Oleh Ghazali Abbas Adan*
Sudah menjadi ketentuan mutlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, sekaitan dengan pengelolaan keuangan nagara, baik yang bersumber dari APBN, APBA, maupun APBK setiap sennya harus tepat sasaran, dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini bermakna pihak manapun yang diamanahkan mengelola keuangan negara itu harus bertanggung jawab, dan secara transparan harus diminta pertanggungjawaban ihwal penyaluran dan pemanfaatan setiap sen keuangan negara itu.
Adalah berita terakhir (Senin, 14 Desember, 2020) “Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh pada tahun 2021 mendatang, telah menargetkan akan menuntaskan tiga kasus dugaan korupsi di Aceh” disertai uraian dari tiga kasus dugaan korupsi itu.
Saya memberi apresiasi dan mendukung target tersebut, karena memang ini sesuai dengan norma baku pengelolaan keuangan negara yang berlaku dan diberlakukan di seluruh NKRI, termasuk di Aceh, bahwa setiap sennya harus dikelola secara transparan, tepat sasaran, dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan, karena memang sejatinya sipengelola uang negara itu siapapun dan pihak manapun tidak boleh semaunya mengelolanya.
Senafas dengan target Ditreskrimsus tersebut, saya teringat kembali dana hibah yang bersumber dari APBA untuk pemberdayaan ekonomi mantan kombatan GAM yang jumlahnya sangat fantastis, yakni Rp 650 miliar, alias Rp 650.000.0000.000 (enam ratus lima puluh ribu juta rupiah). Masyaallah, betapa dengan jumlah uang sebanyak ini berapa ribu/puluh ribu mustadh’afiin mantan kombatan GAM seluruh Aceh dapat memberdayakan ekonominya, di antaranya termasuk Abu Ismail (60). Sebagaimana diberitakan dalam sebuah media massa mainstream di Aceh (Selasa, 15 Desember, 2020), bahwa “Abu Ismail adalah eks kombatan GAM yang dulu pernah bergerilya ketika Daerah Operasi Militer (DOM) berlansung di Aceh. Kini dalam upaya perjuangan hidup di Banda Aceh, hidup tanpa rumah tempat berteduh permanen, mencari barang-barang bekas untuk dijual kembali dalam upaya menghidupi dirinya, seorang isteri dan delapan anak yang menjadi tanggungannya”.
Sementara dalam waktu yang bersamaan para petingginya hidup dalam rumah mewah, wara wari dengan kendaraan mentereng, bepergian antar pulau dengan pesawat terbang, makan di restoran dengan rupa-rupa menu lezat, termasuk Malik Mahmud, kendati bukan maqamnya dan tidak mampu melaksanakan fungsinya sesuai konstitusi negara, bahkan secara nyata telah melanggarnya di jabatan “Wali Nanggroe”, tinggal di meuligoe, kendaraan setara dengan kendaraan gubernur, disertai rupa-rupa fasilitas lain, karena atas nama jabatannya itu menghabiskan uang rakyat puluhan miliar rupiah setiap tahun.
Berdasarkan fakta semisal fenomena Abu Ismail tersebut, timbul pertanyaan bagaimana gerangan mekanisme penyaluran, kelompok sasaran dan pemanfaatan serta pertanggungjawaban oleh si pengelola uang Rp650 miliar yang bersumber dari APBA dengan nomenklatur dana hibah untuk pemberdayaan ekonomi mantan kombatan GAM.
Sampai saat ini masih remang-remang/tidak ada transparansi kepada publik, apakah dana itu oleh si pengelola sudah disalurkan kepada yang berhak, untuk apa dimanfaakan, dan yang tak kalah penting adalah pertanggungjawaban setiap sennya. Oleh sebab itu, karena ini adalah uang negara, maka sudah semestinya aparat negara yang berwenang harus mengusutnya. Untuk ini saya sebagai salah seorang warga negara dan saya kira juga warga negara yang lain di Aceh bertanya kepada Kapolda Aceh, melalui instrumen Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) kapan mulai pengusutan dana Rp650 miliar itu, yakni berkaitan dengan penyaluran, pemamfaatan dan pertanggungjawabannya. Pertanyaan ini perlu jawaban kongkrit dan tegas.
Ini bukan karena jumlahnya, tetapi meskipun hanya satu sen, sesuai dengan norma baku mekanisme pengelolaan negara tetap saja harus tepat sasaran, bermanfaat bagi rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan, apalagi jumlahnya yang sangat fantastis itu.
Demikian pula tidak ada urusan dengan pihak pengelola, karena aparat penegak hukum berpegang teguh kepada prinsip equality before the law, yakni semua warga negara sama di depan hukum. Astaghfirullah, andaikan warga negara itu termasuk Malaikat Izrail pencabut nyawa, maka tetap saja statusnya sama di depan hukum, apalagi kalau warga negara itu manusia biasa.
Saya, dan saya kira semua WNI di Aceh sangat yakin aparat penegak hukum di Aceh termasuk Kapolda dan jajarannya sangat konsisten dan berpegang teguh kepada prinsip equality before the law itu. Karenanya, berkaitan dengan dana hibah Rp650 miliar itu yang sampai saat ini masih remang-remang, tidak terlihat transparansi penyaluran, pemanfaatan dan pertanggungjawabannya harus segera diusut tuntas, dan alur pengusutannyapun tidaklah sulit, dengan menelusuri pihak pertama yang memberi dan pihak kedua yang menerima dana itu untuk disalurkan kepada yang berhak. Untuk kemudian menpertanyakan mekanisme penyaluran, kelompok sasaran, pemanfaatan dan pertanggungjawabannya. Kiranya Bapak Kapolda dan jajarannya dengan tegas dan kongkrit dapat menjelaskan kepada publik Aceh kapan memulainya. Bismillah.
*)Mantan Anggota Parlemen RI.
![Syahrul, SH. [ist]](https://asset.acehtrend.com/media/uploads/2020/05/syahrul-LBH.jpg)
