• Tentang kami
  • Redaksi
aceHTrend.com
Tidak Ditemukan Apapun
Lihat Semua Hasil
  • HOME
  • SYARIAH
    • MESJID
  • BERITA
    • POLITIK
    • HUKUM
    • DUNIA
  • WAJAH ACEH
    • WISATA
  • LIFE STYLE
    • HIBURAN
  • SPESIAL
    • BUDAYA
  • OPINI
    • ARTIKEL
    • RESAM
  • EDITORIAL
  • LIPUTAN KHUSUS
  • BUDAYA
  • SOSOK
aceHTrend.com
  • HOME
  • SYARIAH
    • MESJID
  • BERITA
    • POLITIK
    • HUKUM
    • DUNIA
  • WAJAH ACEH
    • WISATA
  • LIFE STYLE
    • HIBURAN
  • SPESIAL
    • BUDAYA
  • OPINI
    • ARTIKEL
    • RESAM
  • EDITORIAL
  • LIPUTAN KHUSUS
  • BUDAYA
  • SOSOK
Tidak Ditemukan Apapun
Lihat Semua Hasil
aceHTrend.com
Tidak Ditemukan Apapun
Lihat Semua Hasil

Ahmad Humam Hamid Sarankan Plt Gubernur Aceh Lakukan Dua Hal Ini sebagai Bukti Cintanya pada Rakyat

Ihan NurdinIhan Nurdin
Sabtu, 19/09/2020 - 11:58 WIB
di BERITA, Kesehatan
A A
Ahmad Humam Hamid, Guru Besar Unsyiah.

Ahmad Humam Hamid, Guru Besar Unsyiah.

Share on FacebookShare on Twitter

ACEHTREND.COM, Banda Aceh — Guru Besar dan Sosiolog Universitas Syiah Kuala, Prof Dr Ir Ahmad Humam Hamid MA menilai Pemerintah Aceh belum memiliki strategi untuk menangani pandemi Covid-19. Kesimpulan itu disampaikan berdasarkan pemaparan dari Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto SSTP MM mengenai Strategi Pemerintah Aceh untuk Percepatan Penanganan Covid-19 di Aceh dalam webinar bertajuk Strategi Pemerintah Aceh dan Respons DPRA dalam Percepatan Penanganan Covid-19 yang diselenggarakan secara daring oleh UNICEF Perwakilan Aceh, bekerja sama dengan Forum Aceh Menulis dan Yayasan Darah untuk Aceh, Jumat siang (18/9/2020).

“Pertama, saya menghargai apa yang disampaikan Pak Iswanto. Saya menghargai kejujurannya menyampaikan apa adanya yang disebut sebagai strategi pemda. Beliau sangat jujur menyampaikan sehingga kesimpulan saya adalah strategi pemda adalah tidak punya strategi. Dan itu dengan sangat jelas disampaikan oleh Pak Iswanto dalam narasi sejumlah kegiatan. Kalau kita berpegang pada arti strategi yakni pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan covid ini yang terdiri atas perencanaan, eksekusi dari aktivitas covid ini untuk jangka waktu tertentu. Kalau ini yang kita pakai sebagai strategi ukurannya, tidak satu pun yang dipaparkan Pak Iswanto memenuhi syarat sebagai sebuah strategi, dan itu memberikan kita pengertian atas yang apa selama ini terjadi di Aceh karena memang tidak ada strategi,” kata Ahmad Humam Hamid.

Humam menjelaskan, bila merujuk pada petunjuk yang dikeluarkan WHO dalam menangani wabah maka yang pertama perlu dilakukan oleh pemerintah adalah konsolidasi sesama pemangku kepentingan. Dalam hal ini melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah daerah tingkat dua, kalangan ulangan, pemuda, dan ombudsman.

Para pihak tersebut harus duduk bersama untuk merancang apa peta jalan (road map) dan bagaimana rencana untuk menangani ancaman wabah ini. Baru setelah itu dilakukan pembagian pekerjaan berdasarkan kewenangan masing-masing. Namun, menurut Humam, berdasarkan amatannya justru ini belum dilakukan oleh pengambil kebijakan di Aceh sehingga penanganan Covid-19 di Aceh terkesan mengalir begitu saja.

