Dari Sport Center hingga Museum, Fraksi Nasdem-PNA Minta Eksekutif Alokasikan Anggaran untuk Tiga Hal Ini

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Fraksi Partai Nasdem–Partai Nanggroe Aceh (PNA) DPRK Banda Aceh meminta pertimbangan Pemerintah Kota Banda Aceh agar ke depan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan pusat olahraga (sport center) di wilayah Kecamatan Kutaraja.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Nasdem-PNA DPRK Banda Aceh, Husaini, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi dewan terhadap Rancangan Qanun APBK Perubahan Tahun Anggaran 2020 di Gedung DPRK Banda Aceh, Sabtu malam (20/09/2020).

Pada kesempatan itu Husaini juga meminta perluasan jembatan di Jalan Iskandar Muda, Punge Jurong, yang sudah sangat sempit dan sering menganggu kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas. Perluasan jembatan tersebut kata Husaini, merupakan salah satu harapan warga kota agar segera terealisasi.

“Kami juga berharap adanya pembangunan museum tingkat kecamatan di Kutaraja untuk melestarikan situs-situs sejarah sehingga manjadi destinasi wisata,” kata Husaini.

Husaini juga mengingatkan seluruh SKPK agar segera menyiapkan langkah-langkah strategis dalam mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang ada dalam APBK Perubahan 2020, mengingat waktu yang tersisa hanya sekitar tiga bulan lagi.

“Karena anggaran yang sudah dialokasikan ini untuk kepentingan rakyat, maka tidak ada alasan anggaran daerah ini tidak habis untuk masyarakat, karena posisi pemerintah hanyalah sebagai pengelola uang rakyat dan pengelolaannya untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

Lebih lanjut Husaini menjelaskan, APBK Perubahan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 bukan hanya sekadar penempatan dan penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi penempatan yang berorientasi pada semua bidang untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh.

Maka, kata Husaini, sudah sepatutnya alokasi belanja daerah tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang wajar dengan mempertimbangkan kondisi waktu pekerjaan sesuai ketentuan perubahan APBK. Namun, dengan tetap mempertimbangkan kondisi waktu yang ada dengan mengikuti sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

 “Serta mengalokasikan anggaran dalam perspektif yang ekonomis, efisiensi, efektif, serta berbasis kinerja bagi para penguna anggaran di semua sektor belanja demi kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh,” tutur Husaini.[]