Mengajar itu panggilan jiwa – Azmiati, guru honorer di Aceh
Azmiati jadi orang pertama yang bangun di rumahnya pagi itu. Ia bergegas menyiapkan sarapan dan segala keperluan untuk suami dan anaknya. Setelah itu ia baru bersiap untuk berangkat ke sekolah.
Azmiati adalah seorang guru honorer yang sudah bekerja selama 13 tahun di Kabupaten Bireuen. Kini ia mengajar di SD Negeri 13 Makmur, Kabupaten Bireuen. Meski ia hanya guru honorer, ia tetap setia menjalani profesinya itu.
Ia harus berangkat pagi-pagi karena jarak rumah dan sekolah jauh. Rumahnya ada di Desa Paloh Dama, Kecamatan Kuta Blang Bireuen. Butuh waktu 45 menit perjalanan dengan sepeda motor untuk sampai ke sekolah. Hari itu ada enam siswa yang menunggu di sekolah untuk belajar. Mereka adalah siswa-siswi kelas enam.
Sebelumnya Azmiati diamanahkan sebagai guru kelas sejak 2019. Namun Azmiati minta “turun kelas” menjadi guru biasa saja. “Beban sebagai guru kelas sangat besar, sangat menyita waktu saya. Kalau hanya sebagai guru biasa seperti sekarang, pulang sekolah saya masih bisa menyambi pekerjaan lain,” katanya.
BACAAN LAINNYA
![Dahlan Djamaluddin. {Ihan Nurdin/aceHTrend]](https://asset.acehtrend.com/media/uploads/2020/07/dahlan-Djamaluddin-1.jpg)
![Ketua DPRA Dahlan Djamaluddin. [Muhajir Juli/aceHTrend]d](https://asset.acehtrend.com/media/uploads/2020/09/20200914_113635-120x86.jpg)
Azmiati memang tidak bisa mengandalkan gaji guru buat hidup. Ibu dua anak ini pun harus mengerjakan hal lain untuk menopang kebutuhan ekonomi. “Gaji saya dulu hanya Rp150 ribu per tiga bulan. Sekarang naik sedikit Rp400 ribu per tiga bulan. Itu sumbernya dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” katanya.
Honor sebagai guru itu bahkan tidak cukup untuk mengisi bensin motornya selama sebulan. Namun, Azmiati tetap bertahan, membayangkan wajah muridnya saja dia sudah semangat untuk ke sekolah. Hampir setiap hari dia hadir ke sekolah. “Kecuali jika sakit saja saya tidak ke sekolah,” katanya.
Sepulang mengajar, Azmiati pun turut bekerja membantu suaminya, Fakhruddin, yang sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan. Dia bekerja menggarap sawah sendiri atau menerima upahan di sawah orang lain. Dia mengetahui gaji diterima sebagai guru honorer tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Pada masa pandemi penghasilan Fakhruddin jadi tidak menentu karena proyek bangunan juga menurun drastis. Jadi sangat terpaksa Azmiati mencari pekerjaan tambahan untuk membantu suaminya menopang ekonomi keluarganya.
Nasib buruk serupa juga dialami Maulida (40), seorang guru honorer yang sudah masuk kategori dua (K2) di SDN 11 Jangka di Gampong Jangka Alue, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen. Dia sudah 13 tahun mengabdi di sekolah yang berlokasi di pesisir pantai dan juga penghasil garam itu.
Meskipun gelar sarjana pendidikan agama di belakang namanya itu, Maulida hanya menerima gaji Rp130 ribu per bulan dari dana Bantuan Operasional Sekolah. Dia mengaku hanya dibayar per jam. Namun, dengan besar gaji itu tak surut langkah Maulida mendidik anak-anak yang tinggal di pesisir itu.
“Jadi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membuat es lilin dan kemudian saya titip di setiap warung di desa. Meskipun untungnya tidak besar, setidaknya dapat memenuhi kebutuhan keluarga,” kata Maulida.