BACAAN LAINNYA

Ahmad Humam Hamid, Guru Besar Unsyiah.

LMC (76): Orang Tua dan Covid-19: Kenapa Harus Serius?

19/01/2021 - 18:48 WIB
ilustrasi

Di Tengah Covid-19, Puluhan Ribu Pasangan di Aceh Menikah

19/01/2021 - 06:22 WIB
Puluhan dokter dari Universitas Malahayati, Bandar Lampung, dan Universitas Abulyatama, Banda Aceh, yang sedang ikut membantu penanganan medis bagi warga yang terpapar Covid-19 yang dirujuk ke RSD Wisma Atlet, Jakarta Pusat/FOTO/Universitas Malahayati.

Jadi Relawan Covid-19, Pengabdian Dokter Malahayati-Abulyatama Diiringi Doa Ribuan Anak Yatim

18/01/2021 - 19:20 WIB
Dian Saputra. Mahasiswa asal Singkil.

Catatan Kecil tentang Singkil

17/01/2021 - 23:45 WIB

“Ini maaf, selama tujuh bulan tidak ada konsolidasi dari pemangku kebijakan, tidak ada road map yang disepakati. Dan yang bermasalah pemerintah menganggap hebat sekali dirinya, ini single player, ini tidak bisa, ini perang.”

Di lain sisi kata Humam, undang-undang apa pun yang diterbitkan oleh pusat terkait pandemi ini, selalu memberi ruang yang besar untuk negara, bahkan kalau perlu mengambil hak-hak warga seperti di Vietnam, warga dimonitor melalui aplikasi seluler demi memantau perilaku mereka dalam menghadapi wabah ini. Berbeda dengan di Aceh, akibat tidak adanya konsolidasi pemangku kepentingan berimbas pada tidak ada pembagian pekerjaan, siapa mengerjakan apa tidak jelas, sementara dalam hal ini pemerintah provinsi memiliki peran lebih besar sebagai komandan.

Terkait perilaku masyarakat Humam mengatakan, hal ini tidak bisa dilakukan hanya dengan turun ke daerah-daerah sebagai sebuah seremonial seperti ASN datang ke kampung-kampung. Untuk menciptakan perilaku masyarakat agar selaras dengan kebijakan yang sedang dilakukan pemerintah, maka perlu memberikan urusan ini kepada ulama dayah, keuchik, dan pemuda gampong. Soal mengubah perilaku masyarakat ini menurutnya menjadi tantangan besar apalagi menyangkut penyakit dengan berbagai penafsiran yang di Aceh masih dianggap sebagai takdir.

Di sisi lain, kampus yang memiliki banyak ahli-ahli di bidang ilmu pengetahuan kata Humam juga tidak pernah diundang oleh Pemerintah Aceh untuk memformulasikan penanganan wabah ini melalui pendekatan ilmu pengetahuan. Beberapa kampus di Aceh seperti Universitas Muhammadiyah, Unsyiah, dan Unimal, memiliki sumber daya di bidang kesehatan yang mumpuni yang semestinya bisa diajak berkolaborasi oleh pemerintah.

“Yang terlihat pemda ini bertindak tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam penanganan Covid-19 ini kita perlu orang-orang yang punya pengetahuan soal pandemi. Pemerintah Aceh, maaf, tidak nampak sedikit pun langkah yang diambil yang berpedoman pada ilmu pengetahuan.”

“Di sini saya menulis agar Pak Gubernur menuliskan siapa pendamping beliau dari kalangan ilmuwan, tidak ada, ini main-main dengan nyawa publik. Mengurus pandemi tidak sama dengan mengurus infrastruktur, kalau infrastruktur gagal bisa diperbaiki, tetapi kalau penanganan pandemi gagal nyawa publik taruhannya,” katanya menegaskan.

