Tolak UU Cipta Kerja, Ratusan Mahasiswa Unsam Langsa Serbu Gedung DPRK

BACAAN LAINNYA

Kondisi salah satu rumah warga di Gampong Lengkong, Kamis (28/1/2021).

Sejumlah Rumah di Gampong Lengkong Langsa Rusak Diterjang Banjir Lumpur

28/01/2021 - 12:12 WIB

Humas Polda Aceh Benarkan Penangkapan Dua Terduga Teroris di Langsa

22/01/2021 - 20:35 WIB

Wakil Wali Kota Langsa, Dr. H. Marzuki Hamid, MM, didampingi Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Langsa, Muharram ST, saat meninjau rumah warga di Gampong Jawa, Selasa (19/1/2021).

Tiga Rumah Warga di Gampong Jawa akan Direlokasi ke Gampong Timbang Langsa, Ini Sebabnya

19/01/2021 - 20:47 WIB

Seorang ASN asal Bireun meninggal di Langsa, Jumat (15/1/2021).

Diduga Alami Gangguan Jiwa, Seorang ASN Asal Bireun Ditemukan Meninggal di Langsa

15/01/2021 - 20:33 WIB

ACEHTREND.COM, Langsa – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Samudra Negeri Langsa menyerbu Kantor DPRK Langsa. Kedatangan mereka untuk menolak dan menuntut agar Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI beberapa hari lalu segera dicabut, Kamis (8/10/2020).

Pantauan aceHTrend, ratusan mahasiswa tersebut melalukan longmarch dari kampusnya di Gampong Meurandeh, Kecamatan Langsa Lama menuju Gedung DPRK Langsa yang berjarak sekitar tiga kilometer di Jalan Cut Nyak Dhien dan tiba sekitar pukul 10.50 WIB.

Setibanya di sana, dengan mendapat pengawalan ketat dari personel Polres Langsa, Satpol PP, para mahasiswa langsung masuk ke halaman dan secara bergantian melakukan orasi. Kedatanganan mereka disambut oleh Wakil Ketua DPRK Langsa, Joni dan Syaifulkah, serta anggota, Faisal, Rubian Harja ,dan beberapa anggota lainnya.

Presiden Mahasiswa Unsam Langsa, Fendi, menegaskan, Undang-Undang Omnibus Law yang telah disahkan bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan lebih kepada menguntungkan pengusaha dan pemilik modal.

“Sehingga, pribumi menjadi kacung dan budak di negeri sendiri,” kata Fendi dalam orasinya.

Kemudian katanya, pengesahannya juga terkesan terburu-buru. Pemerintah dinilai tidak memiliki sense of crisis di tengah situasi pandemi seperti ini, mereka malah fokus pada pengesahan undang-undang tersebut tanpa memikirkan nasib rakyat yang sedang bertaruh nyawa melawan pandemi.

“Kami menyayangkan DPRK Langsa, karena tidak menyahuti tuntutan kami beberapa bulan yang lalu untuk meminta penolakan RUU Omnibus Law,” teriaknya.

Melalui aksi ini mahasiswa melayangkan petisinya yang meminta DPRK Langsa untuk menolak secara tegas UU Cipta Kerja. Mengirim surat penolakan UU Cipta Kerja kepada Presiden RI sebagai pertimbangan dan menerbitkan perppu pencabutan UU Cipta Kerja,

“Kami meminta kepada pimpinan DPRK Langsa untuk segera merespons tuntutan kami dalam waktu 1×24 jam,” katanya.

“Apabila DPRK Langsa tidak mengindahkan tuntutan kami, maka kami akan tetap di sini menunggu surat balasan dari DPR RI dan jika juga tidak diindahkan dipastikan kami akan bertambah dan berlipat ganda,” katanya.

Hingga berita ini ditayangkan, aksi ratusan mahasiswa masih berlangsung di halaman Gedung DPRK Langsa.[]

Editor : Ihan Nurdin