YARA Nilai Pemerintah Aceh Tidak Serius Kelola Blok B, DPRA Didesak Panggil PLT Gubernur Aceh

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, menilai Pemerintah Aceh tidak berminat serius untuk mengelola Blok B seperti yang pernah disampaikan beberapa bulan lalu ke publik.

Hal ini kata Safar, terlihat dari belum adanya penyampaian proposal permohonan dari PT PEMA kepada BPMA tentang program kerja, bentuk kontrak kerja sama, kemampuan teknis dan ekonomis, kemampuan keuangan dan kepemilikan saham, yang seharusnya sesuai jadwal yang diberikan pada 17 september 2020 sudah masuk di Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), tapi sampai saat ini proposal tersebut belum di ajukan ke BPMA.

“Kami menilai, Pemerintah Aceh tidak serius mengambil alih blok B, kami sudah konfirmasi ke BPMA sampai saat ini belum ada proposal dari PEMA, dan yang katanya akan diajukan anak perusahaan dari PEMA untuk pengelolaan Blok B ini juga belum ada informasi tentang anak perusahaan ini. Kami sudah surati PEMA dan Pemerintah Aceh mempertanyakan nama anak perusahaan dan jajaran direksinya yang akan mengelola Blok B satu bulan lalu melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masing-masing, tapi sampai sekarang belum ada jawaban baik dari PEMA maupun Sekda Aceh selaku atasan PPID Utama Provinsi Aceh,” ungkap Safar melalui siaran pers, Minggu (20/9/2020).

BACAAN LAINNYA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kumham) Provinsi Aceh, Senin (6/12/2021) menyatakan permohonan perubahan AD,ART, dan kepengurusan PNA, yang diajukan oleh Samsul Bahri (Tiyong) Cs, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Kanwil Kumham Aceh Tolak Permohonan Perubahan AD/ART PNA

07/12/2021 - 21:06 WIB

Milad GAM 4 Desember dicurigai berlebihan. Padahal setiap tahun diperingati sebagai peringatan seremonial biasa. Tapi di sisi lain, aparat hukum kita membiarkan korupsi yang merajalela, yang justru menjadi pemicu perlawanan rakyat.

Mencurigai Milad GAM, dan Membiarkan Korupsi yang Menyengsarakan Aceh

06/12/2021 - 07:02 WIB

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mendesak Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Haydar menindak tegas polisi yang telah menyebabkan tersangka tewas. Dalam catatan lembaga nirlaba tersebut, dalam waktu berdekatan, dua orang dinyatakan meninggal dunia setelah diduga dianiaya oleh polisi.

Kembali Jatuh Korban, YARA Desak Kapolda Aceh Tindak Polisi yang Sebabkan Tersangka Tewas

05/12/2021 - 19:27 WIB

Napasilak adalah kawasan pertanian padi sawah yang telah digarap secara turun temurun oleh warga di Kampung Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam. Para petani tetap memperhankan hamparan sawah seluas 30 hektar di tepi Sungai Lae Kombih, meskipun kawasan sekitar telah banyak dikonversi menjadi perkebunan sawit.

Menanam Asa di Napasilak, Bertahan di Tengah Perubahan Zaman

04/12/2021 - 18:24 WIB

YARA juga mendesak DPRA untuk memanggil Plt Gubernur Aceh dan PEMA guna mempertanyakan komitmen untuk pengelolaan Blok B. Menurutnya, dalam proses ini sangat banyak berpeluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang akhirnya akan merugikan Aceh.

Dengan adanya pengawasan dari DPRA dan masyarakat dalam proses pengambil alihan Blok B dapat dipantau secara transparan. Sehingga, tujuan awal Pemerintah Aceh untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak dari Blok B akan tercapai.

Ketua Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI) yang juga Ketua YARA, Safaruddin, (Foto: Serambi Indonesia)

“Kami mendesak DPRA agar memanggil Plt Gubernur dan PEMA untuk mempertanyakan tahapan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan PEMA dalam upaya mengambil alih Blok B, kami ingin proses ini mendapat atensi dari DPRA dan masyarakat agar proses ini berjalan secara terbuka dan jujur, sehingga tujuan Aceh untuk mengelola Blok B akan tercapai,” tutup Safar.[]

Editor : Ihan Nurdin