Maulida juga mengaku sangat kewalahan selama diterapkan belajar di rumah. Karena sangat banyak kendala yang dia dapatkan. Misalnya, tidak mengerti penggunaan aplikasi media daring. Karena itu masalah itu, Maulida dan guru lainnya terpaksa mengajar dengan keliling setiap rumah siswa meski terpaksa melanggar aturan dari pemerintah terkait bekerja dari rumah. Maulida tak punya pilihan lain. Itu adalah satu-satunya cara agar anak-anak di Kecamatan Jangka mendapat pendidikan yang layak.
Soal nasibnya sendiri, Maulida pasrah. Ia sudah beberapa kali mengikuti tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Bireuen agar minimal hidupnya lebih terjamin, tapi usaha itu belum berbuah hasil. “Sudah tiga kali saya ikut tes CPNS, tapi tidak lulus. Mungkin ini belum rezeki,”ungkapnya.
Selama pemerintah menerapkan belajar dari rumah, Maulida mengakui hanya sekali mendapat bantuan paket internet dari pemerintah. Namun, paket itu tidak bisa digunakan, karena aksen jaringan internet tidak memadai dan tidak mengerti penggunaan aplikasi untuk belajar online, serta banyak juga orang tua siswa tidak memiliki ponsel pintar.
Mahliani (38) sedikit lebih beruntung dari dua rekannya. Guru Honorer K2 di SDN 11 Jangka ini mendapat gaji Rp550 per bulan karena ia diamanahi menjadi wali kelas III di sekolah tersebut. Meskipun dengan gaji itu, Mahliani mengakui tidak juga mencukupi kebutuhannya.
Buat kebutuhan hidup, Mahliani membuka usaha peternakan bebek petelur di rumahnya. Telur bebek itu dijual ke pasar tradisional di Kabupaten Bireuen. “Setidaknya dengan usaha itu saya cukup memenuhi ekonomi keluarga saya, meskipun keuntungannya tidak terlalu besar,” katanya.
Bikin usaha sendiri tidak lantas membuat hidup Mahliani dan keluarganya enak, sebaliknya ia bahkan pernah rugi besar karena bebek-bebeknya mati semua karena penyakit. Musibah itu tidak membuatnya menyerah, ia mencoba lagi demi dapur tetap ngebul dan anak-anaknya bisa sekolah.
Tidak Ada Bantuan, Tidak Ada Internet
Keterbatasan sarana teknologi membuat tiga orang guru honorer itu kerja lebih keras. Mereka harus mendatangi rumah-rumah siswa untuk mengajar. Masalah tidak hanya selesai di situ saja.
“Misalkan, setiap kami (guru) mendatangi rumah siswa untuk mengajar, siswa dan orang tuanya tidak ada di rumah. Kemungkinan, siswa membantu orang tuanya berkebun dan pergi ke sawah karen mayoritas warga di sana bekerja sebagai petani,” katanya.
Masalah ini merata dan dirasakan oleh guru-guru lainnya juga. Misal guru-guru yang di SD Negeri 11 Jangka, Bireuen. Menurut mereka pembelajaran di rumah menjadi tidak efektif.
Satu-satunya yang membedakan masalah mereka adalah soal bantuan kuota internet. Di SD Negeri 11 Jangka guru-gurunya mendapat bantuan kuota internet, sedangkan guru di SD Negeri 13 Makmur tidak mendapat sama sekali.
Kalaupun Azmiati mendapat bantuan kuota internet, itu tidak mengubah keadaan. Sebab sekolahnya yang berada di pelosok yang belum terhubung dengan internet .
Masalah lain, Azmiati pun hanya memiliki ponsel “tit tut” untuk berkomunikasi. Barulah pada pertengahan Oktober lalu ia membeli sebuah ponsel android menggunakan uang hasil panen padi. Selain itu, Azmiati belum terbiasa menggunakan aplikasi untuk pembelajaran daring.
Hal itu juga diungkapkan oleh Kepala SD Negeri 11 Jangka, Nuraini Ibrahim mengatakan, kalaupun ada bantuan itu juga tidak dapat digunakan karena tidak ada akses jaringan internet di sana. Seandainya pun ada akses internet, guru-guru belum bisa mengoperasikan aplikasi pembelajaran.
