Sidang itu dipimpin Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, dihadiri para anggota dewan dan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyesalkan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, tidak memberi jawaban atas Silpa sebesar Rp2,8 triliun.
“Dari mana dan mengapa hal itu bisa terjadi,” kata Nova Zahara, anggota DPRA saat membacakan pendapat akhir Fraksi PKS pada sidang paripurna tersebut.
“R-APBA TA 2021 alokasi belanja naik (alasannya karena ada Silpa), tapi anehnya asumsi target pendapatan turun. Terhadap multi year contract (MYC) pada prinsipnya dapat disetujui ketika prosedur, mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2022,” kata Nova.
Pada APBA TA 2021 anggaran JKA Rp1,047 triliun untuk menanggung premi 2.090.600 penduduk Aceh. Fraksi PKS meminta Gubernur Aceh untuk memvalidasi data peserta BPJS agar alokasi anggaran benar-benar untuk kesehatan rakyat Aceh.
“Fraksi kami mengusulkan, Pemerintah Aceh membentuk lembaga pengelola dana JKA secara mandiri dalam bentuk Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan Aceh (BP JKA),” ucap Nova..
Begitu juga dengan anggaran untuk guru honorer, tenaga penyuluh dan tenaga kesehatan, mohon menjadi perhatian serius pemerintah Aceh di saat masa pademi Covid 19 ini. “Mereka adalah ujung tombak kemajuan pendidikan, ekonomi dan pemulihan kesehatan di Aceh,” tutup Nova Zahara.[]
