ACEHTREND.COM, Lhokseumawe – Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, T Sofianus, menyarankan agar lembaga atau instansi khususnya di daerah itu untuk menunda sementara perjalanan dinas ke wilayah-wilayah yang masuk zona merah Covid-19. Dengan begitu, apa yang dialami oleh salah satu pegawai BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe yang positif Covid-19 usai pulang dinas luar (DL) dari Kota Medan, Sumatera Utara, tidak terjadi lagi.
“Kami menyarankan kepada semua lembaga dan instansi di Lhokseumawe untuk menunda perjalan dinas keluar,” kata T Sofianus kepada aceHTrend, Kamis (24/9/2020).
Dia mengatakan, Kota Lhokseumawe termasuk salah satu daerah tertinggi angka Covid-19. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus korona menurutnya sudah maksimal seperti menindak para pelanggar protokol kesehatan.
Presiden hingga kepala daerah pun kata dia juga sudah menyurati semua lembaga terkait aktivitas perkantoran yang telah diatur. Bahkan Pemkot Lhokseumawe hingga saat ini masih menunda para siswa masuk sekolah dan masih menerapkan sistem belajar daring.
BACAAN LAINNYA
![Ahmad Humam Hamid. [Ist]](https://asset.acehtrend.com/media/uploads/2020/07/PicsArt_07-07-06.37.52.jpg)
“Selama ini kita meminta sebelum beranjak keluar, kita lakukan kampanye terlebih dulu ke internal terkait penerapan protokol kesehatan. Bahkan setiap lembaga harus memberi instruksi oleh atasannya masing-masing agar tidak melakukan aktivitas di luar kapasitas,” katanya.
Dia juga meminta agar perkantoran harus melakukan jadwal piket, artinya aktivitas harus ditentukan dengan jumlah orang sesuai dengan protokol kesehatan. Dalam perjalanan kita juga mengimbau kepada masyarakat agar terus menerapkan protokol kesehatan.
Selain itu, pihaknya juga sangat miris dengan kabar adanya pegawai BPJS Kesehatan Lhokseumawe yang positif Covid-19 usai pulang dinas dari Medan, Sumatera Utara. Padahal kata dia, instansi yang notabenenya bergerak di pelayanan asuransi kesehatan memahami hal itu.
“Jadi pertanyaan kita kenapa hal ini bisa terjadi dan diizinkan melakukan dinas keluar daerah apalagi ke zona merah,” katanya.
Padahal, pemerintah sudah berupaya melakukan pencegahan agar tidak terjadi penyebaran virus korona di Aceh, terutama di Kota Lhokseumawe dengan melakukan pemeriksaan di perbatasan Aceh–Sumatera Utara.
“Jadi kalau kita sendiri tidak memahami dan tidak peduli, bagaimana lagi dengan masyarakat. Selain itu, kami (dewan) sebagai control public dan mengingatkan agar birokrasi yang ada di Lhokseumawe untuk tidak melakukan dinas ke luar daerah apalagi ke zona Merah,” katanya.
Di dewan sendiri katanya selama ini juga memaksimalkan pertemuan-pertemuan virtual untuk mencegah penyebaran Covid-19.
“Saat ini meeting Zoom salah satu media yang memudahkan kami untuk melakukan koordinasi dengan pihak provinsi maupun pusat,” katanya,
Menurut Sofianus, tanpa mengurangi keprihatinannya terhadap pegawai tersebut, menurutnya ini merupakan bentu kelalaian khususnya dari pimpinan yang seharusnya bisa melindungi bawahannya dengan tidak memberikan tugas ke daerah-daerah rawan Covid-19.
“Jadi ketika ada pegawai BPJS Kesehatan yang terkonfirmasi positif itu hal sangat lucu yang saya sadari, padahal mereka itu orang yang memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” katanya.
Ia berharap hal ini menjadi pelajaran bagi instansi lain dan tidak terulang lagi ke depan. Ia juga meminta agar tim gugus bekerja maksimal dalam memerangi pandemi ini.
Baca: Pulang Dinas dari Medan, Satu Pegawai BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe Positif Covid-19
Seperti diberitakan sebelumnya, satu karyawan BPJS Kesehatan Cabang Kota Lhokseumawe terkonfirmasi positif Covid-19 setelah kembali dari dinas luar ke Kota Medan, Sumatera Utara.
“Saat ini sudah dua pegawai terkonfirmasi positif corona,” kata Staf Hubungan Masyarakat, BPJS Lhokseumawe, Putri, saat dihubungi melalu telepon seluler, Rabu (23/9/2020).
Putri menjelaskan, pasien tersebut kini melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Sedangkan pegawai BPJS Cabang Lhokseumawe juga akan dilakukan rapid test dan terus melakukan tracking terhadap orang yang pernah kontak langsung dengan pasien. Dampaknya layanan kantor layanan tatap muka akan ditutup hingga 25 September 2020.[]
Editor : Ihan Nurdin