“Saya sendiri juga tidak mengerti menggunakan aplikasi Zoom dan aplikasi lainnya untuk belajar daring. Sebenarnya harus ada pelatihan dulu kepada kami (guru) untuk penggunaan aplikasi untuk belajar daring,”katanya.
Usaha Besar, Hasil Minim
Upaya para guru honorer untuk tetap mengajar pada masa pandemi ternyata tidak banyak membuahkan hasil. Mereka sudah bersusah payah agar para murid mendapat pendidikan dengan layak, tapi hasilnya justru bertolak belakang.
Hal paling sepele adalah kondisi rumah siswa yang tidak kondusif untuk belajar. Menurut Azmiati, banyak orang tua siswa yang harus bekerja di sawah atau ladang pada pagi sampai sore hari sehingga tidak sempat menemani anaknya untuk belajar.
Ketika ia datang mengajar dan memberikan tugas, itu juga tidak dikerjakan oleh siswa. “Ada anak diberikan pekerjaan rumah oleh guru, tapi ada juga anak-anak tidak mengerjakannya,” kata Azmiati.
Kepala SD Negeri 13 Makmur Aniar membenarkan hal itu. Ia mengatakan masalah infrastruktur telekomunikasi membuat guru honorer dan PNS tetap harus mengajar dengan mendatangi setiap rumah siswa.
Aniar mengatakan masyarakat di sini rata-rata keluarga kurang mampu dan hanya bekerja menjadi petani serta tidak ada satu pun yang berstatus PNS. “Saya sudah cek data setiap siswa, tidak ada orang tua siswa yang berstatus PNS,” katanya.
Kondisi yang tidak kondusif ini juga diakui oleh Nuraini. Ia dan beberapa guru bahkan memergoki siswa berada di warnet tapi tidak belajar. “Saya ada temukan mereka di warung internet, mereka tidak belajar. Jadi saat itu, saya suruh mereka pulang untuk belajar,” katanya.
Upaya para guru honorer ini pun berbanding terbalik dengan apresiasi yang diberikan pada mereka. Upah para guru honorer ini pun tidak dinaikkan. Bila dibandingkan dengan guru PNS, upah yang guru honorer dapatkan bagaikan bumi dan langit. Mirisnya, beban dan tanggung jawab dua status guru itu sama saja.
Aniar, mengakui dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu kesejahteraan guru honorer di sekolah yang dia pimpin. Ia sudah berupaya menaikkan gaji guru honorer dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Saya hanya dapat menambah gaji guru honorer dari dana BOS. Dulu untuk pembayaran gaji guru honorer itu 15 persen dari dana BOS, sekarang sudah biasa kita 50 persen karena kondisi pandemi ini, selain itu saya tidak bisa melakukan apa-apa,” katanya.
Mekanisme dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk tahun anggaran 2020 mengalami perubahan. Salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Melalui kebijakan Merdeka Belajar Episode 3, ditetapkan maksimal 50 persen dari dana BOS dapat digunakan untuk membayar gaji guru honorer.
Sebelumnya, pembayaran gaji guru honorer bisa diambil dari total dana BOS dengan porsi maksimal 15 persen untuk sekolah negeri dan 30 persen untuk sekolah swasta.
Aniar menyebutkan pihaknya mengalokasi dana BOS untuk gaji guru per bulan sekitar Rp1,2 juta per kelas. “Jadi setiap kelas kita anggarkan Rp1,2 juta, untuk satu kelas. Dalam satu kelas guru honor mengajar 3 orang. Nanti, mereka mengajarnya dalam satu pekan dua hari,” katanya.
Aniar menambahkan dulu sekolah ini berstatus sekolah sangat tertinggal. “Ketika itu kami ada dapat bantuan dana dari pemerintah, semenjak dicabut status sangat tertinggal menjadi tertinggal maka dana tersebut dicabut. Kami sangat mengharapkan untuk dapat kembali dana tersebut dari pemerintah, setidaknya dapat mengurangi beban guru honorer,” katanya.[]
