• Tentang kami
  • Redaksi
aceHTrend.com
Tidak Ditemukan Apapun
Lihat Semua Hasil
  • HOME
  • SYARIAH
    • MESJID
  • BERITA
    • POLITIK
    • HUKUM
    • DUNIA
  • WAJAH ACEH
    • WISATA
  • LIFE STYLE
    • HIBURAN
  • SPESIAL
    • BUDAYA
  • OPINI
    • ARTIKEL
    • RESAM
  • EDITORIAL
  • LIPUTAN KHUSUS
  • BUDAYA
  • SOSOK
aceHTrend.com
  • HOME
  • SYARIAH
    • MESJID
  • BERITA
    • POLITIK
    • HUKUM
    • DUNIA
  • WAJAH ACEH
    • WISATA
  • LIFE STYLE
    • HIBURAN
  • SPESIAL
    • BUDAYA
  • OPINI
    • ARTIKEL
    • RESAM
  • EDITORIAL
  • LIPUTAN KHUSUS
  • BUDAYA
  • SOSOK
Tidak Ditemukan Apapun
Lihat Semua Hasil
aceHTrend.com
Tidak Ditemukan Apapun
Lihat Semua Hasil

Banyak Kepala Daerah Minta Jokowi Cabut Omnibus Law, Plt Gubernur Aceh Belum Bersikap

Redaksi aceHTrendRedaksi aceHTrend
Sabtu, 10/10/2020 - 12:01 WIB
di Banda Aceh, BERITA
A A
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah ditemani Asisten II Setda Aceh Taqwallah tiba di Bandara Lasikin, Simeulue, Jumat (4/1)

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah ditemani Asisten II Setda Aceh Taqwallah tiba di Bandara Lasikin, Simeulue, Jumat (4/1)

Share on FacebookShare on Twitter

ACEHTREND.COM, Jakarta– Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) alias omnibus law mengundang reaksi dari berbagai daerah. Sejumlah Gubernur hingga Ketua DPRD menyatakan penolakan terhadap pemeberlakuan omnibus law. Beberapa hari ini, pasca rapat paripurna DPR RI tentang pengesahan omnibus law, aksi demo yang menolak diberlakukan undang-undang sapu jagad tersebut terus berlangsung di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Aceh dan beberapa Kabupaten/Kota di Aceh. Mahasiswa, buruh dan masyarakat secara bergelombang menyampaikan aspirasinya.

Namun, publik belum mengetahui sikap Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah selaku Kepala Pemerintah Aceh atau dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, ihwal pengesahan omnibus law ini. Padahal Demokrat merupakan partai yang getol menolak UU Ciptaker.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat dalam rilis ke aceHTrend, Partai Demokrat melakukan penolakan terhadap RUU Ciptaker, sebagaimana yang disampaikan dalam pandangan mini fraksi, tanggal 3 Oktober 2020, dan juga disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 5 Oktober 2020. Sikap berbeda tersebut merupakan hal biasa dalam demokrasi.

“Bahwa sikap berbeda menolak UU Ciptaker ini juga tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat, melainkan juga oleh Ormas seperti NU dan Muhammadiyah, akademisi, LSM, Serikat Buruh, Organisasi Mahasiswa serta beberapa Kepala Daerah.”katanya kemarin, Jumat (09/10/20)>

BACAAN LAINNYA

Bendera Pemerintah Otonomi Bangsamoro. Foto?ist.

Jalan Tengah untuk Bendera Aceh

19/01/2021 - 16:03 WIB
Usman Lamreung

Diduga Langgar Aturan, Polisi Diminta Usut Proses Hibah APBA untuk 100 Organisasi

19/01/2021 - 12:04 WIB
Salah satu hasil perundingan damai antara Moro Islamic Liberation Front (MILF) dengan Pemerintah Filipina, adalah lahirnya otonomi. Salah satunya adalah dibenarkannya bendera Bangsamoro berkibar di daerah otonomi tersebut. Foto/Ist kiriman Nur Djuli.

Rayakan Otonomi, Bendera Bangsamoro Berkibar di Cotabato

19/01/2021 - 11:41 WIB
Menkes Republik Azerbaijan, Oktay Shiraliyev, menjadi orang pertama di negara tersebut sebagai penerima vaksinasi Covid-19. Foto/Anadolu Agency/ Resul Rehimov.

Gunakan Vaksin Sinovac, Azerbaijan Mulai Kick Off Vaksinasi Nasional

19/01/2021 - 09:00 WIB

Sebagaimana yang diberitakan media, Aliansi Buruh Aceh menolak UU Ciptaker yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Alasannya cukup istimewa, di Aceh cukup berpedoman dengan Qanun Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2014.

