ACEHTREND.COM,Banda Aceh- Pengamat Ekonomi Universitas Syiah Kuala Dr. Amri, SE,M.Si., menilai keputusan Ketua DPP PNA Irwandi Yusuf, yang mengusulkan Muharuddin Harun sebagai calon Wakil Gubernur Aceh sisa masa jabatan 2017-2022, merupakan kebijakan yang tepat.
Mantan Sekretaris Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala itu, Rabu (16/12/2020) menyebutkan ada tiga kriteria yang dimiliki oleh Muharuddin, S.Sos, MM, sehingga layak menjadi Wakil Gubernur Aceh.
Pertama, dari sisi akademis, Muharuddin memiliki jenjang pendidikan tinggi bidang manejemen pemerintahan. Kader Partai Aceh tersebut memahami manajemen perencanaan, penganggaran uang negara dan pengawasan pembangunan. Dari sisi pengalaman praktis, Muharuddin sudah teruji sebagai Ketua DPRA. Kala Muhar menjadi pimpinan Parlemen Aceh, hubungan legislatif dan eksekutif berlangsung sangat baik.
“Sebagai Ketua DPRA, Muharuddin sudah membuktikan diri mampu mengelola manajemen pemerintahan dengan sangat baik. Dia menguasai ilmu manajerial yang bagus,” ujar Amri.
Kedua, dari sisi politis, mayoritas anggota Parlemen Aceh merupakan perwakilan Partai Aceh. Dengan hadirnya Muharuddin sebagai Wagub Aceh, menurut Amri, akan memudahkan komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif.
Ketiga, dari sisi agama, Muharuddin juga berlatar belakang pesantren. Pernah menjadi guru di pesantren, dan memiliki pengetahuan yang luas tentang keislaman. “Sebagai alumnus Misbahul Ulum Paloh, Aceh Utara serta pernah juga mengajar di pesantren, merupakan bukti bahwa nilai religiusnya sudah mapan,” terangnya. “Hal ini sangat sesuai dengan Aceh yang memiliki keistimewaan di bidang syariat Islam.”
Tiga point yang menjadi nilai lebih Muharuddin, menurut Dr. Amri merupakan modal penting untuk membangun Aceh di sisa masa jabatan yang hanya 1,6 tahun lagi. Dengan kemampuannya, Muhar akan mampu mendampingi Nova Iriansyah dalam melaksanakan tugas pembangunan ekonomi masyarakat di Provinsi Aceh.
Ada empat problem yang selama ini masih bergelayut di Aceh. Yaitu kemiskinan yang masih tinggi, pengangguran terbuka, pemerataan ekonomi di 23 kabupaten/kota, serta pertumbuhan ekonomi masih rendah, jauh di bawah rata – rata nasional.
“Begitu banyak beban pembangunan yang hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah pemimpin di Aceh. Dengan anggaran yang begitu besar, dan beban yang juga sangat besar, mustahil Aceh dapat dibangun oleh seorang Nova Iriansyah. Dengan kondisi seperti ini, Aceh masih membutuhkan peran seorang wakil gubernur yang memiliki kapasitas,” ujar Amri.
Akademisi yang memiliki sertifikat perencanaan pembangunan dan penganggaran uang negara level nasional dan internasional yang diterbitkan oleh Graduate Research Institute for Policy Studies (GRIPS) Tokyo, Jepang, mengharapkan, bila partai politik pengusung benar – benar ingin ikut memajukan Aceh, maka mereka harus bersinergi menyukseskan agenda pemilihan Wagub Aceh.
“Jangan ada manuver dari siapapun termasuk dari Gubernur Nova untuk meniadakan pemilihan wagub pengganti. Karena manuver tersebut merugikan Aceh secara umum. Partai pengusung juga jangan terus – menerus terjebak dalam konflik internal, sementara waktu berjalan terus. Jangan korbankan kepentingan rakyat karena konflik kepentingan sesaat,”katanya. []
