Oleh Nelliani*

Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengumumkan kebijakan baru tentang pelaksanaan pendidikan pada masa pandemi covid-19. Sebagaimana diberitakan cnnindonesia.com (20/11/2020), Kemdikbud mengizinkan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kebijakan melaksanakan belajar secara tatap muka mulai berlaku pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 atau mulai Januari 2021.

Menurut Mendikbud, ada tiga pihak yang menentukan apakah sekolah boleh dibuka atau tidak mulai Januari 2021. Pihak pertama adalah pemerintah daerah, atau dalam situasi yang lain kanwil atau kantor Kemenag. Pihak kedua yaitu kepala sekolah, dan terakhir yaitu persetujuan dari orang tua siswa melalui komite sekolah. Namun, bagi orang tua yang khawatir anaknya terpapar virus corona di masa pandemi, tetap boleh melarang anaknya masuk sekolah dan pembelajaran akan diteruskan secara daring.

Kebijakan membuka kembali sekolah juga beradasarkan hasil evaluasi Kemdikbud terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri sebelumnya. Selain itu, untuk merespon beragam aspirasi, tuntutan dan harapan dari banyak pihak terkait dampak negatif bila pembelajaran jarak jauh (PJJ) dilaksanakan berkepanjangan. Menurut Nadiem, penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dalam rentang waktu lama mendatangkan efek buruk bagi peserta didik. Mulai dari ancaman putus sekolah, penurunan capaian dan kualitas belajar serta peningkatan kekerasan terhadap anak dan resiko psikososial bagi peserta didik.

BACAAN LAINNYA

Azmiati sedang mengajar di ruang kelas VI di SD Negeri 13 Makmur, Bireuen @aceHTrend/Mulyadi Pasee

Dampak PJJ

Pandemi virus corona telah menyebabkan darurat pendidikan yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena dampak dari penutupan sekolah yang berisiko terhadap potensi anak putus sekolah secara permanen. Direktur Eksekutif United Nations Children’s Fund (Unicef), Henrietta Force mengatakan, pada puncak covid-19, 192 negara menutup sekolah sehingga menyebabkan 1,6 miliar siswa tidak belajar secara langsung, dan 24 juta anak di seluruh dunia di antaranya diproyeksikan putus sekolah. Menurut Force, semakin lama anak-anak tidak bersekolah, maka semakin kecil kemungkinan mereka untuk kembali.

Hal tersebut juga terjadi di Indonesia, di mana faktor ekonomi di tengah pandemi menjadi salah satu penyebab tingginya angka anak putus sekolah. Meskipun tidak memiliki data pasti terkait jumlah anak putus sekolah, Namun, dari beberapa pemberitaan media serta laporan dari berbagai kluster pendidikan di sejumlah daerah, diperkirakan bahwa angka tersebut meningkat. Banyak anak yang memutuskan berhenti sekolah karena membantu perekonomian keluarga yang terdampak corona. Demikian juga, bagi keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah, merasa kesulitan menyediakan fasilitas belajar bagi anaknya dalam mengikuti pembelajaran daring.

Pandemi covid-19 dinilai turut berpengaruh pada menurunnya capaian belajar peserta didik. Penerapan pembelajaran dengan metode daring menyebabkan guru dan siswa tidak maksimal menjalankan proses pembelajaran. Pada beberapa daerah khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal), minimnya infrastruktur teknologi menjadi kendala utama terlaksananya pembelajaran. Siswa atau guru yang berdomisili di daerah tersebut sangat kesulitan melaksanakan pembelajaran daring karena tidak lancarnya jaringan internet.

Kendala lain yang berkontribusi terhadap menurunnya capaian belajar siswa adalah keterbatasan kemampuan guru mendayagunakan teknologi informasi sebagai media pembelajaran. Tidak semua guru terampil memanfaatkan tekonologi untuk menyajikan pembelajaran kreatif dan interaktif. Peserta didik juga sering mengeluh jenuh dan bosan dengan beban tugas yang diberikan tanpa dibarengi penjelasan materi yang mendalam. Kelas daring yang minim interaksi turut memicu menurunnya motivasi belajar. Aktivitas pembelajaran seperti berdiskusi, tanya jawab atau sharing informasi tidak leluasa dilakukan karena keterbatasan ruang-ruang digital.

