ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Pemerintah Aceh dinilai masih gagap dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Pasalnya, selama lebih kurang enam bulan terakhir langkah terukur dari roadmap pemerintah dinilai belum jelas terlihat.
“Enam bulan itu kalau dihitung waktu kerja produktif, jika pemerintah dibilang gagap maka saya bilang iya,” demikian disampaikan anggota DPR Aceh, Bardan Sahidi, dalam diskusi bertajuk Strategi Pemerintah Aceh dan Respons DPRA dalam Percepatan Penanganan Covid-19 yang diselenggarakan secara daring oleh UNICEF Perwakilan Aceh, bekerja sama dengan Forum Aceh Menulis dan Yayasan Darah untuk Aceh, Jumat siang (18/9/2020).
Baca: Ahmad Humam Hamid Sarankan Plt Gubernur Aceh Lakukan Dua Hal Ini sebagai Bukti Cintanya pada Rakyat
Bardan mengatakan, jumlah positif Covid-19 di Aceh telah mencapai angka tiga ribu lebih. Dengan angka ini kata dia seharusnya pemerintah telah menetapkan sebagai status kejadian luar biasa. Namun, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dinilai belum serius.
“Ironisnya, pemerintah meminta kepada masyarakat untuk melakukan 3 M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga Jarak), tapi pemerintah sendiri lupa dengan kewajibannya akan 3 T, yakni testing, tracing, dan treatmen. Ketiga itu saya belum dilihat di lapangan,” katanya.
Baca: Karo Humas Pemerintah Aceh Beberkan Kebijakan Pengendalian Covid-19 di Aceh
Dalam kesempatan itu Bardan juga sempat menyentil, jika baliho-baliho atau spanduk yang dipasang oleh Pemerintah Aceh untuk mengedukasi masyarakat dibentangkan barangkali sudah bisa menjadi jembatan dari Banda Aceh ke Sabang. Ia mengatakan, edukasi melalui material publikasi seperti spanduk atau baliho penting, tetapi harus diikuti dengan terobosan-terobosan yang substansial dan tepat sasaran.
“Jadi sekali lagi bahwa roadmap ini yang kita pertanayakan, apa yang sudah dilakukan. Kalau membagi beras, masker dianggap roadmap, ini akan sangat jauh tertinggal,” katanya.
Apalagi sekarang sudah ada tenaga-tenaga medis yang menjadi korban terpapar virus ini. Beberapa di antaranya ada yang menyampaikan langsung kegusarannya kepada dewan.
“Saya ada mendengar curhatan dari dokter swasta di Banda Aceh, dikatakannya kalau kami ini Pak sudah tidak ada daya lagi dengan jam kerja yang tak terbatas, pertanyaannya kapan saya menyusul teman-teman yang terlebih dahulu,” sebutnya menirukan ucapan curhatan dokter.
Diskusi ini juga menghadirkan tiga narasumber lainnya, yaitu Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, Kepala UNICEF Perwakilan Aceh Andi Yoga Tama, dan Guru Besar Unsyiah Prof Ahmad Humam Hamid, yang dipandu oleh moderator jurnalis Serambi Indonesia Yarmen Dinamika.[]
Editor : Ihan Nurdin
