ACEHTREND.COM,Banda Aceh- Ketua Fraksi Partai Nanggroe Aceh (PNA) DPRA, Safrizal alias Gamgam, Senin (28/9/2020) mengatakan penugasan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional ke Aceh Doni Monardo merupakan signal tersirat dari Presiden Jokowi bila Pemerintah Aceh tidak mampu bekerja dengan baik.
Gamgam yang merupakan politisi asal Aceh selatan itu menyebutkan dikirimnya Doni Monardo oleh Presiden Joko Widodo tidak boleh dilihat dari sisi biasa. Karena pengiriman “bantuan” kerap sebagai bentuk asistensi karena ketidakmampuan menghadapi persoalan yang sedang melanda.
Indikaai ini semakin kuat ketika pada rakor penanganan Covid-19 di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh Doni mengatakan bila dirinya akan memprioritaskan Aceh. Pemerintah Pusat juga akan menambah laboratorium untuk RT PCR, peralatan medis, penambahan ruang ICU, pengadaan hotel untuk isolasi mandiri, insentif untuk paramedis hingga bantuan masker dan mesin jahit untuk UKM lokal agar dapat melakukan produksi masker kain dalam skala yang lebih besar.
“Ini signal nyata bila Pemerintah Pusat melihat Aceh sebagai daerah yang tidak mampu menyelesaikan problemnya sendiri. Pemerintah Aceh dinilai gagal sehingga butuh “teman” yang serius, bukan teman yang hobinya bikin gaduh,” kata Safrizal.
Safrizal juga mengatakan turun tangannya Pemerintah Pusat ke Aceh ikut membantu penanganan Covid-19 merupakan bukti bila Presiden Joko Widodo benar-benar menaruh perhatian besar untuk segenap rakyat Indonesia. Di daerah-daerah yang pemerintahnya gemar bikin gaduh, lambat serta gagal melaksanakan tugas dengan baik, Presiden RI mengirimkan utusan khusus.
“Ditugaskannya Doni Monardo merupakan tamparan keras terhadap lemahnya kepemimpinan Pemerintah Aceh hari ini dalam penanganan Covid-19. Seharusnya Pemerintah Aceh malu. Pemerintah Pusat tidak akan melakukan “intervensi” jika kebijakan-kebijakan penanganan Covid-19 di Aceh bagus. Ini dapat menjadi indikator kuat, bahwa Pemerintah Aceh gagal dalam penanganan Covid-19,” kata Safrizal.
Safrizal tentu tidak sekadar bicara. Dari hari ke hari warga Aceh yang positif Covid-19 semakin besar. Dari awalnya yang hanya sangat sedikit sekarang sudah mencapai angka 4000 jiwa. Padahal jumlah penduduk Aceh hanya lima juta jiwa.
Mencapai 4000 yang sudah positif bukan karena tes swab massal. Itu angka yang muncul dari laporan instansi kesehatan karena adanya yang berobat dan juga menampakkan gejala.
Hingga saat ini, ketimbang melaksanakan kegiatan penanganan yang intensif, Pemerintah Aceh juatru sibuk dengan seremonial dan bikin gaduh dengan DPRA. Termasuk sampai sekarang belum membuka secara detail alokasi refocusing APBA 2020. Angka Rp2,5 triliun tidak dijelaskan secara detail akan digunakan untuk apa saja.
“Bantuan yang diberikan oleh Pak Doni Monardo sebenarnya juga masih sanggup ditanggung oleh APBA. Apalagi alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 Pemerintah Aceh juga cukup besar, hingga mencapai 2,5 Triliyun. Apalagi item-item bantuan yang disebutkan oleh Pak Doni Monardo merupakan sesuatu yang sifatnya fundamental dalam penanganan Covid-19, dan itu seharusnya masuk dalam postur 2,5 triliyun anggaran Pemerintah Aceh. Tapi ya begitu deh,” katanya.
Gamgam berharap keterlibatan Doni Monardo dalam penanganan Covid-19 di Aceh, dapat mendobrak ketertutupan dan aksi masa bodoh Pemerintah Aceh dalam mengelola anggaran daerah. Juga mampu mengembalikan Pemerintah Aceh ke track yang sebenarnya. “Jangan lagi sesat karena tak ingin diganggu hobinya menggunakan anggaran sesuka hati,” imbuh Gamgam.
