BACAAN LAINNYA
ACEHTREND.COM, Langsa – Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Aneuk Nanggroe Kota Langsa menyurati Kapolri dan Polda Aceh. Hal ini untuk memperjuangkan hak dan keadilan bagi konsumen atas nama Aria Putra, terkait penarikan satu unit mobil oleh PT Adira Cabang Langsa yang diduga tidak prosedural.
Ketua LPKSM Aneuk Nanggroe, Danil Putra Arisandy, mengatakan, surat yang disampaikan kepada Kapolri dan Polda Aceh ini bersifat pemberitahuan terkait perkembangan laporan perkara konsumen atas nama Aria Putra yang sedang dilakukan di Polres Langsa sesuai laporan polisi nomor: LP/137/VIII/2020/Aceh/Res Langsa.
“Kita menilai ada perbedaan penafsiran dengan penyidik terkait perkara konsumen Aria Putra. Karenanya, atas perbedaan ini kita menyurati Kapolri, Polda Aceh, dan beberapa instansi terkait lainnya untuk mendapatkan kejelasan penafsiran perkara demi keadilan bagi konsumen,” sebut Danil.
Danil menjelaskan, dalam perkara konsumen Aria Putra ini, penyidik Polres Langsa menafsirkan sendiri secara subjektif dan memberi penilaian sendiri atas laporan konsumen menurut pasal 74 KUHP. Sehingga penyidik menganggap laporan kasus perlindungan konsumen tersebut kedaluwarsa sebagaimana tertuang dalam SP2HP Nomor: SP2HP/271/X/2020/Reskrim.
Menurutnya, dalam perkara ini seharusnya penyidik mengambil referensi putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 998 K/PID.SUS/2013, tentang penjualan Ipad tanpa buku manual berbahasa Indonesia.
“Di sini disebutkan perkara konsumen tersebut bukan delik aduan, akan tetapi delik biasa, sehingga tidak dapat dikategorikan kedaluwarsa,” ungkap Danil.
Tambahnya, penyidik juga seharusnya mengaitkan perkara konsumen ini dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia. Yaitu setiap eksekusi jaminan fidusia diharuskan meminta izin dari pengadilan setempat agar tidak terjadinya diskriminatif terhadap konsumen yang selama ini berada di posisi yang lemah.
“Sudah ada contoh perkara konsumen yang diputuskan secara pidana oleh MA dan menjadi yurisprudensi seperti perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1490 K/Pid.Sus/2015, dalam putusan ini pelaku usaha dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung karena melanggar UU Perlindungan Konsumen,” terangnya lagi.
Pelaku usaha mencantumkan klausula baku untuk mengalihkan tanggung jawab terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran, sehingga konsumen dirugikan dan diskriminatif terhadap hak-hak konsumen.
“Seharusnya penyidik dapat merujuk pada putusan ini dalam memberikan keadilan bagi konsumen,” tutup Danil.[]
Editor : Ihan Nurdin
