BACAAN LAINNYA
Oleh : Sri Radjasa Chandra
Silang sengketa soal proyek tahun tamak semakin keruh dan tidak substansial. Beberapa pihak justru tak lagi memandang dengan kaca mata objektifitas, selain tidak memberikan solusi yang seharusnya menjadi pedoman bagi berbagai pihak yang ingin mengambil peran dalam penyelesaian kontrak tahun jamak. Carut marut program pembangunan yang dikemas dalam proyek tahun jamak itu, tidak menutup kemungkinan menimbulkan masalah baru, selain tingkah laku yang enggan menyelesaikan pokok persoalan.
Kecenderungan ini mengakibatkan ada pihak-pihak yang sejatinya memposisikan diri sebagai problem solving justru tanpa disadari telah menjadikan dirinya sebagai problem taking.
Menanggapi pemberitaan Serambinews 16 September 2020, yang menurunkan pernyataan Sadra Munawar. Dia mengatakan “jika proyek tahun jamak gagal, lebih baik pisah dari Provinsi Aceh”, dengan alasan mengatasnamakan demi kemanusiaan.
Apa relasi pernyataan tersebut dengan kondisi masyarakat Aceh sesungguhnya. Mari kita amati sejenak tentang pernyataan di atas dari aspek kesejahteraan rakyat, apakah program tahun jamak merupakan kebutuhan mendesak rakyat Aceh, nampaknya “jauh panggang dari api”, karena rakyat Aceh dalam kondisi pandemi covid-19 yang terpuruk ekonominya lebih membutuhkan sandang pangan, oleh karenanya mengapa Pemerintah Aceh tidak mengedepankan program-program yang berorientasi pada terwujudnya swasembada pangan dan penguatan ekonomi yang menyentuh masyarakat gampong.
Berapa ribu hektar lahan sawah dan kebun yang bisa diberdayakan dengan dana 2,7 Triliun. Perlu diketahui bahwa infrastruktur jalan raya di Aceh termasuk yang terbaik dari seluruh Provinsi di Indonesia, tapi di sektor pemberdayaan ekonomi rakyat dan pemenuhan kebutuhan lapangan kerja, Aceh sangat tertinggal jika tidak ingin dikatakan terbelakang dibanding Provinsi lain di Indonesia.
Tolok ukur niat baik eksekutif dan legislatif Aceh itu yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, dapat dilihat dari komposisi alokasi anggaran pada APBA, yang terlihat kurang begitu mengakomodir sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Maka dapat diprediksi bahwa rakyat Aceh tetap menjadi penonton dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung.
Mengapa bisa terjadi demikian ? Nah, karena 85 persen rakyat Aceh bermukim di wilayah gampong dan pinggiran kota, umumnya bekerja di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.
Kembali kepada persoalan “pisah dari Provinsi Aceh”, dimana relevansinya dengan program tahun jamak dan dimana kaitannya antara program tahun jamak dengan isu kemanusiaan, terlebih lagi kebijakan Pemerintah Pusat masih memberlakukan Moratorium Pemekaran Wilayah dan sedang fokus memproyeksikan anggaran negara untuk menangani penyebaran pandemi virus corona.
Oleh sebab itu, rakyat membutuhkan kontribusi pikiran para intlektual dan mereka-mereka yang duduk dalam pemerintahan, bukan dengan memberikan tontonan keberpihakan dan luapan emosional kepada publik, apalagi dengan mengatasnamakan entitas kultural alias primordialisme yang dapat memberi implikasi luas terhadap upaya mewujudkan kehidupan sosial yang bermartabat di era perdamaian Aceh. Persoalan sengketa program tahun jamak biarlah bergulir dalam koridor peraturan dan perundang undangan yang berlaku serta ditangani oleh para pemangku kepentingan yang berwenang.
*Penulis merupakan Pemerhati Aceh yang berdomisili di Jakarta.