Wali Kota Langsa, Usman Abdullah SE dan  Wakil Ketua II DPRK, Ir Joni, foto bersama mahasiswa, Jumat (9/10/2020).  Aksi mahasiswa Universitas Samudra (Unsam) Langsa yang menuntut agar Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan.
Wali Kota Langsa, Usman Abdullah SE dan Wakil Ketua II DPRK, Ir Joni, foto bersama mahasiswa, Jumat (9/10/2020). Aksi mahasiswa Universitas Samudra (Unsam) Langsa yang menuntut agar Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan.

“Jika Pemerintah Aceh punya keinginan yang kuat untuk melindungi pekerja di Aceh, UU 11 tahun 2006 memberikan jalan dan qanun sebagai petunjuk tekhnis yang bisa kita jalankan soal ketenagakerjaan di Aceh,” kata Sekretaris Aliansi Buruh Aceh Habibie Insuen yang dilansir dari CNNIndonesia.com, Rabu (7/10/20).

Pasal 5-6 Qanun Nomor 7 Tahun 2014/FOTO/aceHTrend.
Pasal 5-6 Qanun Nomor 7 Tahun 2014/FOTO/aceHTrend.

Aceh memiliki atura tersendiri untuk mengatur penyelenggaraan ketenagakerjaan melalui Qanun Nomor 7 Tahun 2014 di mana dalam Pasal 4 dijelaskan, “Penyelenggaraan Ketenagakerjaan merupakan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoodinasi dan profesional.”

Dilansir dari CNNIndonesia ada lima Gubernur dan dua Ketua DPRD menyampaikan aspirasi aksi buruh dan mahasiswa yang menolak UU Ciptaker, di antaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil; Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa; Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno; Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji; Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi; dan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Abdurrahman Shaleh.

Pun Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X berjanji menyampaikan penolakan buruh terkait omnibus law kepada pemerintah pusat.

“Mereka (buruh) menyampaikan aspirasinya supaya saya bisa memfasilitasi untuk mengirim surat kepada Presiden. Saya sanggupi dengan surat yang akan ditandatangani gubernur sebagai respons dari aspirasi mereka,” kata Sultan dalam keterangan resmi yang disampaikan Humas Pemda DIY, Kamis malam yang dikutip melalui Republika.

Demikian juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terjun ke lokasi demonstrasi sejak pukul 19.15 WIB. Tidak berhenti di situ, pada pukul 19.30 WIB Anies langsung menemui massa aksi yang di sekitar Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat.

Gubernur DKI Jakarta Anie Basweda bersama Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya bertemu peserta aksi penolakan UU Cipta Kerja/FOTO/Istimewa.
Gubernur DKI Jakarta Anie Basweda bersama Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya bertemu peserta aksi penolakan UU Cipta Kerja/FOTO/Istimewa.

“Saya ingin sampaikan bahwa apa yang tadi jadi aspirasi, besok kita akan teruskan aspirasi itu. Besok akan kita lakukan pertemuan itu, bahwa yang namanya menegakkan keadilan, kewajiban kita semua dan anda semua sedang menegakkan keadilan,” ujar Anies Kamis malam (8/10/20) yang dialansir dari IDN Times.

Mereka menolak UU Omnibus Law Ciptaker, sebagaimana diaspirasikan buruh dan mahasiswa, karena dinilai telah merugikan masyarakat, utamanya kelompok pekerja. Oleh karenanya, mereka mendesak agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mencabut atau membatalkan pengesahan RUU omnibus law Ciptaker.

Senada dengan itu, Gubernur Jabar, Muchamad Ridwan Kamil melalui halaman Facebook mengatakan, bahwa saat menemui perwakilan massa demo tolak omnibus law di Kota Bandung, Kamis (8/10/20). Dia telah menyampaikan aspirasi buruh lewat surat yang ia kirimkan tersebut ke Jokowi hari ini.

“Isinya menyampaikan poin-poin ketidakadilan yang ada di pasal-pasal UU Omnibus Law dari mulai masalah pesangon, masalah cuti, masalah izin TKA, masalah outsourcing dan masalah lain yang dirasakan pengesahannya itu terlalu cepat untuk sebuah undang-undang,” kata Ridwan Kamil, dihadapan saat menemui perwakilan massa buruh, Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/10/20)

Sejauh ini, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah belum bersikap terkait pengesahan UU Cipta Kerja. aceHTrend berusaha mendapatkan konfirmasi terkait sikap Pemerintah Aceh mengenai pengesahan UU Ciptaker. Juru Bicara Pemerintah Aceh Saifullah Abdulgani dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto telah dihubungi aceHTtrend, keduanya belum merespon sekalipun tanda centang pesan telah dibaca.

