Sejak Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH,M.Si, dilantik sebagai Bupati Bireuen sisa masa jabatan 2017-2022, pada tanggal 18 Juni 2020, kursi Wakil Bupati Bireuen kosong hingga hari ini.
Hal menarik di sini, mengapa kekosongan tersebut berlangsung cukup lama. Apakah ada tolak tarik dukungan dari partai pengusung? Atau adanya permainan dari Muzakkar? Beberapa suara sumbang memang memberikan nilai negatif kepada Dr. Muzakkar. Walau tidak sedikit pula yang mengatakan bila punca-nya ada di partai politik pengusung.
Muzakkar menepis tudingan telah memainkan gerakan politik di balik tak kunjung lahirnya Wakil Bupati Bireuen. Dia menilai manuver sejumlah anggota DPRK Bireuen yang menuding seakan dirinyalah penyebab semua keterlambatan itu, sebagai gerakan kritik tanpa dasar. Konon lagi dilakukan oleh anggota legislatif dari partai pengusung.
“Saya tidak memainkan politik yang tidak patut. Masalahnya bukan pada Bupati Bireuen, tapi di internal partai pengusung itu sendiri, ujar Muzakkar, Jumat (8/1/2021).
Beberapa hari sebelum Muzakkar menyampaikan hal tersebut, sejumlah anggota DPRK Bireuen dari unsur pengusung, menyampaikan desakan agar Ketua Partai Demokrat Kabupaten Bireuen itu tidak mengulur waktu pengisian kursi wakil bupati yang telah lama kosong. Pernyataan anggota parlemen tingkat II itu membuat Muzakkar tidak nyaman. Seolah – olah dialah penyebab mandegnya lobi politik antar partai pengusung.
“Saya tidak punya alasan apapun untuk mempersulit proses pemilihan. Sebagai Bupati, saya menunggu hasil kesepakatan partai politik untuk selanjutnya saya kirimkan ke DPRK. Proses pemilihan di sana,” ujar Muzakkar.
Hingga saat ini, dua nama mencuat sebagai pengisi posisi Wakil Bupati Bireuen. Pertama, Ketua DPD II Partai Golkar, H. Mukhlis,A.Md. pengusaha sukses dengan bendera PT Takabeya Perkasa Group itu, diancang – ancang akan maju. Tapi hingga kini Mukhlis secara terang – benderang belum menyatakannya secara terbuka. Beberapa kali aceHTrend menanyakan hal tersebut, dia menjawab diplomatis.
“Saya sedang lihat perkembangannya seperti apa. Saat ini saya fokus mengurus usaha. Banyak hal yang harus saya pertimbangkan,” kata Mukhlis beberapa kali, pada beberapa kesempatan.
Pun demikian, dari DPD I Aceh, pihak Golkar memberikan dukungan kepada politisi cum pengusaha tersebut.
Sementara DPP Partai Daerah Aceh (PDA) telah menyatakan dukungan politiknya untuk Ziaulrahman, alias H. Uun, putera almarhum Bupati Bireuen H. Saifannur, S. Sos., yang juga keponakan alias aneuk keumun H. Mukhlis. Partai Demokrat, walau belum mengumumkan secara resmi, tapi sepertinya juga akan memberikan dukungannya kepada Uun. Lalu bagaimana dengan NasDem? Partai yang di tingkat Nasional dipimpin oleh H. Surya Paloh, belum memberikan pernyataan.
Ketua DPW NasDem Aceh H. Zainu Djalil, SH, beberapa waktu lalu mengatakan pihaknya tetap mendahulukan ‘Golkar’ sebagai pemilik mandat politik paling besar di Bireuen pada Pilkada 2017.
“Kami dapat mengusulkan siapa saja. Tapi secara etika, pihak Golkar harus lebih dulu diberikan tempat untuk mengajukannya. Karena merekalah yang all out bertarung di Pilkada Bireuen 2017,” terang Zaini Djalil.
Pernyataan Zaini tentu menimbulkan tanda tanya. Bila bicara ‘Golkar’, maka H. Mukhlis dan H. Uun juga dari unsur politik yang sama. Mereka sama – sama telah Golkar, sejak allahyarham H. Saifannur memilih Partai Golkar sebagai rumah politiknya.
Pusaran politik sesungguhnya bukan pada siapa yang akan diusulkan oleh partai pengusung? Karena pada akhirnya nama yang harus masuk ke DPR minimal dua. Tidak boleh satu. Hal terpenting di sini, bahwa proses pemilihan Wakil Bupati Bireuen harus menjadi kemenangan bersama, antara Apa Cut (H. Mukhlis) dan aneuk keumun (H. Uun). Tidak ada yang lebih penting dari tetap terjalinnya tali persaudaraan antara keduanya. Siapapun yang nantinya akan dipilih oleh DPRK, harus menjadi kemenangan rakyat Bireuen. Demikian pendapat beberapa orang. []
