelosok. Tapi nyatanya hanya membeli dua kontainer PCR yang ditempatkan di ibukota Aceh, Banda Aceh.
Dia juga meminta Pemerintah Aceh untuk membuka pengelolaan sejumlah rekening seperti rekening Dana Abadi Pendidikan Aceh, Dana Cadangan Pendidikan, Dana Cadangan Umum, Dana Pemerintah Aceh.
“Rakyat Aceh ini mengetahui berapa banyak uang milik rakyat yang disimpan di sana. Karena selama ini Pemerintah Aceh tidak terbuka. Ketika diminta datanya oleh Komisi III pada beberapa kesempatan, tidak pernah diberikan,” imbuh Purnama.
