ACEHTREND.COM,Banda Aceh- Pembangunan irigasi Mon Seuke Pulot, yang berlokasi di Peusangan Siblah Krueng, Bireuen, yang dimulai sejak 2008, sepertinya harus terhenti tahun depan. Dalam RAPBA 2021 Pemerintah Aceh tidak menganggarkan dana untuk kelanjutan irigasi yang dibangun untuk mengaliri persawahan di empat kecamatan yang sampai hari ini masih mengandalkan hujan.
Sekretaris Komisi IV Bidang Pembangunan dan Tata Ruang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadhli A.Md, Senin (14/12/2020) mengatakan hingga hari ini, Pemerintah Aceh melalui dinas terkait belum menempatkan anggaran untuk kebutuhan pembangunan Mon Seuke Pulot.
Menurut Zulfadli, seharusnya Pemerintah Aceh tidak boleh membiarkan kekosongan penganggaran untuk Mon Seuke Pulot. Karena bila tersendat, yang akan menerima dampak negatif adalah masyarakat di empat kecamatan yang berharap pembangunan irigasi itu cepat selesai.
Mengapa bisa tidak mendapatkan anggaran di dalam RAPBA 2021? Zulfadhli mengatakan selama ini yang memperjuangkan anggaran untuk Mon Seuke Pulot adalah dirinya dan Samsul Bahri. Tahun ini konsen mereka tidak ke sana, karena banyak hal lain yang juga harus dikerjakan.
BACAAN LAINNYA
![Dahlan Djamaluddin. {Ihan Nurdin/aceHTrend]](https://asset.acehtrend.com/media/uploads/2020/07/dahlan-Djamaluddin-1.jpg)
![Ketua DPRA Dahlan Djamaluddin. [Muhajir Juli/aceHTrend]d](https://asset.acehtrend.com/media/uploads/2020/09/20200914_113635-120x86.jpg)
Pun tanpa dikawal, seharusnya Dinas Pengairan Aceh menempatkan anggaran di sana. Karena pembangunan irigasi Mon Seuke Pulot adalah kewenangan provinsi. Serta telah ada di Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2021.
“Di RKPA 2021 ada pembangunan Mon Seuke Pulot. Tapi hingga saat ini tidak diberikan anggaran,” kata Zulfadhli.
Sementara itu, sejumlah tokoh Peusangan mengharapkan agar Pemerintah Aceh menempatkan anggaran untuk kelanjutan pembangunan irigasi Mon Seuke Pulot. Sebagai calon urat nadi ekonomi rakyat di empat kecamatan, kelancaran pembangunan irigasi tersebut sangat menentukan masa depan ekonomi masyarakat.
“Sudah sangat lama dimulai. Sejak 2008 hingga kini belum selesai. Kalau terputus, yang akan terdampak adalah masyarakat di empat kecamatan. Padahal bila cepat selesai, maka efek positif lebih cepat pula dirasakan oleh rakyat kecil yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian padi sawah,” ujar H. Mukhlis,A.Md, tokoh asal Alue Krueb, Peusangan Siblah Krueng. []
