ACEHTREND.COM, Blangpidie – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) terus berupaya membenahi kinerja para pegawai negeri ipil (PNS) di kabupaten tersebut. Apalagi, salah satu misi dari Bupati Akmal Ibrahim dan Wakil Muslizar MT pada Pilkada 2017 lalu ialah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
“Jadi, salah satu program Bapak Bupati adalah reformasi birokrasi ke arah yang lebih baik, salah satunya adalah penerapan E-Kinerja bagi PNS di Setdakab Abdya,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Abdya, Drs Thamrin, saat di wawancarai aceHTrend di ruang kerjanya, Kamis (21/1/2021).
Di Aceh, kata Sekda, E-Kinerja ini baru diterapkan di tiga kabupaten/kota, yakni Banda Aceh, Aceh Singkil, dan Kabupaten Abdya. Untuk Abdya sendiri diadopsi dari E-Kinerja Banda Aceh.
Dengan diberlakukan E-Kinerja, tambah Sekda, pegawai di Setdakab Abdya lebih kompetitif, disiplin, dan mendapatkan pemerataan tunjangan penilaian kinerja (TPK) setiap bulannya untuk peningkatan kesejahteraan.
“Jadi, pegawai kita berikan paket tunjangan, misalnya satu bulan Rp1,4 juta. Untuk mendapatkan tunjangan itu mereka harus mendapatkan prestasi atau melaksanakan pekerjaan dengan jumlah durasi jam yang sudah kita tentukan. Kalau bisa jam itu dipenuhi 100 persen berarti dia mendapat TPK 100 persen, kalau mereka hanya bekerja sekitar 50 persen, berarti dia dibayar tunjangan 50 persen.”
Sementara yang tidak mau mengikuti program E-Kinerja, kata Sekda, yang bersangkutan akan dimasukkan ke klinik yang sudah disediakan. Selain itu TPK yang bersangkutan juga tidak akan dibayar sama sekali.
Sekda menjelaskan, untuk melakukan evaluasi E-Kinerja, pertama pegawai melaporkan pekerjaan apa-apa saja yang sudah mereka kerjakan secara tertulis di daftar yang sudah diberikan. Daftar itu selanjutnya diverifikasi oleh atasan masing-masing, jika benar ada melakukan pekerjaan, maka akan disetujui, jika terbukti tidak bekerja, maka pekerjaan yang ditulis didaftar tersebut akan ditolak.
“Artinya, apa yang ia tulis didaftar itu harus dia kerjakan, kalau sudah dia tulis kemudian disetujui berarti itu sudah termasuk dihitung sebagai pekerjaan. Karena dalam sehari itu mereka harus bekerja dengan durasi waktu lima jam penuh,” papar Thamrin.
Selain itu, dalam penerapan E-Kinerja ini pegawai juga diwajibkan mengikuti apel pagi dan apel-apel nasional. Jika tidak, maka tunjangan mereka akan dikurangi.
“Selain itu, jika ada SKPK realisasi keuangannya rendah, maka TPK pejabat di SKPK terkait akan dikurangi. Kemudian pejabat juga melakukan pengawasan terhadap bawahan, apabila kinerja bawahannya rendah, otomatis tunjangan pejabatnya juga rendah,” katanya.
Sekda berharap dengan berlakunya E-Kinerja tersebut akan meningkatkan kedisiplinan dan kesejahteraan bagi pegawai.
“E-Kinerja ini selain menjadi misi Pak Bupati juga merupakan keharusan yang diharuskan oleh Mendagri, Menpan dan termasuk Korsupgah KPK yang mewajibkan kita untuk membuat sistem pembayaran dengan E-Kinerja,” tuturnya.
Pemkab Abdya, lanjut Thamrin, sengaja mendongkrak pendapatan pegawai lebih signifikan dengan berlakunya E-Kinerja. Walaupun dihilangkan berupa honor-honor yang selama ini banyak di SKPK.
“Setelah kami hitung-hitung, jumlah E-Kinerja yang diterima oleh pegawi kalau dia penuh bekerja 100 persen, itu pendapatannya lebih besar dari pendapatan yang diterima di luar gaji. Yang sangat penting dalam E-Kinerja ini adalah pemerataan tunjangan bagi pegawai, tergantung rajin atau tidak ia bekerja,” ujarnya.
Namun demikian, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi penerapan E-Kinerja kepada pegawai guna mencapai hasil yang maksimal.
“Tetunya, ini adalah harapan baru bagi pegawai untuk meningkatkan pendapatan. Saya yakin untuk bulan ketiga penerapan E-Kinerja ini akan normal. Untuk yang tidak masuk dalam kategori E-Kinerja adalah guru, tenaga medis dan penyuluh,” pungkas Thamrin.[]
Editor : Ihan Nurdin
Advertisement. Scroll to continue reading.
