ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai tingkat keterbukaan informasi program dan alokasi anggaran penanganan dampak Covid-19 di Aceh semakin rendah. Meskipun telah didesak oleh berbagai pihak, termasuk DPRA, tetapi Pemerintah Aceh hingga kini masih belum memublikasikan alokasi anggaran tersebut yang berjumlah Rp3,2 triliun kepada publik secara rinci. Terkait hal ini, MaTA menilai Pemerintah Aceh tidak responsif dalam penanganan Covid-19.
“Hal ini tidak hanya berdampak pada relasi eksekutif dan legeslatif, lebih jauh kondisi ini berdampak pada kepercayaan publik kepada Pemerintah Aceh dalam penanganan dampak Covid-19,” ujar Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan Publik MaTA, Hafidh, melalui siaran pers yang diterima aceHTrend, Rabu malam (23/9/2020).
Lebih terperinci Hafidh mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya per Juli 2020, alokasi anggaran untuk penanganan dampak Covid-19 seluruh Aceh (pemerintah kabupaten/ kota dan pemerintah provinsi) sebesar Rp3,2 triliun. Provinsi Aceh sendiri mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,5 triliun, sementara alokasi seluruh kabupaten/ kota di Aceh jika dijumlahkan sebesar Rp730,6 miliar.
Jika merujuk pada informasi yang mereka peroleh, kabupaten/ kota di Aceh dengan alokasi anggaran tertinggi yaitu Kabupaten Pidie Jaya dengan alokasi sebesar Rp97,2 miliar; Kabupaten Abdya sebesar Rp54,2 miliar; dan Kota Lhokseumawe sebesar Rp51,4 miliar. Sementara daerah terendah mengalokasikan anggaran penanganan dampak Covid-19 yaitu kabupaten Aceh Jaya sebesar Rp5,6 miliar.
“Jika melihat realisasi per juli 2020, tidak sampai setengah dari seluruh kabupaten/kota di Aceh yang serapan anggarannya di atas 50%, bahkan ada daerah yang baru terserap anggaran penanganan dampak covid sebesar 2,7%, yaitu Kabupaten Aceh Timur,” kata Hafidh.
Pemerintah Provinsi Aceh sendiri, dari alokasi Rp2,5 triliun disebutkan baru terserap sebesar Rp174,7 miliar, atau hanya sebesar 6,99% dari total alokasi. Sebagaimana ketentuan, alokasi anggaran penanganan dampak covid-19 difokuskan pada 3 kelompok isu, yaitu pemulihan dampak ekonomi, penanganan bidang kesehatan dan yang terakhir untuk penyediaan jarring pengaman sosial (JPS).
Dari informasi tersebut kata Hafidh, diketahui bahwa alokasi anggaran penanganan dampak Covid-19 di Provinsi Aceh terbesar diperuntukkan bagi penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yaitu sebesar Rp2,3 triliun. Kemudian disusul isu kesehatan sebesar Rp134,4 miliar dan pemulihan ekonomi sebesar Rp19,6 miliar.
“Jika melihat lebih rinci dokumen yang kami peroleh, pada isu pemulihan dampak ekonomi, pemerintah Aceh memfokuskan pada tiga kegiatan utama, yaitu: pertama kegaiatan pengadaan masker untuk 23 kabupaten/kota (penguatan modal usaha pada pelaku UMKM) sebesar Rp1,5 miliar. Kedua kegiatan pengembangan pemanfaatan pekarangan dan pengenalan konsumsi pangan B2SA sebesar RP8,1 milyar. Dan ketiga kegiatan pengadaan ayam petelur dengan alokasi sebesar Rp10 miliar,” katanya.
Dari ketiga alokasi tersebut kata Hafidh, baru direalisasikan untuk kegiatan pengadaan masker. Sementara dua kegiatan lainnya per Juli 2020 belum terealisasi sama sekali. Melihat fakta ini, MaTA menilai Pemerintah Aceh tidak punya strategi dalam penanganan pemulihan dampak ekonomi serta tidak teridentifikasi secara jelas kelompok sasaran yang akan disasar untuk pemulihan dampak ekonomi di Aceh.
Pada sektor kesehatan, rincian alokasi anggaran difokuskan pada 6 kategori. Dari 6 kategori tersebut, baru terealisasi pada 3 kategori dengan angka total serapan anggarannya per Juli 2020 hanya sebesar 0,95%. Kondisi ini dinilai sangat mengecewakan, ditambah fakta-fakta banyaknya tenaga medis yang terpapar Covid-19 di Aceh, bahkan telah melumpuhkan layanan kesehatan dari tingkat rumah sakit umum daerah hingga level puskesmas.
“Banyaknya tenaga medis yang terpapar Covid-19 di Aceh dan lumpuhnya layanan kesehatan ini dapat disimpulkan akibat tidak maksimalnya penanganan sektor kesehatan ini oleh Pemerintah Aceh. Dengan realisasi tersebut, tentu saja Aceh menjadi provinsi terendah realisasi anggaran kesehatan se-Indonesia,” kata Hafidh.
per Juli 2020 @MaTA
Sementara untuk sektor Penyedian Jaring Pengaman Sosial (JPS), rincian alokasi anggaran difokuskan kepada 9 (sembilan) program/kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,3 triliun. Dari total anggaran tersebut, per Juli 2020 baru terealisasi sebesar Rp171,9 atau sebesar 7,33% dari total alokasi. Dari rincian tersebut diketahui pemerintah mengalokasikan anggaran JPS untuk kebutuhan sembako, penyediaan aplikasi bahkan alokasi anggaran untuk instansi vertikal.
Dari rincian kegiatan tersebut pula kata Hafidh, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Aceh tidak responsif menjawab permasalahan di lapangan. Dilatarbelakangi berbagai masalah, bahkan bantuan sembako Pemerintah Aceh sempat ditolak di beberapa wilayah.
“Fakta ini menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah Aceh merencanakan penanganan dampak Covid-19 dengan baik. Kondisi ini diperparah oleh sikap Pemerintah Aceh yang tidak transparan dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran kebutuhan penanganan dampak Covid-19 di Aceh.”
Berdasarkan fakta-fakta tersebut MaTA menyampaikan rekomendasi. Pertama, mendesak Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota di Aceh untuk segera memublikasikan rincian program dan anggaran penanganan dampak covid-19 di Aceh.
Selain untuk menghindari tumpang-tindih dalam penanganan, membuka informasi ini juga untuk memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan saran/pendapat dalam penyusunan program, anggaran hingga kelompok sasar dalam penangan pandemi ini.
Jika hal ini tak dilakukan, jangan terus menyalahkan masyarakat yang tidak patuh/ percaya pada langkah-langkah yang dilakukan pemerintah karena pada kenyataannya Pemerintah sendiri yang tidak mau terbuka kepada masyarakat.
“Kedua, kami juga mendesak DPRA/DPRK –dengan segala kewenangan yang dimiliki–untuk dapat maksimal melakukan pengawasan serta ‘memaksa’ pemerintah–baik provinsi maupun kabupaten/kota– memublikasikan rincian alokasi dan realisasi program/kegiatan penanganan dampak Covid-19 di Aceh,” ujarnya.[]
Editor : Ihan Nurdin
