ACEHTREND.COM,Banda Aceh- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia akhirnya menurunkan tim khusus ke Aceh, guna mempelajari penyebab semakin beringasnya penularan Covid-19 di Serambi Mekkah. Mereka ikut bertandang ke DPRA, menemui pimpinan DPRA dan Komisi V.
Pada pertemuan yang berlangsung di ruang kerja DPRA, Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Pemberdayaan SDM Kesehatan Dr. Mariya Mubarika, Senin (28/9/2020) menanyakan sejumlah langkah DPRA dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Aceh melaksanakan kegiatan penganggulangan Covid-19 di Aceh. Mereka terkejut ketika mendengar penjelasan Komisi V DPRA bila lembaga legislatif tersebut sejak awal pandemi sudah melakukan sejumlah hal. Tapi tidak mendapatkan sambutan berarti dari Pemerintah Aceh.
“Mereka turun ke Aceh karena sebagai daerah paling ujung, dan awalnya paling sedikit kasus positif Covid-19, tiba-tiba membengkak sangat signifikan. Sebagai daerah yang tidak ramai dikunjungi oleh orang luar karena bukan daerah tujuan industri, Aceh justru semakin beringas diserang oleh virus tersebut? Ini ada apa? Pernyataan tersebutlah yang kemudian membuat Pemerintah Pusat termasuk Kemenkes RI menaruh perhatian khusus kepada Aceh,” terang dr. Purnama Setia Budi, anggota Komisi V DPRA.
Kepada Mariya Mubarika, tambah Purnama, pihak DPRA menjelaskan sejumlah kegiatan yang sudah mereka lakukan sebagai legislatif Aceh. Termasuk menerbitkan sejumlah rekomendasi sejak awal, jauh sebelum Covid-19 menyebar luas ke seluruh Aceh.
Dia juga mengatakan, kepada Mariya pihaknya menjelaskan juga sejumlah tindakan-tindakan lainnya dari perwakilan rakyat, demi memperkuat Pemerintah Aceh. Tapi, pihak eksekutif tidak memberikan sambutan berarti. Bahkan sejumlah rekomendasi DPRA dianggap angin lalu.
“Kami sampaikan apa adanya. Pemerintah Aceh dalam menangani Covid-19 tidak serius. Mengabaikan keselamatan rakyat. Dari pola kerja penangangan yang dilakukan, terlihat dengan jelas bila pemerintah tidak serius. Lebih mengejar popularitas semu melalui advetorial di media massa dan baliho, ketimbang aksi lebih nyata menyelamatkan rakyat dari ancaman Covid-19,” ujar Purnama mengulang apa yang disampaikan pihaknya kepada perwakilan Kemenkes RI.
Kepada aceHTrend, Purnama juga menambahkan, bila terus seperti ini, menuju 10 ribu rakyat Aceh positif Covid-19 tidak membutuhkan waktu yang lebih lama. Karena tidak ada roadmap nyata yang bisa dikawal bersama. Pemerintah Aceh tertutup dalam segala hal. Tidak mau terbuka walau semua pihak menginginkan pemerintahan dijakankan secara transparan.
“Kita saat ini sedang berhadapan dengan Pemerintah Aceh yang bersikap masa bodoh. Pemerintah yang sentimentil dan seringkali mencitrakan dirinya teraniaya. Di sisi lain, tenaga medis dilaga di arena sebagai gladiator. Berjuang tanpa kepastian kapan pandemi ini akan keluar dari Aceh, ” ujarnya. []