PAA Terus Menurun, FPKS DPR Aceh Soroti Kinerja Gubernur

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akhirnya menetapkan Rancangan Qanun (Raqan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2021, sebesar Rp16,9 triliun menjadi qanun melalui rapat paripurna yang digelar di gedung DPR Aceh di Banda Aceh, Senin (30/11/2020).

Sidang itu dipimpin Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, dihadiri para anggota dewan dan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyesalkan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, tidak memberi jawaban atas Silpa sebesar Rp2,8 triliun.

“Dari mana dan mengapa hal itu bisa terjadi,” kata Nova Zahara, anggota DPRA saat membacakan pendapat akhir Fraksi PKS pada sidang paripurna tersebut.

Politisi PKS ini menyebutkan, pertanyaan besar harusnya dijelaskan dengan rinci. Ini penting menyangkut angka (anggaran) uang rakyat.

“R-APBA TA 2021 alokasi belanja naik (alasannya karena ada Silpa), tapi anehnya asumsi target pendapatan turun. Terhadap multi year contract (MYC) pada prinsipnya dapat disetujui ketika prosedur, mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2022,” kata Nova.

BACAAN LAINNYA

Taqwaddin: Tekanan DPRA Melalui Hak Interpelasi dan Hak Angket Membuat Gubernur Melunak

02/12/2020 - 10:13 WIB

Nova menjelaskan, Penerimaan Pendapatan Asli Aceh (PAA) cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun ke belakang. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh hanya menggantungkan sumber penerimaan dari transfer Pemerintah Pusat, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Perbantuan dan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), serta Dana Tambahan Bagi Hasi MiGAS Aceh (DTBH Minyak dan GAS) Aceh yang akan habis beberapa tahun ke depan.

Pada APBA TA 2021 anggaran JKA Rp1,047 triliun untuk menanggung premi 2.090.600 penduduk Aceh. Fraksi PKS meminta Gubernur Aceh untuk memvalidasi data peserta BPJS agar alokasi anggaran benar-benar untuk kesehatan rakyat Aceh.

“Fraksi kami mengusulkan, Pemerintah Aceh membentuk lembaga pengelola dana JKA secara mandiri dalam bentuk Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan Aceh (BP JKA),” ucap Nova..

Begitu juga dengan anggaran untuk guru honorer, tenaga penyuluh dan tenaga kesehatan, mohon menjadi perhatian serius pemerintah Aceh di saat masa pademi Covid 19 ini. “Mereka adalah ujung tombak kemajuan pendidikan, ekonomi dan pemulihan kesehatan di Aceh,” tutup Nova Zahara.[]

Editor : Ihan Nurdin