ACEHTREND.COm,Cotabato, Filipina- Daerah Otonomi Bangsamoro di Filipina Selatan, Senin (18/1/2021) mengibarkan benderanya di gedung pusat pemerintahan di wilayah yang dikuasai mereka, sejak perjanjian damai dengan Pemerintah Filipina.
Gubernur Regional Otonomi Bangsamoro, Murad Ibrahim menyebutkan saat ini Bangsamoro telah berhasil mencapai otonomi sejati. Perjuangan dan pengorbanan yang telah lama mereka lakukan, tidak sia – sia. Hal itu disampaikan olehnya pada upacara pengibaran bendera Bangsamoro di Pusat Pemerintahan Bangsamoro di Kota Cotabato, Mindanau.
Selain Ibrahim, kabinetnya yang juga dikenal sebagai anggota Bangsamoro Transition Authority (BTA), dan 15 karyawan dari masing-masing kementerian dan kantornya menghadiri acara yang diadakan di tengah protokol ketat untuk mencegah penyebaran virus corona baru.
Upacara akan diadakan di seluruh wilayah mayoritas Muslim dengan hampir lima juta penduduk di unit pemerintah daerah dan sekolah.
Gubernur Regional Otonomi Bangsamoro juga akan mendistribusikan bantuan dan kursi roda sementara kendaraan dan peralatan bencana daerah juga akan dikirimkan sebagai bagian dari perayaan tersebut.
Pemerintah yang dipimpin Ibrahim juga akan menandatangani perintah eksekutif untuk meluncurkan program Salam Bangsamoro untuk memberikan bantuan mata pencaharian bagi 10.000 mantan kombatan Pejuang Kebebasan Islam Bangsamoro (BIFF) yang kembali ke BARMM.
Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM) dibentuk setelah penandatanganan Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL) pada tahun 2018.
Kemudian pada awal 2019, diratifikasi melalui pemungutan suara sebagai hasil dari negosiasi perdamaian selama dua dekade antara Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dan pemerintah Filipina.
Tahun lalu, BARMM mengesahkan Kode Administrasi Bangsamoro, yang mditandatangani pada 21 Januari sebagai Hari Yayasan Bangsamoro dan menyatakannya sebagai hari libur non-kerja.
Pada November tahun 2020, Kepresidenan Filipina mengatakan akan meninjau resolusi yang diusulkan dari BTA yang mendesak Kongres Filipina untuk memperpanjang masa transisi Bangsamoro dari 2022 ke 2025. Pernyataan itu muncul setelah Ebrahim dan pejabat BARMM-nya bertemu dengan Presiden Rodrigo Duterte.
Sementara itu, Ebrahim menyatakan mendukung resolusi tersebut.
“Kedua belah pihak membutuhkan waktu,” kata Huseyin Oruc, Wakil Presiden IHH (Yayasan Bantuan Kemanusiaan) yang berbasis di Istanbul, pada konferensi online oleh Tim Pemantau Pihak Ketiga (TPMT) Bangsamoro bulan lalu.
“MILF adalah kelompok revolusioner dan [mereka] bukan politisi. Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke pemerintahan dan akan membutuhkan lebih banyak waktu bagi mereka untuk mengubah MILF dari [kelompok] revolusioner menjadi pemerintah,” tambahnya.
Dalam laporan penilaian terbarunya, TPMT mengatakan proses perdamaian Bangsamoro di Filipina pada dasarnya berada di jalur yang benar, meskipun pandemi telah menunda implementasi yang tepat dari kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah otonom.
TPMT dibentuk pada 2013 di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, untuk memantau implementasi perjanjian damai yang ditandatangani antara pemerintah Filipina dan pejuang Front Pembebasan Islam Moro (MILF).
Pekan lalu, pejabat BARMM mengadakan diskusi dengan pejabat dari lembaga nasional dan Kongres Filipina tentang perpanjangan masa transisi hingga 2025 untuk memungkinkan pemerintah sementara Bangsamoro menjalankan mandatnya secara penuh.
Pemerintahan otonom
Pada 2019, referendum bersejarah diadakan pada 21 Januari dan 6 Februari di Mindanao selatan, memberikan otonomi kepada Muslim Moro.
Pada 26 Februari, Ebrahim mengambil jabatannya dari gubernur daerah pemerintah pusat dalam sebuah upacara resmi.
Dia ditunjuk oleh Presiden Duterte untuk mengelola BTA hingga 2022, ketika proses transisi diperkirakan akan berakhir.
Dengan otonomi yang komprehensif, umat Islam akan bebas dalam urusan internal mereka, mendirikan dan menjalankan pengadilan hukum Islam di dalam yurisdiksi mereka dan mengelola perairan di sekitarnya bersama-sama dengan pemerintah pusat.
Mereka akan terikat dengan Filipina dalam kebijakan luar negeri, meskipun dengan beberapa fleksibilitas.
Selain itu, mantan pejuang Front Pembebasan Nasional Moro, serta mereka yang dari MILF akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan angkatan bersenjata pemerintah. []
Anadolu Agency
Penerjemah: Muhajir Juli