Akibatnya kata Humam, harus diakui bagaimana cara pemda dan rakyat Aceh menghadapi kondisi ini merupakan contoh buruk manajemen pengendalian manajemen covid secara nasional. “Dan untuk ini saya mau berdebat dengan siapa pun.”

Humam menilai, yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh untuk mengurus pandemi ini masih berada di hilir. “Apa buktinya, tadi berkali-kali Pak Iswanto ngomong PINERE, rumah sakit di tingkat dua. Padahal ini baru permulaan rumah sakit sudah penuh, ini belum puncak. Puncaknya mungkin Desember atau Januari. Jadi hari ini pun kalau kita mau tanya ke pemda kapan diduga puncaknya nggak tahu pemda,” ujarnya.

Oleh karena itu, jika Pemerintah Aceh serius ingin menangani Covid-19 di Aceh maka ada dua hal yang harus dilakukan yaitu test dan tracing. Dua hal ini merupakan benteng terakhir. Namun, jika penanganannya dilakukan di hilir, Humam menamsilkan ibarat membendung muara dari banjir sementara persoalan di hulu yang terus menebang kayu tidak dibereskan.

“Perang covid adalah perang di berbagai tempat keramaian, bukan di rumah sakit. Oleh karena itu, kalau saat ini ada ulama yang bisa memberi fatwa mengenai pakai masker, itu lebih hebat dari pada  anjuran sepuluh dokter,” katanya.

Pekerjaan pemerintah menurutnya harus memastikan terjadinya pembendungan agar Covid-19 tidak merajalela dengan memperbanyak tes sehingga akan diketahui siapa yang terinfeksi. Testing ini akan memudahkan pemerintah untuk melakukan tracing sebagai upaya pembendungan tadi.

“Ukuran cinta Pak Nova Iriansyah kepada rakyat Aceh ialah beliau melaksanakan tes seagresif mungkin. Kita punya uang refocussing Rp2,3 triliun. Yang kedua tracing. Hasil tracing baru treatment kalau perlu seperti isolasi. Jadi ini yang kita bendung. Bukti cinta Plt tidak ada lain, yakni tes dan tracing yang diikuti dengan isolasi dan treatment. Kalau hanya membuat rumah sakit dan PINERE, kalau mau membuat rumah sakit, buat pinere itu se-Banda Aceh. Jangan mengurus pandemi di hilir, uruslah pandemi di hulu dengan komitmen pemerintah, tanpa ini omong kosong cinta pemda untuk rakyatnya,” kata Humam.

Diskusi ini juga menghadirkan tiga narasumber lainnya, yaitu Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, anggota DPRA Bardan Sahidi, dan Kepala UNICEF Perwakilan Aceh Andi Yoga Tama, yang dipandu oleh moderator jurnalis Serambi Indonesia Yarmen Dinamika.[]

Tag: Ahmad Humam Hamidcovid-19pemerintah aceh
Share131TweetPinKirim
Sebelumnya

DPRA Adukan Nova ke KPK

Selanjutnya

Dirlantas Polda Aceh: Di Masa Pandemi, Jurnalis Sangat Berperan Dalam Menyampaikan Pesan Edukasi

BACAAN LAINNYA

Barang bukti sabu-sabu yang ditemukan di lapas @ist
BERITA

Petugas Gagalkan Penyelundupan Sabu ke Lapas Kelas II Blangpidie Abdya

Rabu, 20/01/2021 - 09:54 WIB
aceHTrend.com

Politik Bendera dan Parlok Bangsamoro di Filipina

Rabu, 20/01/2021 - 07:19 WIB
KIP Aceh menetapkan tahapan Pilkada 2022. Keputusan tersebut dibuat pada Selasa (19/1/2021) di Banda Aceh.

