ACEHTREND.COM Jakarta– Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) membantah tudingan pemerintah bahwa unjuk rasa tolak Omninus Law Cipta Kerja di seluruh daerah didanai dan ditunggangi elite.
Koordinator BEM SI Remy Hastian memastikan unjuk rasa mahasiswa tidak didanai dan ditunggangi elite. Aksi murni dilandasi keresahan rakyat atas sikap pemerintah dan DPR.
“Aksi Tolak Omnibus Law murni berlandaskan keresahan dan kepentingan rakyat yang tidak diakomodir oleh ketidakbecusan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah,” kata Remy lewat keterangan tertulis kepada media, Sabtu (10/10).
Remy menyampaikan gelombang aksi unjuk rasa adalah sikap ketidaksetujuan rakyat terhadap undang-undang tersebut. Seharusnya Presiden Joko Widodo bisa membaca hal tersebut.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah dan DPR mengacuhkan suara rakyat. Bahkan Jokowi tak menghadapi gelombang massa aksi di Jakarta.
“Kami juga menyayangkan sikap Presiden Republik Indonesia yang memilih pergi pada kegiatan lain sementara mahasiswa yang merupakan rakyatnya sendiri ingin bertemu di Istana Merdeka,” ujarnya.
Remy juga menjelaskan kericuhan yang terjadi saat aksi tidak dilakukan elemen mahasiswa. Dia menyebut kericuhan dipicu tindakan represif aparat.
“Aliansi BEM Seluruh Indonesia menyatakan sikap mengecam tindakan represif aparat dalam melakukan pengamanan aksi massa,” ucap Remy.
Sebelumnya, aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja digelar di sejumlah daerah. Aksi besar-besaran digelar di sekitar Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/10).
Pemerintah menuding ada elite politik yang mendanai dan menjadi aktor intelektual di balik aksi itu. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Sebetulnya, pemerintah tahu siapa yang demo itu, kami tahu siapa yang menggerakkan, siapa sponsornya, siapa yang membiayai. Pemerintah sudah tahu siapa tokoh-tokoh intelek dibalik penggerak demo,” kata Airlangga di program Squawk Box CNBC Indonesia TV, Kamis (8/10).