Tag: #Headlinejokowikepala daerahomnibus lawplt gubernur acehqanun ketanagakerjaan
Share560TweetPinKirim
Sebelumnya

Di Aceh Timur, Seorang Perempuan Diperkosa & Anaknya Dibunuh oleh Pelaku

Selanjutnya

Pentungan Polisi

BACAAN LAINNYA

Walau sudah bertahun - tahun longsor, jalan Gampong Kulu, Kecamatan Kutablang, Bireuen, tidak kunjung ditangani oleh pemerintah. Foto?Mukhlis Munir for aceHTrend.
Daerah

bertahun Longsor, Mengapa Jalan Kulu Luput dari Perhatian Pemerintah Bireuen?

Selasa, 19/01/2021 - 18:10 WIB
aceHTrend.com
Pendidikan

Prodi Teknik Elektro USK Gelar Try Out SNMPTN untuk 100 Pelajar SMA

Selasa, 19/01/2021 - 16:56 WIB
MRI Aceh Timur menggalang kepedulian masyarakat di Kota Idi Rayeuk, Aceh Timur, untuk membantu korban gempa Sulawesi Barat, Minggu (17/1/2020).
BERITA

ACT Aceh Ajak Masyarakat Kirim Logistik untuk Korban Gempa Sulawesi Barat

Selasa, 19/01/2021 - 14:26 WIB
ilustrasi
Banda Aceh

Di Tengah Covid-19, Puluhan Ribu Pasangan di Aceh Menikah

Selasa, 19/01/2021 - 06:22 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima silaturahmi Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo/FOTO/Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat.
Nasional

AHY Menerima Kunjungan Calon Kapolri Komjen Polisi Listyo Sigit

Senin, 18/01/2021 - 22:24 WIB
aceHTrend.com
BERITA

Nelayan dari Luar Aceh Boleh Menangkap Ikan di Singkil, Ini Syaratnya

Senin, 18/01/2021 - 21:25 WIB
aceHTrend.com
BERITA

Hadapi Era 4.0, Empat Pemuda Abdya Gagas Rumoeh Digital 

Senin, 18/01/2021 - 19:46 WIB
Kondisi longsor di lintasan Aceh Utara-Bener Meriah di kawasan Gunung Sala, Nisam Antara, Aceh Utara.
BERITA

Waspada! Longsor Terjadi di Kawasan Gunung Sala Nisam Antara

Senin, 18/01/2021 - 19:40 WIB
aceHTrend.com
BERITA

Rimo: Dari Afdeling Kebun Terus Menggeliat Menjadi Pusat Perdagangan

Senin, 18/01/2021 - 19:23 WIB
Lihat Lainnya
Selanjutnya
Saifuddin Bantasyam. @ist

Pentungan Polisi

Komentar

Kolomnis - Ahmad Humam Hamid
  • aceHTrend.com

    Gas dan Lumpur Menyembur Setinggi 6 Meter, Warga Ranto Peureulak Panik

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Rimo: Dari Afdeling Kebun Terus Menggeliat Menjadi Pusat Perdagangan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Universitas Syiah Kuala Minta BEM USK Kembalikan Bantuan Hibah Dari Pemerintah Aceh

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Rayakan Otonomi, Bendera Bangsamoro Berkibar di Cotabato

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Lebih 1,9 Triliun Rupiah Dana Bansos di Dalam APBA 2020 Dikelola Secara Tidak Jelas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Ikatan Guru Indonesia

UPDATE TERBARU

Walau sudah bertahun - tahun longsor, jalan Gampong Kulu, Kecamatan Kutablang, Bireuen, tidak kunjung ditangani oleh pemerintah. Foto?Mukhlis Munir for aceHTrend.
Daerah

bertahun Longsor, Mengapa Jalan Kulu Luput dari Perhatian Pemerintah Bireuen?

Muhajir Juli
19/01/2021

aceHTrend.com
Pendidikan

Prodi Teknik Elektro USK Gelar Try Out SNMPTN untuk 100 Pelajar SMA

Muhajir Juli
19/01/2021

Bendera Pemerintah Otonomi Bangsamoro. Foto?ist.
Jambo Muhajir

Jalan Tengah untuk Bendera Aceh

Muhajir Juli
19/01/2021

MRI Aceh Timur menggalang kepedulian masyarakat di Kota Idi Rayeuk, Aceh Timur, untuk membantu korban gempa Sulawesi Barat, Minggu (17/1/2020).
BERITA

ACT Aceh Ajak Masyarakat Kirim Logistik untuk Korban Gempa Sulawesi Barat

Redaksi aceHTrend
19/01/2021

  • Tentang kami
  • Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak kami
  • Kebijakan Privasi
  • Sitemap
Aplikasi Android aceHTrend

© 2015 - 2020 - PT. Aceh Trend Mediana.

Tidak Ditemukan Apapun
Lihat Semua Hasil
  • HOME
  • BERITA
  • BUDAYA
  • EDITORIAL
  • LIFE STYLE
  • LIPUTAN KHUSUS
  • MAHASISWA MENULIS
  • OPINI
  • SPECIAL
  • SYARIAH
  • WISATA

© 2015 - 2020 - PT. Aceh Trend Mediana.