Dampak pembelajaran daring yang paling mengkhawatirkan yaitu adanya tekanan psikososial dan meningkatnya kekerasan yang dialami anak selama di rumah. Para ahli mengatakan, belajar jarak jauh berpotensi memunculkan stress pada anak. Stress ini diakibatkan karena terbatasnya ruang interaksi sosial antara anak dengan guru maupun dengan teman-temannya. Kejenuhan dan rasa bosan selama aktivitas di rumah saja, ditambah dengan tuntutan untuk mampu beradaptasi dengan situasi pandemi selama belajar daring sudah cukup menempatkan anak dalam kondisi ketidaknyamanan.

Sejalan dengan itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan adanya peningkatan kekerasan terhadap anak selama proses pembelajaran daring. Melalui webinar bertajuk Rangkul Keluarga Cegah Kekerasan (22/07/2020), komisioner KPAI Retno Listyarti menyatakan, selama pandemi anak mengalami kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Data KPAI menunjukkan kekerasan verbal yang dialami anak mencapai 62 persen, sementara kekerasan fisik 11 persen. Ironisnya, kasus-kasus tersebut terjadi di lingkungan keluarga dan dilakukan oleh orang –orang yang memiliki hubungan terdekat dengan anak.

Faktor penyebab kekerasan ini pun beragam. Kondisi finansial orang tua yang mengalami goncangan akibat pandemi sehingga memperburuk tekanan psikologis keluarga. Ketidaksiapan orang tua mengambil alih tanggung jawab untuk membimbing dan mendampingi anak selama belajar daring juga dapat memicu stress dan emosi yang tidak stabil. Imbasnya anak menjadi korban ledakan emosi orang tua. Apalagi ditambah dengan rendahnya pengetahuan orang tua tentang pola pengasuhan dan kebiasaan memberlakukan hukuman yang tidak mendidik pada anak.

Harapan

Setelah delapan bulan lebih pembelajaran jarak jauh dilaksanakan, harapan untuk membuka kembali sekolah sering disuarakan oleh siswa dan orangtua. Tidak sedikit dari orangtua yang sangat mengharapkan anak-anaknya bisa kembali ke sekolah dan dapat mengikuti pelajaran secara tatap muka bersama guru dan teman-temannya. Mereka menilai sistem pembelajaran dengan metode daring tidak berjalan efektif serta masih menemui berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Umumnya, orangtua merasa kewalahan dalam berbagi peran antara mendampingi anak-anaknya belajar daring dengan bekerja. Pembelajaran daring yang mensyaratkan tersedianya fasilitas smartphone dan kuota yang harus selalu ada juga menambah beban finansial keluarga di tengah pandemi. Selain itu, kekhawatiran orangtua akan dampak negatif dunia digital terhadap perkembangan moral dan karakter anak, karena selama pembelajaran daring anak senantiasa terhubung dengan layanan internet yang bebas akses. Demikian juga, pembatasan aktivitas sosial membuat anak jenuh berada di rumah, sehingga berdampak pada beban psikologisnya.

Mencermati fenomena tersebut, tentu tidak berlebihan para orang tua mengharapkan sekolah kembali dibuka. Mengingat pusat perbelanjaan, pasar, mall, restorant, perkantoran sudah duluan memulai aktivitasnya kembali. Tentu saja dengan tetap disiplin dan patuh meneruskan anjuran pemerintah untuk selalu menjalankan protocol kesehatan dan tetap waspada pada ancaman covid-19. Semoga dengan kebijakan baru Kemdikbud membuka kembali sekolah tatap muka dapat mengantisipasi konsekuensi negatif dari lamanya pembelajaran jarak jauh selama pandemi.

*)Penulis adalah peminat kajian pendidikan.

Tag: pandemi Covid-19 pendidikan jarak jauh