ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh memanggil Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) menyikapi maraknya judi online dan penggerebekan pasangan gay (homoseksual) yang menghebohkan masyarakat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pekan lalu.
Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar, didampingi Wakil Ketua I, Usman, diikuti oleh Ketua Komisi I, Musriadi Aswad, Ketua Komisi IV, Tati Meutia Asmara, dan Anggota DPRK, Tuanku Muhammad, Syarifah Munira dan Husaini, serta dihadiri Plt Sekda Kota, Muzakkir Tulot, serta para pimpinan SKPK.
Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar menyampaikan, rapat dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan pihaknya dengan MPU beberapa waktu lalu untuk merespons maraknya judi online game domino di Banda Aceh, yang sangat meresahkan dan merusak masa depan generasi muda. Juga untuk membahas perihal penangkapan pasangan gay (homo seksual) beberapa hari yang lalu oleh warga.
Farid Nyak Umar menjelaskan, dewan kota menyikapi serius persoalan tersebut sehingga mengundang sepuluh pimpinan SKPK untuk merumuskan langkah kongkret, terukur, dan terintegrasi dalam penanganan dan penindakan terhadap persoalan itu.
Pada kesempatan itu Farid berharap semua instansi melakukan perannya masing-masing dalam melakukan penanganan terhadap perilaku menyimpang itu. Ia mencontohkan seperti Dinas Syariat Islam, dapat memberdayakan para dai, khatib, dan pengurus badan kemakmuran masjid, serta muhtasib di 90 gampong untuk melakukan sosialisasi kepada warga, di masjid, pusat keramaian, warkop, dan kafe agar masyarakat memahami dan mengetahui hukum judi online dan dampak terhadap generasi muda serta bahaya perilaku homoseksual.
“Kemudian Dinas Pendidikan Dayah dapat memberdayakan pesantren/dayah, balai pengajian, majelis taklim, remaja masjid, untuk melakukan upaya-upaya sosialisasi secara maksimal. Begitu juga Dinas Diskomimfotik dapat melakukan upaya memutus mata rantai judi online dengan menggandeng pihak pihak kepolisian, tim ahli IT dan pihak terkait untuk bisa mengurangi permainan judi online,” ujar Farid Nyak Umar.
Senada dengan itu, Ketua Komisi I DPRK Musriadi Aswad, meminta agar Satpol PP dan WH dapat meningkatkan intensitas razia penegakan syariat Islam, terutama di kawasan-kawasan yang rawan terjadinya maksiat. Mereka juga diminta untuk memberdayakan aparatur gampong untuk menjaga wilayah gampong masing-masing dari perbuatan yang dilarang agama tersebut.
“Sebagaimana penyataan Wali Kota, penegakan syariah di Banda Aceh harus menjadi model bagi kabupaten/kota lainnya di Aceh. Jadi kita berharap bahwa ada sebuah komitmen bersama dalam hal ini untuk melakukan penindakan,” ujar Musriadi Aswad.
Hal serupa juga disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad. Menurutnya, persoalan ini harus ada tindakan tegas dari pemerintah, supaya menjadi pelajaran bagi mereka yang melakukan pelanggaran syariat Islam di Banda Aceh.
Di samping itu, dia juga menyarankan agar pihak petugas melakukan peningkatkan pengawasan dengan melibatkan semua instansi. Sebab jika hal ini dibiarkan akan mengundang bala dari Allah.
Dalam pertemuan itu pihak Dinas Kesehatan memaparkan, homoseksual di Banda Aceh pada tahun 2018 mencapai 711 orang. Tren ini dikhawatirkan akan naik pada tahun 2020 dan kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Karena itu DPRK Banda Aceh meminta kepada pemerintah kota untuk membentuk tim terpadu penegakan syariat Islam di Banda Aceh, menangani persoalan ini.
Sementara Plt Sekretaris Daerah, Muzakir Tulot, menyampaikan sangat memungkinkan untuk dilakukan pembentukan tim terpadu penanganan persoalan judi online dan homoseksual di Kota Banda Aceh dengan menggandeng semua instansi sehingga nanti bisa saling bersinergi.
“Pembahasan hari ini akan dibawa dalam rapat forkopimda oleh pimpinan DPRK, karena ini sudah sangat marak terjadi, sangat memungkinkan untuk dibentuk tim khusus, agar fokus dalam melakukan penanganan terhadap persoalan judi online dan homo seksual secara khusus,” tutur Muzakir Tulot.
Hadir dalam pertemuan itu, Plt Kadis Syariat Islam, Ridwan Ibrahim, Kadis Pendidikan Dayah, Alizar, Kadis Kesehatan, Lukman, Kadis Dikbud, Saminan, Kadis Kominfotik, Fadhil, Kadis Sosial, Hidayat, Kasatpol PP & WH, Heru Wijanarko, Ketua MPD Kota, Salman Ishak, serta Anggota MPU dan Kepala Sekretariat MPU Kota Banda Aceh. []
