Anwar Idris Usulkan Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga Untuk 8 Kabupaten Di Aceh

ACEHTREND.COM,Jakarta- Anggota DPR RI Fraksi PPP Anwar Idris, Jumat (30/10/2020) mengusulkan pembangunan pipanisasi jaringan gas untuk rumah tangga, demi memenuhi kebutuhan bahan bakar gas untuk 1,5 juta rumah tangga di delapan kabupaten di Aceh.

Hal tersebut disampaikan oleh Anwar Idris, kala membuka rapat virtual Komisi VII DPR RI, Bidang Energi, Riset dan Teknologi, dengan mitra kerjanya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas). Politisi kelahiran Tanoh Mirah, yang juga sebagai Pembina Yayasan Almuslim Peusangan, mengatakan semua pihak agar dapat memanfaatkan gas semaksimal mungkin. Termasuk untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

“Saya melihat sendiri dan kita semua juga melihatnya, gas yang selama ini diambil dari perut bumi Indonesia, tidak terkecuali Aceh, dipergunakan untuk kepentingan dalam negeri dan luar negeri. Termasuk menggerakkan ekonomi Aceh. Pun demikian kiranya kebutuhan gas untuk rakyat Aceh juga mesti diperhatikan. Pembangunan jaringan pipanisasi jangan sampai meniadakan pembangunan jaringan gas untuk kebutuhan rakyat,” kata Anwar Idris.

Politisi PPP yang sudah dua kali duduk di DPR RI itu melanjutkan, gas yang ada, baik yang diangkut atau potensi dari Pertamina Hulu Energi maupun dari regasifikasi LNG Arun, gunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan dalam negeri. Tentu dengan harga yang memenuhi tekno ekonomi, sehingga bisa menggerakan pertumbuhan ekonomi di wilayah Aceh sekaligus mewujudkan keadilan.

BACAAN LAINNYA

Ketua DPRA Dahlan Djamaluddin (dua dari kiri) saat membuka Sidang Paripurna pada Jumat (27/11/2020). Foto/Ist.

136 Ribu Penduduk Aceh Tidak Miliki Pekerjaan

30/11/2020 - 11:22 WIB

Praktisi Hukum: 5 Tahun Lagi Almuslim Tinggal Nama

30/11/2020 - 08:52 WIB

Besok FJA Gelar FGD Terbatas, Bahas Hubungan DPRA-Gubernur Aceh Hingga Adendum Kontrak Tahun Jamak

29/11/2020 - 22:26 WIB

Struktur pengurus Yayasan Almuslim Peusangan, yang dipilih dalam Musyawarah IX Almuslim, Sabtu (28/11/2020). Guru Besar Hukum USU Medan menyebutkan musyawarah tersebut ilegal karena diselenggarakan tanpa persetujuan pembina. Foto/Ist.

Pergantian Pembina &Pengurus Yayasan Almuslim Tidak Memenuhi Syarat Hukum

29/11/2020 - 09:05 WIB

Anwar melanjutkan, pipa open access Arun – Belawan sepanjang 340 km yang membentang dari Arun di Lhokseumawe hingga Belawan di Sumatera Utara yang telah dibangun oleh Pertamina Gas (Pertagas) bisa dimaksimalkan. Saat ini dari kapasitas 200 MMSCFD, gas yang mengalir hanya 125 MMSCFD.

Hal lebih penting lagi masalah jargas, Anwar ingin pipa yang dibangun Arun – Belawan dilengkapi dengan jaringan gas . BPH Migas sudah mengidentifikasi ada potensi yang bisa menggunakan gas sebanyak 1,5 juta sambungan dengan demand kebutuhan gas sebesar 22, 2 MSCFD. Artinya, sebanyak 1,5 juta rumah di sepanjang pipa dapat menggunakan jargas. Jika telah selesai, nantinya pembangunan ini akan mengurangi LPG yang disubsidi oleh pemerintah hingga Rp 50 triliun dan mengurangi impor LPG yang mencapai 70%.

“Melalui lajur Arun -Belawan, ada delapan kabupaten yang bisa disediakan suplai gas langsung ke rumah tangga. Bila ini dapat direaliasikan, maka subsidi untuk LPG 3 kilogram dapat dikurangi lagi. Dengan demikian telah menghemat keuangan negara,” ujar politisi asal Bireuen itu.

Rapat Komisi VII DPR RI dengan PBH Migas dihelat di Puncak Bogor. Karena sedang berada di Aceh dan masih berlaku work from home, maka Anwar membuka rapat tersebut melalui zoom meeting.