KIP Aceh Tetapkan Tahapan Pilkada 2022

Selasa, 19/01/2021 - 22:08 WIB
Ilustrasi
BERITA

Listrik Padam di Beberapa Daerah di Aceh, PLN Minta Maaf

Selasa, 19/01/2021 - 21:13 WIB
Wakil Wali Kota Langsa, Dr. H. Marzuki Hamid, MM, didampingi Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Langsa, Muharram ST, saat meninjau rumah warga di Gampong Jawa, Selasa (19/1/2021).
BERITA

Tiga Rumah Warga di Gampong Jawa akan Direlokasi ke Gampong Timbang Langsa, Ini Sebabnya

Selasa, 19/01/2021 - 20:47 WIB
Muzakir Manaf @aceHTrend/Masrian Mizani
BERITA

Mualem Apresiasi Gerakan Yayasan Herry Center Abdya 

Selasa, 19/01/2021 - 20:07 WIB
aceHTrend.com
BERITA

Mualem Saksikan Peresmian Rehab Rumah Duafa Bantuan Yayasan Herry Center Abdya 

Selasa, 19/01/2021 - 19:36 WIB
Walau sudah bertahun - tahun longsor, jalan Gampong Kulu, Kecamatan Kutablang, Bireuen, tidak kunjung ditangani oleh pemerintah. Foto?Mukhlis Munir for aceHTrend.
Daerah

bertahun Longsor, Mengapa Jalan Kulu Luput dari Perhatian Pemerintah Bireuen?

Selasa, 19/01/2021 - 18:10 WIB
aceHTrend.com
Pendidikan

Prodi Teknik Elektro USK Gelar Try Out SNMPTN untuk 100 Pelajar SMA

Selasa, 19/01/2021 - 16:56 WIB
Lihat Lainnya
Selanjutnya
Dirlantas Polda Aceh, Kombes. Pol. Dicky Sondani:FOTO-Hendra Keumala:aceHTrend.,

Dirlantas Polda Aceh: Di Masa Pandemi, Jurnalis Sangat Berperan Dalam Menyampaikan Pesan Edukasi

Komentar

Kolomnis - Ahmad Humam Hamid
  • Salah satu hasil perundingan damai antara Moro Islamic Liberation Front (MILF) dengan Pemerintah Filipina, adalah lahirnya otonomi. Salah satunya adalah dibenarkannya bendera Bangsamoro berkibar di daerah otonomi tersebut. Foto/Ist kiriman Nur Djuli.

    Rayakan Otonomi, Bendera Bangsamoro Berkibar di Cotabato

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Jalan Tengah untuk Bendera Aceh

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • KIP Aceh Tetapkan Tahapan Pilkada 2022

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Rimo: Dari Afdeling Kebun Terus Menggeliat Menjadi Pusat Perdagangan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Diduga Langgar Aturan, Polisi Diminta Usut Proses Hibah APBA untuk 100 Organisasi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Ikatan Guru Indonesia

UPDATE TERBARU

Barang bukti sabu-sabu yang ditemukan di lapas @ist
BERITA

Petugas Gagalkan Penyelundupan Sabu ke Lapas Kelas II Blangpidie Abdya

Masrian Mizani
20/01/2021

aceHTrend.com

Politik Bendera dan Parlok Bangsamoro di Filipina

Muhajir Juli
20/01/2021

KIP Aceh menetapkan tahapan Pilkada 2022. Keputusan tersebut dibuat pada Selasa (19/1/2021) di Banda Aceh.

KIP Aceh Tetapkan Tahapan Pilkada 2022

Muhajir Juli
19/01/2021

Ilustrasi
BERITA

Listrik Padam di Beberapa Daerah di Aceh, PLN Minta Maaf

Mulyadi Pasee
19/01/2021

  • Tentang kami
  • Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak kami
  • Kebijakan Privasi
  • Sitemap
Aplikasi Android aceHTrend

© 2015 - 2020 - PT. Aceh Trend Mediana.

Tidak Ditemukan Apapun
Lihat Semua Hasil
  • HOME
  • BERITA
  • BUDAYA
  • EDITORIAL
  • LIFE STYLE
  • LIPUTAN KHUSUS
  • MAHASISWA MENULIS
  • OPINI
  • SPECIAL
  • SYARIAH
  • WISATA

© 2015 - 2020 - PT. Aceh Trend Mediana.