![Rocky (tiga dari kanan) mengatakan marah bila proyek MYC digagalkan oleh DPRA dan pihak-pihak lain. [Ist]](https://asset.acehtrend.com/media/uploads/2020/09/rocky.jpg)
ACEHTREND.COM,Banda Aceh– Ketika Plt Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah berkunjung ke Aceh Timur, Sabtu (12/9/2020) meninjau sejumlah ruas jalan yang akan dibangun dengan mekanisme multi years contract (MYC), Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib memberikan reaksi yang dinilai berlebihan. Mantan petempur GAM itu mengatakan bila dirinya adalah orang yang paling marah bila [DPRA] mencoba menggagalkan pembangun ruas jalan di pedalaman yang telah lama diidamkan oleh rakyat.
Dengan memberikan contoh Palembang dan Lampung, Hasballah yang akrab dipanggil Rocky mengatakan bahwa kedua daerah tersebut maju pesat karena infrastruktur. Dia menilai keterlambatan Aceh bangkit dari keterpurukan karena pembangunannya selalu terhambat.
Sebagai orang nomor satu di Aceh Timur, Rocky merasa sangat berkepentingan dengan pembangunan ruas jalan lintas Peureulak-Lokop yang akan dibangun tahun ini dan dua tahun selanjutnya dengan mekanisme MYC.
“Kalau pembangunannya digagalkan saya paling marah. Lihat Lampung dan Palembang, mereka maju pesat karena infrastrukturnya. Daerah lain lebih cepat maju dengan adanya infrastruktur. Kenapa kita terlambat, ya karena pembangunan yang selalu terhambat,” kata Rocky. Ia menegaskan ia tidak berbicara atas nama partai A, ataupun partai B. “Tolonglah demi kedaulatan rakyat.”
Rocky menyebutkan jika pembangunan dihambat, maka yang dirugikan adalah rakyat. Apalagi visi-misi pemerintahan baik di tingkat provinsi maupun daerah sama yaitu tujuannya tetap ke rakyat.
“Saya selaku kepala daerah di Aceh Timur, saya butuh pembangunan, kenapa? Karena butuh agar ekonomi masyarakat lebih cepat. Apalagi lagi pandemi, sangat butuh ekonomi,”kata Rocky.
Rocky menyebutkan, ada lima kecamatan di pedalaman Aceh Timur yang akan dilalui jalan tersebut, yaitu, Peureulak Barat, Rantau Peureulak, Serba Jadi, Peunaron dan Simpang Jernih. Ia mengatakan, mobilitas penduduk dan barang di pedalaman Aceh Timur itu, menuju jalan lintas nasional akan lebih mudah dan cepat saat jalan tersebut selesai dibangun. Sehingga aktivitas ekonomi pun akan lebih berkembang.
“Masyarakat di pedalaman Aceh Timur, apalagi masyarakat di Gayo Lues jauh sekali lebih dekat ke Medan bila menempuh jalur ini. Mereka menurunkan serai wangi, padi. Hari ini mereka harus keliling. Jika jalan ini selesai dibangun mereka bisa lebih menghemat waktu 5 jam,”kata Rocky.
Narasi keliru tentang penolakan MYC bukan saja milik Rocky semata. Sejumlah pihak lainnya juga gencar mendengungkan informasi seakan-akan anggota Parlemen Aceh sedang mencoba menggagalkan pembangunan Aceh.
“Upaya-upaya menggiring opini publik seakan-akan DPRA sedang berupaya menghambat pembangunan Aceh terus dilakukan. Satu persatu personal di-endors untuk menyampaikan pendapat yang keliru. Satu dua yang keliru karena tidak tahu,” kata Sekretaris Komisi IV DPRA Zulfadhli, A.Md, Minggu (13/9/2020).
Politisi Partai Aceh tersebut mengatakan penolakan pihaknya terhadap pelaksanaan proyek multi years, bukan berarti menolak pembangunan 12 ruas jalan yang telah menjadi cita-cita yang cukup lama. Bila ada yang menafsirkan demikian, menurut politisi Partai Aceh itu, merupakan kesimpulan yang keliru.
Menurut Zulfadhli, masuknya 12 ruas jalan dalam proyek multi years tidak dibahas bersama dengan DPRA periode sebelumnya. Program itu masuk di bagian ujung, yang merupakan hasil komunikasi antara Pemerintah Aceh dengan pimpinan DPRA.
“Tahun anggaran 2020, 12 ruas jalan itu tetap dianggarkan di dalam APBA. Tidak ada yang kami hambat. Persoalannya hanya pada multi years saja yang menurut kami tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Zulfadhli.
Hal senada juga disampaikan Khalili, SH. Politisi PA asal Jeunib, Bireuen, menyebutkan pembatalan pelaksanaan proyek MYC oleh DPRA karena lahir tidak sesuai prosedur. Tidak pernah dibahas di komisi IV. Sekadar kesepakatan para Pimpinan DPRA periode 2014-2019, yang menurut Khalili tidak kuat secara hukum. “Bagaimana sesuatu yang tidak pernah dibahas sebagai MYC, kemudian masuk sebagai proyek tahun jamak. DPR itu sifatnya kolektif kolegial. Pimpinan bukan atasan anggota DPR,” ujar Khalili yang juga anggota Parlemen Aceh periode 2019-2024.
Menurut Khalili, penempatan paket MYC ke dalam Qanun APBA 2020 merupakan langkah cacat hukum yang tidak boleh dibiarkan. “Bagaimana proyek tidak diparipurna tapi diqanunkan. Ini yang tidak dipahami atau pura-pura tidak dipahami oleh sebagian pihak yang memberikan dukungan kepada MYC dan membangun opini seakan-akan DPRA menolak membangun Aceh,” kata Khalili.
Perihal Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang turun ke lapangan memantau persiapan pelaksanaan MYC yang akan dilakukan pada akhir tahun 2020, Khalili menyebutkan DPR tidak bisa menghambatnya. Pun demikian, dia menyayangkan di tengah ketidakmampuan Pemerintah Aceh mebangun fondasi ekonomi rakyat, justru sibuk membangun konflik tak berujung dengan DPRA.
Ia memberi contoh, tahun 2019 Pemerintah Aceh gagal membangun ribuan rumah untuk kaum dhuafa. Akan tetapi dengan anggaran perubahan berhasil melakukan pengadaan mobil-mobil mewah untuk para pejabat dengan angka fantastis.
Hal menarik disampaikan oleh Fuad Qadri, warga Aceh Timur. Kepada aceHTrend, lelaki berusia 45 tahun itu menyebutkan bila Rocky tidak memahami secara utuh penolakan rekan-rekan separtainya di Parlemen Aceh terhadap pelaksaan MYC. “Mungkin Pak Rocky tidak mendapatkan informasi yang utuh, sehingga keliru memberikan pendapat. Ketidakutuhan menerima fakta, membuat ia tidak memahami konteks,” ujar Fuad. []
